- Beranda
- Berita dan Politik
Sindiran Untuk PAN yang Mengaku Bergabung ke Pemerintah Tanpa Pamrih
...
TS
uzuaan
Sindiran Untuk PAN yang Mengaku Bergabung ke Pemerintah Tanpa Pamrih
Quote:
Quote:
Jakarta - Dukungan terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla disebut PAN sebagai langkah menyusul keprihatinan terhadap perekonomian negara. Namun pengakuan tersebut dinilai sebagai pernyataan yang munafik.
"Nggak ada yang namanya lillahi ta'ala dalam politik. Nggak ada yang namanya 'kita gabung tapi nggak minta jatah kursi, tidak ada tuntutan'. Kenapa selalu mengatakan tidak ada syarat? Itu tingkat peradaban kita yang berwarna munafik," ungkap pengamat politik Salim Said di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakpus, Sabtu (5/9/2015).
Jika pun ternyata memang benar PAN murni mendukung pemerintah tanpa pamrih, menurut Salim itu sangat tidak tepat. Ia pun yakin Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet untuk mengakomodir agenda PAN yang berfokus pada perbaikan perekonomian.
"Adalah bodoh kalau PAN masuk ke KIH tapi tidak meminta jatah menteri. Pasti ada resuffle setelah itu. Jokowi itu cerdas, dia juga pasti akan terus cari dukungan. Jokowi tidak hanya duduk ngopi ngerokok, dia bekerja untuk mendapat dukungan. Itu adalah politik," tutur Salim memberikan gambaran.
Mengenai alasan PAN untuk bergabung dengan pemerintah, Salim menilai jika hanya mengandalkan Zulkifli Hasan di parlemen akan sulit untuk mencapai visi misi partai. Sebab ada kepentingan-kepentingan lainnya yang perlu diakomodir berdasarkan prosedur.
"PAN sudah punya rencana, tapi apakah rencana itu bisa dijalani, kita lihat dampaknya. Itu kita lihat saat pemilu nanti. Kalau Zulkifli Hasan, meski jadi ketua MPR tidak bisa memaksakan agendanya, tapi lebih bisa kalau PAN masuk ke pemerintah," terangnya.
"Menurut saya tidak ada pengkhianatan, tidak ada value yang dikhianati. Kalau ada janji emosional, itu emosi semata, bukan prinsip. Bagi PAN itu suatu prinsip, apa di KMP atau KIH itu sama saja," tambah Salim.
Lagipula melalui KMP di parlemen disebut Salim PAN sudah mendapat banyak keuntungan jabatan strategis. Bahkan hingga jabatan tertinggi di MPR didapat oleh Zulkifli Hasan.
"Apalagi yang diharapkan? Tidak ada lagi yang bisa diharapkan PAN dari KMP. Sudah dapat banyak. Itu menjadi alasan mengapa PAN pindah ke kelompok Jokowi supaya bisa lebih berfungsi," ujar Salim.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Mahkamah Partai DPP PAN M Yasin Kara menyebut rencana bergabungnya PAN dengan partai-partai pendukung pemerintah sudah dibicarakan sejak lama. PAN ingin membantu dalam memperbaiki perekonomian Indonesia yang disebutnya sedang terpuruk.
"Bagaimana agar program-progeam bisa berjalan, stimulus APBN efektif, ekonomi ini mulai masuk ke masyarakat dengan daya beli menungkat. Kami, PAN betul-betul masuk (ke KIH) berkepentingan untuk mempengaruhi ekonomi," jelas Yasin.
Meski demikian, Yasin tidak menampik jika mendapat permintaan dari pemerintah, PAN akan menyediakan kader-kader terbaiknya. Tentu saja untuk masuk ke dalam Kabinet Kerja.
"Kalau kita diminta (untuk menteri) akan kita kasih. PAN akan siapkan orang-orang terpilih tentu dengan track recordnya," ucapnya.
Saat ditanya apakah salah satunya Sutrisno Bachir, Yasin pun menjawab tak pasti. "Ya mungkin saja," tukasnya singkat.
Yasin meminta agar semua pihak tidak membawa wacana isu jatah menteri untuk PAN melebar ke mana-mana. PAN menyerahkan semuanya kepada Jokowi dalam upaya memperbaiki kinerja pemerintahan.
"Beri kesempatan kepada pak Jokowi untuk melakukan construction terutama untuk perbaikan perekonomian. Berulang kali kita mengalami problem yang sama. Pabrik banyak yang tutup, karena politik ekonomi telah membackup impor. Hanya kita tidak sadar kita tidak menstimulus produksi," beber Yasin.
Pernyataan PAN tidak mengharapkan kursi menteri beberapa kali diungkapkan oleh kader-kadernya. Seperti yang disebut Wakil Ketua Fraksi PAN DPR Viva Yoga Mauladi lewat keterangan tertulisnya.
"PAN tidak haus kekuasaan. PAN tidak gelap mata. Tidak ada kepentingan bersifat subyektif dari PAN hanya sekedar untuk mendapatkan kursi kabinet," tegas Viva, Rabu (2/9).
Mengenai pembagian jatah kursi menteri pun disebut PAN belum ada pembahasan dengan Jokowi. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPP PAN Yandri Susanto, Jumat (4/9).
"Kita belum pernah membicarakan dengan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi belum pernah membicarakan dengan PAN. Persoalan reshuffle jilid II, itu di luar jangkauan PAN," kata Yandri.
"Soal siapa kader PAN yang disiapkan untuk kabinet, belum pernah kita bahas. Sikap PAN tidak didasari barter atau 'bargaining' kursi menteri," imbuhnya.
(ear/imk)
sumur
mulai disindir
Diubah oleh uzuaan 05-09-2015 07:41
0
2.4K
27
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
672.2KThread•41.8KAnggota
Urutkan
Terlama
Komentar yang asik ya