Jakarta - Lembaga pembiayaan seperti World Bank (Bank Dunia), Asian Development Bank (ADB) dan banyak lagi berlomba-lomba memberikan pinjaman dana ke pada Indonesia. Pasalnya, Indonesia membutuhkan dana yang besar untuk membangun infrastruktur, salah satunya mega proyek listrik 35.000 megawatt (MW).

Seperti diketahui, proyek 35.000 MW tersebut ditargetkan dibangun dalam 5 tahun ke depan dengan biaya investasi diperkirakan US$ 72,942 miliar atau mencapai Rp 1.000 triliun lebih.

Banyaknya lembaga pembiayaan yang memberikan pinjaman ke Indonesia bagi Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro merupakan hal yang positif. Bahkan ia menyebut tidak ada masalah ketika infrastruktur di Indonesia dibangun atas utang dari lembaga-lembaga tersebut.

"Kita berutang buat tutup belanja, tidak masalah. Apalagi kalau untuk bangun infrastruktur," ujar Bambang di acara diskusi Daya Tahan Ekonomi, Sekretariat Relawan Merah Putih, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2015).

Bambang mengatakan, apalagi utang dari lembaga keuangan tersebut juga lebih menguntungkan, karena bunga yang ditawarkan lebih rendah dan persyaratannya ringan.

"Utang apalagi kayak dari World Bank tentu tidak masalah. Apalagi badan multilateral itu biasanya bunganya rendah dan dengan persyaratan ringan," ujar Bambang.

Ia menjelaskan, apalagi lembaga-lembaga tersebut telah berubah, tidak lagi memberikan pesyaratan yang aneh-aneh seperti wajib menggunakan produk atau perusahaan dari negara mereka.

"Mereka kedepan kan utang tanpa embel-embel syarat lagi, tidak seperti dulu. Sudah nggak ada kita utang kemudian kontraktor harus dari sana. Kita utang bebas kita pilih kontraktor dalam negeri, selama cukup punya kemampuan kontraktor kita," tutup Bambang.