Ribuan warga Malaysia mengelar protes untuk kedua kalinya di Kuala Lumpur Malaysia, mendesak PM Najib Razak untuk mudur menyusul skandal keuangan, Sabtu kemarin.

Demontsran marah dan menuduh PM Najib menerima $700 juta dari 1MDB, lembaga yang dia bentuk pada 2009, yang bertujuan untuk membuat Kuala Lumpur sebagai pusat keuangan.

Sementara keterangan demonstran dibantah PM Najib, dan mengelak melakukan kesalahan. Bahkan Najib justru mengatakan para pemrotes menodai citra Malaysia.

"Mereka yang menggunakan pakaian kuning... mereka ingin mencemarkan nama baik kita, mencoreng arang ke wajah Malaysia ke dunia luar," kata Najib seperti dikutip kantor berita Bernama.

Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengejutkan banyak pihak dengan muncul pada Sabtu lalu, dan mengatakan kepada para pemrotes untuk "melanjutkan" aksi mereka. Dia mendukung tuntutan terhadap PM Najib untuk mundur dari jabatannya.

Jumlah kerumunan massa berkurang pada malam hari, tetapi banyak yang memilih untuk menginap di jalanan dan bersiap untuk terlibat aksi protes hari kedua.

Demonstrasi pada hari kedua ini, dijadwalkan akan berlangsung sampai Minggu tengah malam.

Merembet ke Indonesia

Sementara itu melihat fenomena aksi unjuk rasa di Malaysia, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Bakir Ikhsan, mengatakan aksi demonstrasi besar-besaran terjadi Kuala Lumpur, Malaysia, itu bukan tidak mungkin terjadi di Indonesia apabila pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) tidak memperbaiki kondisi ekonomi secara cepat.

"Iya, iya kita mengingatkan (bisa merembet). Betul bahwa memang kita tidak bisa mengisolasi dari perkembangan global di sana (Malaysia)," ujar Bakir kepada Sindonews, Minggu (30/8/2015).

Bakir juga mengatakan, gelombang demonstrasi di negara-negara berkembang sedikit banyak dipengaruhi situasi politik dan ekonomi.

Sementara, kata Bakir, Indonesia tidak hanya sedang mengalami keterpurukan ekonomi, tapi juga kian memudarnya kerpercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, saran Bakir, pemerintah Indonesia harus mampu bertahan dengan caranya sendiri.

Dia mengingatkan agar pemerintah tidak melulu menyalahkan kondisi ekonomi-politik global atas persoalan ekonomi di dalam negeri.

Menurut dia, pemerintah Indonesia harus mampu fokus memperkuat pengelolaannsumber daya Indonesia yang dimilikinya untuk menyelamatkan ekonomi masyarakat kecil.

Bakir tidak memungkiri adanya fakta nilai rupiah yang anjlok serta kondisi ekonomi yang tak kunjung membaik akan berakibat pada pengangguran dan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran dialami masyarakat bawah. (rul)


securityexpose.co.id