Rizal Gandeng Polri Berantas Mafia di Sektor Riil dan Ekonomi
Senin, 31 Agustus 2015 15:28 WIB


Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli Sertijab menggantikan Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman, Indroyono Soesilo. dalam reshuffle kabinet Presiden Jokowi, Rabu (13/8/2015) di Jakarta

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Badrodin Haiti sangat dibutuhkan perannya dalam membantu pemerintah memberantas mafia-mafia sektor riil dan ekonomi lainnya. Polri diminta segera menumpas habis para mafia-mafia itu, agar pemerintah bisa bekerja sebaik mungkin mengembalikan ekonomi di Tanah Air.

Demikian dikatakan Menteri Koordinator bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli usai melakukan pertemuan tertutup dengan Kapolri Badrodin Haiti di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (31/8/2015).

Menurut Rizal, saat ini ada begitu banyak masalah yang dihadapi kementeriannya, khususnya di sektor riil dan ekonomi. Permasalahan itu salah satu faktornya karena sistem dan policy yang kurang bagus. Di antaranya aturan yang terlalu banyak dan policy yang cenderung belum baik.

"Jadi banyak masalah-masalah di sektor kami, utamanya di sektor riil. Mungkin sistemnya belum baik. Nah di dalamnya juga ada kasus-kasus yang bercokol mafia di sana, itu sudah masuk hukum, bukan kewenangan kami, makanya koordinasi dengan kapolri penting," kata Rizal.

Menurut Rizal, pemberantasan mafia di sektor riil dan ekonomi butuh kerjasama dengan kapolri. Muaranya, agar revolusi mental semakin mulus berjalan.

"Jadi kami berdua bertemu pada dasarnya silaturrahmi, apapun kapolri dan kami punya cita-cita yang sama agar revolusi mental bisa berjalan, mafia diberantas. Indonesia lebih baik, maju dan lebih benar," tegas mantan Menko Perekonomian itu.
http://www.tribunnews.com/nasional/2...il-dan-ekonomi


Prof. Jeffrey: EKONOMI INDONESIA DIKUASAI MAFIA
"Jika oligarki politik dan kartelisasi dibiarkan tumbuh subur di Indonesia, dikhawatirkan 50 tahun lagi bangsa Indonesia hanya menjadi negara kuli," tandasnya.
10 Juni 2015 14:09:00 WIB


Jeffrey Winters

SIKAP gotong-royong dan musyawarah mufakat yang dibanggakan bangsa Indonesia dinilai merupakan kata indah dari kartelisasi. "Secara sederhanaa disebut bagi-bagi kekuasaan," ujar Profesor Ilmu Politik dari Universitas Northwestern, Amerika Serikat, Jeffrey Winters di Jakarta, ditulis Rabu (10/5/2015).

Kartel, kata Penulis buku "Oligarki" ini, hanyalah budaya bagi-bagi sumber daya alam. Kartel juga tidak punya idealisasi. Penyakit tersebut, katanya, menjadi efek langsung oligarki politik yang menguasai mayoritas partai politik di Indonesia. "Jika oligarki politik dan kartelisasi dibiarkan tumbuh subur di Indonesia, dikhawatirkan 50 tahun lagi bangsa Indonesia hanya menjadi negara kuli," tandasnya.

Ia juga menyayangkan spirit produksi yang tidak terdapat pada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, Jokowi telah kehilangan momen sejarah untuk membawa Indonesia dalam prespektif diri yang baru.

Semestinya, Jokowi dengan popularitas fenomental bisa menciptakan power baru untuk menggerakkan masyarakat. Sayangnya, insting Jokowi hanya bagaimana bekerja sama dengan power kekuasaan. "Bukan menggunakan power dia sendiri. Banyak negosiasi kekuasaan yang menjadi kontraproduktid. Sehingga membuat pendukunganya meninggalkannya," katanya
http://www.pelitaonline.com/news/201....V3F8FVIL.dpuf


Mafia Birokrasi Hambat Pertumbuhan Ekonomi
Kamis, 04 Juni 2015 | 13:40

Jakarta - Perlambatan ekonomi Indonesia yang terjadi saat ini disebabkan karena birokrasi, sehingga persoalan birokrasi harus segera dibenahi.

"Perlambatan ekonomi terjadi karena birokrasi yang masih menghambat. Saya kira, ini penyakit lama, yang harus kita dobrak," kata pengusaha nasional sekaligus Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) Partai Amanat Nasional (PAN), Soetrisno Bachir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/6). "Memang ada mafia birokrasi segala macam. Ini memang ada, nyata," tukasnya.

Dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dia menyatakan, pihaknya membahas sejumlah permasalahan bisnis dan ekonomi Tanah Air. "Saya sampaikan masalah-masalah ekonomi, dunia bisnis yang masih mengalami hambatan investasi. Jokowi mengatakan menteri-menterinya harus berani membenahi ini, menterinya harus betul-betul bernyali," ujarnya.

"Saya, sebagai pelaku di dunia usaha mengimbau kepada dunia usaha untuk tetap optimistis. Dunia usaha harus aktif memperbaiki keadaan, misalnya melapor ke Pak Jokowi, seperti saya sekarang ini," ucapnya.

Dia menambahkan, komunikasi dengan Jokowi juga dapat melalui pesan singkat. "Saya mengajak dunia usaha mengatasi persoalan bangsa ini, harus aktif bersama-sama pemerintah mensukseskan program-progam," ucapnya.
http://www.beritasatu.com/ekonomi/27...n-ekonomi.html


Tumpang Tindih Kebijakan Buat Indonesia Jadi 'Sarang Mafia'
Kamis, 11 Juni 2015, 17:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Nasional Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Publish What You Pay Indonesia Maryati Abdullah menyebut, negara berpotensi kehilangan penerimaan dari sektor pertambangan untuk sektor iuran tetap sebesar Rp 1,5 triliun. Hal tersebut disebabkan dibiarkannya tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah selama bertahun-tahun hingga kini. “Overlapping misalnya di perizinan perizinan antara tambang dengan sawit, tambang di area hutan, tambang di area konservasi dan hutan lindung,” kata dia kepada Republika, Kamis (11/6).

Kerugian tersebut terjadi di rentang waktu 2010 hingga 2013 di 31 provinsi. Angka kerugian tersebut memang relatif kecil karena hanya mengambil jenis iuran tetap. Sedangkan kerugian di sektor lainnya jauh lebih besar. Akibat tumpang tindih kebijakan, Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia selama ini “betah” jadi sarang mafia. Modusnya beragam, kata dia, dari mulai penerbitan izin yang rentan suap, modus ilegal alih fungsi lahan yakni lahan yang seharusnya tidak boleh menjadi boleh lantas merugikan konservasi lingkungan.

Maka dari itu, kata dia, pemerintah harus benar-benar serius dalam melakukan penegakan hukum lingkungan. “Jangan sampai si penegakan ini tumpul ke atas tajam ke bawah,” tuturnya. Maksudnya, masyarakat yang justru orang kecil yang ingin mencari penghidupan sekaligus menjaga hutan, memanfaatkan kayu di wilayah HTI dan HPH yang malah dikriminalisasi. Padahal, banyak pengemplang pajak, pejabat daerah dan perusahaan yang melakukan perusakan skala besar yang menjadi kebal hukum karena uang.
http://www.republika.co.id/berita/ek...i-sarang-mafia


Indonesia Dikuasai dan Diremote Para Mafia Bedebah.!!!

Negeriku tercinta semenjak ditinggalkan tokoh Proklamator Ir Soekarno dan Muhammad Hatta, kondisinya semakin memprihatinkan dan bisa bakal pecah berkeping-keping bila tidak segera diselamatkan.

Betapa tidak, sampai hari ini problem bangsa ini masih terus menggeru, dan selalu saja rakyat yang menjadi tumbalnya.

Rontoknya perekonomian Indonesia disebabkan Bom Waktu yang ditinggalkan rezim pemerintahan Soeharto yang dikenal otoriter itu.

Hanya Soekarno lah sang bapak bangsa yang benar-benar peduli dan memiliki integritas yang luar biasa. Lihatlah, sejak rezim Soeharto, Gusdur, Megawati, dan kini rezim nya SBY, semuanya terkesan tak mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa ini di kancah dunia internasional.

Indonesia dewasa ini selalu saja kalah dalam berbagai dialog dan kompromi tingkat dunia, yang membuktikan harga diri bangsa ini telah pupus ditelan zaman.

Ingat, rezim Soeharto yang telah menyengarakan ratusan juta rakyat akhirnya jatuh dalam keadaan sakit. Itu semua tidak terlepas dari peranserta rakyat dan khususnya kekuatan mahasiswa yang tak henti-hentinya menggelar aksi demo di seluruh penjuru Indonesia, hingga pria yang dikenal cukup power itu tumbang alias mundur terpaksa.

Saya (Hendra Silitonga) salahsatu orang yang ikut dalam peristiwa bersejarah Reformasi 1998 yang tidak bisa dilupakan itu sampai kapanpun juga. Soeharto terpaksa lengser karena krisis moneter atau Krismon melanda Indonesia.

Anjloknya nilai tukar rupiah serta sistem pemerintahan yang korup, kolusif nepotif, jelas membuat siapapun yang berada di tampuk pemerintahan pasti bakal terdepak kala itu.

Naifnya, pasca lengsernya Soeharto, dan naiknya Gusdur dan seterusnya Megawati menjadi presiden ternyata tidak juga terlihat mampu mengangkat perekonomian bangsa ini.

Apa yang salah dalam sistem pemerintahan tersebut? Lihat saja, setelah Megawati turun, dan masuk ke dalam pemerintahan SBY, ternyata kondisi Indonesia tetap staqnan. Lihat saja nilai rupiah mulai longsor alias terus melemah, pengangguran serta kemiskinan terus meningkat, spekulan merajalela, dan sejumlah persoalan lainnya.

Ini semua tidak terlepas dari gerakan para mafia yang dengan leluasa menguasai dan menggerogoti sendi-sendi kehidupan bangsa ini. Alasannya cukup jelas, karena ketika sang presiden itu naik tahta, diduga karena didongkrak oleh uang sekapal milik sang mafia hitam tersebut kah???

Sedih sedih sedih melihat nasib bangsa dan rakyat di negeri ini. hampir semua sektor industri dan kekayaaan besar yang ada di negeri ini sudah digerogoti habis oleh para mafia dan kelompok kapitalisnya.

Disatu sisi, budaya Egosentris dan acuh-tak acuh para cendekiawan, jago-jago politik, para pakar hukum serta budayawan melihat kondisi bangsa ini, seakan mengherankan kita semua.

Apakah mereka semua telah dihipnotis oleh uang para mafia itu? sehingga dengan teganya membiarkan aksi praktek pembodohan, penzoliman, penghancuran rakyat begitu sistematis terjadi dimana-mana.

Jelasnya, arah perjalanan bangsa ini sudah terombang ambing tak tentu arah. Pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 sebagai pedoman terkesan hanya isapan jempol belaka. Prakteknya di lapangan yang kaya yang berduit lah yang pasti menang dalam kancah pertarungan politik dan hukum.

Lihat saja dimana-mana terjadi penggusuran rakyat, dan dimana-mana terjadi pembunuhan karakter rakyat dengan kekuasaan senjata dan uang.

Pancasila dan UUD 1945 yang katanya merupakan ideologi bangsa ini hanya terkesan sebagai simbol saja.

Pemimpin bangsa ini hanya pandai beretorika dan manis dibibir saja. Mirisnya lagi, setiap hari kita dapat membaca dan menonton praktek sistem birokrasi pemerintahan yang kotor dan bobrok yang dipenuhi aneka skandal korupsi, kolusi, nepotisme, manipulasi.
http://rajawalinews.com/11571/indone...mafia-bedebah/


Andy Sommeng, “Indonesia Negeri Yang Dikendalikan Mafia”
2015/04/06 at 4:26 PM112

Jakarta, jokowinomics.com -Kepala Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas Andy Noorsaman Sommeng menyoroti produk-produk komoditas Indonesia, yang menurutnya telah menjadi bahan konsumsi para mafia. Tak tanggung-tanggung, demikian parahnya gurita mafia membelit Indonesia, hingga dari produk macam daging sampai komoditas migas disebutnya telah disusupi oleh mafia.

“Di Indonesia ini dituntun hidupnya mafia, mulai dari daging, bahkan mafia migas,” demikian Andy Sommeng di Jakarta, Minggu (5/4/2015).

Menyusul pernyataannya tersebut, Andy kemudian merujuk harga BBM yang kini naik turun, alias fluktuatif. Ia lantas mempertanyakan kenapa saat harga BBM turun, harga barang-barang lain tidak ikut turun. Menurut Andi, hal itu hanya dimungkinkan oleh adanya peran para mafia di setiap sektor sehingga hal seperti itu bisa terjadi.

Untuk itu ia pun berharap ada peran dari pemerintah, khususnya Presiden Jokowi, untuk merubah cara pandang masyarakat Indonesia saat ini agar tidak bergantung sepenuhnya pada minyak. Apalagi kapasitas produksi yang kian hari, kian menurun
http://www.jokowinomics.com/2015/04/...dalikan-mafia/


Bahaya, Ekonomi Indonesia Dikendalikan Kartel
Kamis, 13/08/2015

Jakarta – Kelangkaan daging sapi dalam beberapa hari terakhir ini hanya merupakan satu contoh betapa ekonomi Indonesia benar-benar telah dikendalikan oleh kartel. Hal tersebut tentu sangat membahayakan, mengingat, harga dan pasokan beberapa komoditas penting dalam struktur pasar dikuasai oleh segelintir oknum. Buntutnya, perdagangan domestik ataupu importasi menjadi tidak sehat dan hanya menguntungkan sekelompok tertentu.

“Harga melambung akibat pasokan tiba-tiba menghilang, dan jelas pelaku usaha daging sapi ini dikuasai oleh para importir. Artinya ada upaya menahan pasokan sehingga harga menjadi melambung, dan ujung-ujungnya tuntutan membuka kran impor,” ujar ekonom Universitas Indonesia Rizal E Halim, Rabu (12/8).

Menurut dia, cengkeraman kartel dalam perekonomian nasional akan mengakibatkan tekanan buruk pada perdagangan dalam negeri. Tekanan yang berlebihan itu, akibat struktur pasar yang telah dikuasai oleh sekelompok pelaku usaha sehingga mereka dengan mudah mendikte pasar. Itu sebabnya, pemerintah perlu mengambil langkah tegas terkait praktek kartel ini. “Karena hanya akan menjadi bom waktu dan sangat merugikan perekonomian nasional secara luas,” tambah Rizal.

Aparat hukum dan otoritas berwenang, dalam hal ini Kepolisian dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), kata dia, harus bertindak. “Jika perlu segera mengaudit dan menyelidiki seluruh ketentuan impor sapi juga impor garam mengecek seluruh importir yang terdaftar dan mekanisme impor yang dilalui,” jelasnya lebih lanjut.

Birokrasi pemerintah yang buruk, di pihak lain, lanjut Rizal, juga memicu suburnya praktik kartel ini. Sehingga, tindakan tegas para pelaku praktek kartel, jika perlu cabut izin usahanya, mutlak dibutuhkan. Karenanya, Presiden Joko Widodo perlu menginstruksikan dengan segera kepada kepolisian bersama-sama dengan KPPU untuk menyelesaikan persoalan ini.

Keberadaan kartel yang hadir sebagai pemburu rente tidak hanya berkutat pada keunggulan informasi dan sumber daya yang dimiliki tetapi telah berevolusi secara perlahan. Termasuk di dalamnya kamuflase seolah-olah mereka berada dalam pusaran kompetisi. Kamuflase ini lantas dilakukan secara berjamaah mulai dari pelaku usaha, pengambil kebijakan, otoritas tertentu, dan seterusnya.

“Kartel bukan hanya menguasai komoditas pangan saja, seperti daging sapi tetapi juga hampir sebagian besar sektor strategis di negeri ini dikuasai oleh para pemburu rente dan praktik kartel. Mulai dari sektor yang berhubungan dengan sumber daya alam hingga sektor jasa,” terang dia.

Secara terpisah, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf mengatakan pihaknya sedang melakukan investigasi dugaan keterlibatan kartel dalam krisis daging sapi yang mengakibatkan kelangkaan pasokan dan kenaikan harga. Pihaknya menginvestigasi apakah ada persekongkolan para pelaku usaha untuk menahan pasokan sehingga harganya naik dan menguntungkan mereka.

Dia menduga, kelangkaan daging sapi dan kenaikan harga disebabkan permainan beberapa pihak yang ingin meraih keuntungan pribadi dari kondisi tersebut. kendati tidak bersedia mengungkap apakah sudah menemukan bukti-bukti kuat yang mengarah pada dugaan tersebut, Syarkawi mengatakan pemberitaan di media telah memperkuat dugaan tersebut. Tindakan menimbun dan menahan pasokan sehingga mengakibatkan kelangkaan dan kenaikan harga, sebut Syarkawi, merupakan pelanggaran persaingan usaha yang bisa dipidana.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengusulkan agar Pemerintah melalui Kementrian Pertanian dan Kementrian Perdagangan membenahi manajemen stok, distribusi, dan tata niaga daging sapi. Dia menilai, kecermatan Pemerintah dalam menghitung, merencanakan, dan mengontrol stok nasional, akan mengurangi resiko terhadap pergerakan harga yang tidak wajar. Herman menjelaskan, Indonesia sebagai negara kepulauan harus memiliki pola, sarana, dan prasarana distribusi yang memadai, efektif dan efisien. munib
http://www.neraca.co.id/article/5745...dalikan-kartel


Penegak Hukum Dikendalikan Mafia
17 Februari 2014 - 09:57:47 WIB

Sebuah papan pengumuman larangan bagi calo dan makelar kasus, dipasang di gedung PN Surabaya. Ketua DPR-RI, Marzukie Alie menilai, penegak hukum di Indonesia kerap dikendalikan kelompok mafia hukum, termasuk kalangan makelar kasus. (Foto: Int)
Sebuah papan pengumuman larangan bagi calo dan makelar kasus, dipasang di gedung PN Surabaya. Ketua DPR-RI, Marzukie Alie menilai, penegak hukum di Indonesia kerap dikendalikan kelompok mafia hukum, termasuk kalangan makelar kasus. (Foto: Int)
METROSIANTAR.com, JAKARTA – Ketua DPR RI, Marzuki Alie menilai saat ini mafia hukum telah mengintervensi berbagai lembaga hukum seperti halnya kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan.

“Polisi, jaksa, hakim itu dikuasai mafia, tapi nggak jelas siapa yang kuasai. Tapi ada yang menguasai, praktik ini sudah lama,” ujarnya saat diskusi “Pemilu 2014 Dalam Cengkraman Mafia Hukum dan Mafia Politik?” di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Minggu (16/2).

Ia memberikan contoh dengan banyaknya kasus di daerah yang sudah diintervensi mafia yang menjadikan pilar-pilar hukum di Indonesia semakin lemah. “Jadi sudah ada kekuasaan mengintervensi hukum. Sehingga banyak orang-orang baik menjadi kotor,” katanya.
http://www.metrosiantar.com/2014/02/...dalikan-mafia/

------------------------------------------



Negeri ara mafioso?
Inilah tugas utama sesungguhnya dari Luhut Panjaitan cs di kantor menkonya itu di negeri ini. Karena, para mafioso dan koruptor itulah sesungguhnya perusak dan pengkhianat negeri dan bangsa ini sehingga ekonominya terpuruk dan mengalami krisis seperti saat ini.

: