Harusnya para partai penguasa berterima kasih dengan partai oposisi, karena di saat krisis ekonomi saat ini, partai oposisi tidak berteriak-teriak yang menyebabkan huru hara politik. BANDINGKAN DENGAN SAAT PARTAI TERSEBUT JADI OPOSISI SEBELUM 2014..
Harusnya para partai penguasa berterima kasih dengan partai oposisi, karena saat kalah dalam pemilihan ketua parlemen, partai oposisi dengan lapang dada memberi kursi unsur pimpinan parlemen kepada partai pemerintah yang kalah voting. BANDINGKAN DENGAN SAAT PARTAI TERSEBUT MEMENANGKAN PEMILU 2014.
Harusnya para partai penguasa berterima kasih dengan partai oposisi, karena saat tidak setuju dengan kebijakan pemerintah, para partai oposisi tidak membodohi rakyat kecil untuk berteriak teriak untuk melakukan revolusi. BANDINGKAN DENGAN SAAT PARTAI PENGUASA LUPA AKAN TERIAKAN DAN PROVOKASINYA...

BANDINGKAN PULA SAAT MEMBELA KEGADUHAN PENEGAKAN HUKUM YANG MENGHAJAR LAWAN POLITIK SANG PENGUASA DENGAN KEGADUHAN YANG DIBUAT OLEH PENDUKUNG PENGUASA SAAT AKAN DIUSUT KASUSNYA.

Dan kini, apa yang diributkan partai penguasa makin jelas arahnya, bahwa mereka ternyata sangat haus kekuasaan. Mereka menginginkan pengamanan di tiga pilar demokasi, LEGISLATIF-YUDIKATIF-EKSEKUTIF plus pengamanan di satu pilar demokrasi modern, yaitu MEDIA MASSA.

Nih lihat arahnya kegaduhan yang justru dibuat oleh para partai penguasa.

http://www.jpnn.com/read/2015/09/08/...lang,-Caranya-

JAKARTA - Wacana kocok ulang kursi pimpinan DPR dan alat kelengkapan dewan (AKD) terus bergulir menyusul adanya dugaan pelanggaran etika yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto dan Wakilnya Fadli Zon.

Duo pimpinan Wakil Rakyat tersebut dipandang menabrak etika, karena menghadiri konferensi pers bakal calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Selain disuarakan oleh Fraksi Nasional Demokrat (NasDem), perombakan pimpinan DPR juga mendapat dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dari Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB, Daniel Johan mengatakan, jatah pimpinan DPR bisa dirombak dan dibagi secara proporsional.

"Lebih (mendorong) ke proporsional sesuai hasil pemilu," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB, Daniel Johan, Selasa (8/9).

Hal tersebut menurutnya bisa dilakukan dengan merevisi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) Nomor 17 Tahun 2015 dan mengembalikannya ke posiis semula. Dimana pimpinan DPR diisi oleh 5 orang dari partai peraih kursi terbanyak.

Perombakan ini menurutnya juga perlu untuk menjaga stabilitas pemerintahan ke depan. "Untuk jaga stabilitas pemerintahan ke depan juga. Proporsionalitas dalam pembagian kursi pimpinan AKD diperlukan karena anggota DPR merupakan representasi aspirasi rakyat," tambah Anggota Komisi II DPR tersebut. (fat/jpnn)