Sang cahaya asia sedang menanam padi

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berambisi, agar sejumlah bahan pangan pokok seperti padi, jagung, kedelai harus swasembada dalam 3 tahun. ‎Harapannya setelah 3 tahun, impor pangan ketiga jenis komoditas ini bisa ditekan serendah-rendahnya.


Menurut Badan Pangan Dunia (FAO), satu negara disebut swasembada bila mampu memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri minimal 90%, atau jumlah impornya maksimal hanya 10% dari kebutuhan. Kementerian Pertanian (Kementan) kemudian menyusun program Upaya Khusus (UPSUS) swasembada padi, jagung, dan kedelai (Pajale) yang harus tuntas dalam 3 tahun.

Kementan telah berupaya melakukan pengetatan impor terhadap jagung sejak akhir Juli 2015.

"Kami berusaha supaya bahan pangan pokok bisa sebanyak-banyaknya dipenuhi dari produksi dalam negeri. Impor kalau untuk padi, jagung dan kedelai, ketiga komoditas tersebut harus terukur dan selektif betul berdasarkan kebutuhan," jelas Gardjita Budi, Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, kepadadetikFinance pekan lalu.

 Gardjita menilai, Angka Ramalan (ARAM I) Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi produksi padi, jagung, dan kedelai naik. Ini membuat Kementan semakin yakin, swasembada akan tercapai dalam waktu singkat.‎ Namun dari ketiga komoditas itu, padi menjadi yang paling prioritas utama.

"Padi saya tidak khawatir pasti bisa swasembada. Jagung dan kedelai diakui belum terpenuhi sendiri. Kami lihat konsistensi kebijakan sekarang. Jagung kemarin ekspor dari NTB tapi juga masih impor," tambahnya.

Menurut Gardjita, Kementan tidak hanya ingin puas sampai swasembada, tapi sampai ke kedaulatan pangan. Artinya dalam jangka panjang Indonesia tak boleh bergantung pasokan pangan dari negara lain.

"Desain pangan tidak didikte negara lain. Tidak tergantung negara lain. Sebesar-besarnya kalau bisa adalah produksi dalam negeri. Kedelai, jujur sekarang belum sampai swasembada.

Konsumsi kedelai untuk tempe belum tercukupi dari produksi dalam negeri dan substitusinya dengan serealia lain masih skala kecil," terang Gardjita.

Senada dengan Gardjita, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana (PSP) Kementerian Pertanian Sumardjo Gatot Irianto mengatakan bahwa kebijakan pemerintah saat ini tegas mengendalikan impor dan Kementan tengah melakukan berbagai upaya strategis untuk menggenjot produksi padi, jagung, dan kedelai. 

"Kebijakan pemerintah sudah jelas, kendalikan impor. Impor karena kebutuhan, bukan keinginan.

Selama ini impor dibuka bukan karena faktor kondisi produksi, tapi karena faktor beras jadi komoditas yang dipolitisasi," ujar Gatot yang saat ini sekaligus menjadi Koordinator Upsus Pajale, kepada detikFinance.

http://m.detik.com/finance/read/2015...te-negara-lain