Jakarta- Bareskrim Polri menggeledah kantor Pelindo II di Tanjung Priok. Penggeledahan tersebut terkaitdwell timedi pelabuhan Tanjung Priok.

Penggeledahan dipimpin langsung oleh Kabareskrim Komjen Budi Waseso, Jumat (28/8/2015). Komjen Buwas menjelaskan penggeledahan ini dilakukan untuk mencari barang bukti.

"Ternyata tidak dilakukan dengan baik sehingga terjadi keterlambatan. Kita juga mendapatkan data di sini terjadi pengadaan mobil crane yang tidak benar. Ini yang sedang kita dalami sekarang, dengan dilakukan penggeledahan sesuai alat bukti yang kita cari," jelas Komjen Buwas di kantor pusat Pelindo II di Jl Pasoso 1,Tanjung Priok.

Bareskrim sudah mendalami kasus ini sejak lama. Bareskrim juga sudah memiliki bukti awal untuk melakukan penggeledahan tersebut.

Komjen Buwas menjelaskan belum ada tersangka dalam kasus ini. Dia juga belum mau merinci terkait dwell time di Pelabuhan Tanjung Priok. "Nanti. Sekarang akan saya pimpin langsung penggeledahan ini," tutupnya.(ega/nrl)

Ruangan Digeledah Polisi, Lino: Kalau Seperti Ini Lebih Baik Saya Berhenti

Jakarta- Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino merasa tidak 'nyaman' dengan penggeledahan yang dilakukan penyidik Badan Reserse Kriminal Mabes Polri ke ruangannya siang tadi. Dia menegaskan akan berhenti dari jabatannya sekarang bila diperlakukan seperti siang tadi.

"Kalian tulis ya, kalau negeri ini seperti ini lebih baik saya berhenti," kata Lino setengah berteriak kepada wartawan, Jumat (28/12/2015).

Hal itu dia tegaskan usai kantornya digeledah oleh penyidik dari Direktorat Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri siang tadi. Penggeledahan itu dipimpin langsung oleh Kabareskrim Komisaris Jenderal Budi Waseso. "Saya hormati penyelidikan polisi. Kalau negara perlakuan seperti ini, besok saya akan berhenti.

I'm doing something good for this country. Tapi saya diperlakukan seperti ini," tambah Lino. Kepada wartawan, Lino tak menjelaskan perlakuan yang dimaksud. Sebelumnya kepada seseorang penelepon yang bernama Sofyan Djalil, Lino juga memberikan 'ancaman' serupa.

Kebetulan telepon genggam Lino sengaja dikerasakan suaranya sehingga percakapan mereka terdengar oleh media. "Nanti dulu ya Pak Sofyan Djalil telepon. Halo Pak Sofyan selamat siang, Pak. Ini saya pulang rapat di luar tiba-tiba kok begitu banyak polisi di kantor. Ada penggeledahan," kata RJ Lino kepada sang penelepon.

Kepada Sofyan Djalil, Lino menjelaskan bahwa polisi mencari file dokumen terkait 10 crane yang tak berfungsi sehingga mempengaruhi proses dwell time alias bongkar muat di pelabuhan.

Lino mengaku menghormati tindakan polisi yang melakukan penggeledahan. Namun penggeledahan ini tak bisa dilakukan karena dia merasa belum pernah dimintai keterangan oleh polisi.

"Pak Sofyan, kalau Presiden Nggak bisa clear (menyelesaikan) Saya berhenti. Susah ini kalau benar ini negeri begini. Kami kayak dihukum sama media," kata Lino kepada si penelepon.

Dari seberang telepon, Sofyan balik bertanya kepada Lino, "Begini gimana?". "Begitu saya datang media begitu banyak. Saya seperti dibuat criminal.

Come on pak, I'm made this is Company so rich saya dihukum seperti ini nggak fair pak. Bapak tolong kasih tahu Presiden deh kalau caranya begini lebih baik saya berhenti," kata Lino.(erd/faj)

Ada Temuan Diruangannya, Bareskrim Akan Segera Periksa RJ Lino

JAKARTA, KOMPAS.com- Selain menggeledah kantor PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (28/8/2015), Penyidik ‎DirektoratTindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri dalam waktu dekat juga akan memeriksa Direktur Utama PT Pelindo II, RJ Lino.

RJ Lino akan diperiksa terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan mobile crane oleh Pelindo II yang diduga proses tendernya menyalahi prosedur, menelan biaya hingga Rp 45 miliar.

"‎Nanti semua saksi akan diperiksa. Tentunya karena itu ruangan beliau (RJ Lino), ya pastinya akan diklarifikasi soal temuan bukti-bukti dari ruangannya. Termasuk kami akan periksa instansi yang terlibat sesuai hasil pengembangan pemeriksaan," tegasnya diMabes Polri Jakarta.

Victor menambahkan dari hasil penggeledahan sementara ini pihaknya sudah menyita 26 bundel dokumen yang bisa menjadi bukti kuat terjadinya korupsi.‎

Untuk diketahui Kasus ini bermula dari adanya laporan yang masuk ke Bareskrim Polri dengan nomor LP-A/1000/VIII/2015/Bareskrim tanggal 27 Agustus 2015.

Diketahui pada tahun 2012, Pelindo II membeli 10 mobile crane senilai Rp 45 miliar untuk mendukung kegiatan operasional di 8 pelabuhan cabang Pelindo yaitu di Bengkulu, Teluk Bayur, Palembang, Banten, Pontianak, Jambi dan Cirebon.

Pembelian ini melibatkan pihak kedua yakni Guangshi Narasi Century Equipment Co. Proses pembelian ini menggunakan anggaran Pelindo II tahun 2012.

Proses pengadaan Mobile Crane tersebut diduga tidak melalui prosedur dengan menunjuk langsung pemenang tender. Selain itu, Pelindo juga tidak menggunakan analisa kebutuhan barang atas investasi untuk mendukung kegiatan bisnisnya.

10 Mobile Crane yang diterima Pelindo sejak tahun 2013 hingga kini belum bisa dioperasikan dan hanya mangkrak di pelabuhan Tanjung Priok. (Theresia Felisiani)

Sumber : http://m.detik.com/news/berita/30040...tor-pelindo-ii & http://m.detik.com/news/berita/30043...-saya-berhenti & http://nasional.kompas.com/read/2015...eriksa.RJ.Lino

RJ Lino kah sasarannya, sampai ngamuk2 gitu

Edited & update :

Menko Luhut: Pergantian di Kepolisian Biasa, Jangan Ditarik ke Politik

Jakarta- Fraksi PDIP di DPR tak setuju bila rumor dicopotnya Komjen Budi Waseso dari Kabareskrim benar adanya. Tetapi menurut Menko Polhukam Luhut Panjaitan, pencopotan atau pun pergantian posisi di kepolisian hal yang lumrah.(Baca juga:Komjen Buwas Akan Dicopot, PDIP Tak Setuju)

"Saya tak mengerti (benar atau tidak pencopotan Komjen Buwas) tapi pantauan saya, pergantian di TNI di polisi hal-hal yang tak istimewa. Mereka sudah ada strukturnya. Jangan ditarik ke politik, biarlah mereka dalam aturan yang mereka sudah miliki," kata Luhut di Gedung Bina Graha Kompleks Istana, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (2/9/2015).

Luhut tak ingin berspekulasi apakah benar ada keputusan untuk mengganti Komjen Buwas. Tetapi itu sepenuhnya merupakan kewenangan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.

"Saya tidak ingin spekulasi mengenai itu, tapi Presiden mengedepankan bahwa kita ini harus punya kepatuhan tegak lurus terhadap perintah," imbuh Menko Polhukam yang otomatis menjadi Ketua Kompolnas ini.

Meski sepenuhnya keputusan Kapolri, tetapi tak menutup kemungkinan Presiden memberikan pertimbangan. Tetapi Luhut mengaku tak berkapasitas untuk membeberkan hal tersebut.

"Saya tidak tahu, tapi kalau pun saya tahu tak akan membicarakan ke kalian. Dan saya tak percaya ada pencopotan. Belum sampai ke situ," ungkap Luhut.

http://m.detik.com/news/berita/30084...rik-ke-politik