TEMPO.CO , Jakarta: Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Andri Yansyah akan menggelar rapat gabungan dengan jajaran Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metro Jaya. Rapat itu bertujuan mengatur koordinasi lalu lintas, termasuk menentukan aturan operasional ojek online.

"Rapatnya dilaksanakan pekan depan," kata dia saat dihubungi, Sabtu, 29 Agustus 2015.

Rapat itu akan dilaksanakan pada Selasa, 1 September 2015. Andri menjelaskan, ojek tak terdaftar sebagai angkutan umum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Artinya, prosedur keselamatan dan bentuk pertanggungjawaban mengenai kewajiban perusahaan dan pengemudi ojek belum diatur.

Di sisi lain, ojek lebih diminati warga Ibu Kota sebagai alternatif moda transportasi untuk menghindari kemacetan.

Menurut Andri, upaya pertama yang bakal dilakukan paska-rapat yakni memperpanjang jalur pembatasan sepeda motor. Kajian kebijakan tersebut bakal melibatkan instansinya dan Direktorat Lalu Lintas. Jalur pembatasan yang diperpanjang bakal mempersempit ruang gerak sepeda motor.

Selain operasional, Andri mengatakan rapat tersebut juga akan membahas upaya mencegah tindak kekerasan yang dialami pengemudi ojek. Salah satunya, insiden pemukulan yang menimpa pengemudi Go-Jek, Firman Fajariyanto, pada Kamis, 15 Agustus 2015 di kawasan Grogol, Jakarta Barat.

Ia berujar upaya itu bakal diwujudkan dalam peraturan yang bisa dibuat oleh pemerintah pusat atau Pemerintah DKI Jakarta. "Keputusannya bisa berupa larangan atau dukungan," ujar Andri.

Tren bisnis ojek online yang marak bermunculan di Jakarta rupanya kini masih menjadi lahan bisnis yang menggiurkan bagi beberapa kalangan. Saat ini tercatat ada Go-Jek, GrabBike, dan Blu-jek.
http://metro.tempo.co/read/news/2015...an-pekan-depan