JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung ke pemerintah setelah sebelumnya menjadi bagian dari Koalisi Merah Putih (KMP) yang merupakan gabungan partai di luar pemerintah (oposisi). Terlepas dari polemik bergabungnya PAN ke pemerintah, ada satu persoalan yang seolah luput dari perhatian publik.

"Yakni, betapa kian tidak sakralnya podium Istana Negara yang kini jatuh harkatnya menjadi sekadar podium kepentingan partai politik," ujar pengamat politik yang juga pengamat hukum tata negera dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki kepada Okezone, Jumat (4/9/2015).

Seperti diketahui, deklarasi gabungnya PAN dalam koalisi partai pemerintah berlangsung di Istana Negara pada Rabu 2 September 2015. Masnur pun menyayangkan sikap Presiden Jokowi, karena selayaknya Istana Negara digunakan untuk hal-hal yang bersifat kenegaraan dan kepentingan bangsa.

Masnur lalu membandingkan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Jokowi dalam menempatkan Istana Negara. "Contoh yang masih gampang diingat adalah bagaimana Presiden SBY selalu menggelar pertemuan antarpetinggi partai politik dalam koalisi pendukung pemerintah di rumah pribadinya di Cikeas, ketimbang di Istana Negara," ujarnya.

Dia melanjutkan, tidak ada memang undang-undang yang melarang seorang Presiden menggunakan alat negara untuk kepentingan partai, namun ada etika politik yang harusnya ditegakkan. "Kalau ada sinetron TV 'Putri yang Tertukar' tampaknya kini sedang trend 'Istana yang Tertukar'," tambahnya.

Menurut Masnur, sikap Presiden Joko Widodo tersebut sejatinya jadi tamparan bagi sejumlah politikus PDI Perjuangan yang dulu sering mengkritik SBY saat menjabat sebagai Presiden, seperti Pramono Anung dan Masinton Pasaribu.

"Mereka bilang menggunakan istana untuk kepentingan koalisi partai hanya akan menurunkan citra dan marwah Istana itu sendiri. Simbol negara katanya tidak boleh didegradasikan hanya demi kepentingan partai koalisi. Sekarang, ungkapan itu buat mereka seperti memukul air di dulang," ketusnya.

"Jokowi jangan paradoks. Di saat simpati mengalir karena sedang gemar undang rakyat ke Istana, tapi di saat bersamaan lupa bahwa Istana harusnya steril dari urusan pragmatisme koalisi partai politik," pungkasnya.

(ris)

http://m.okezone.com/read/2015/09/04/337/1208052/jokowi-dinilai-turunkan-marwah-istana-negara

Merakyat atau mempartai?
Isi pollnya gan, kita ingin lihat pendapat agan