Ramai web revolusimental.go.id belum mereda, walau Kemenko PMK sudah mengkalrifikasi bahwa biaya pembangunan web tersebut tak lebih dari Rp20 juta. Selain masalah biaya, netizen dan masyarakat melihat beberapa kejanggalan di aspek teknis seperti server dan hosting.

Dalam keterangan persnya Jumat (28/8), pengamat keamanan cyber dari CISSReC (Communication and Informastion System Security Research Center) Pratama Persadha menjelaskan bahwa masyarakat sebenarnya hanya perlu mendapat penjelasan yang rinci.

“Kami ingin fokus pada permasalahan teknis. Dari pengecekan memang web tersebut memakai sharehosting. Kurang pas sebenarnya, kementrian yang mempunyai anggaran besar seharusnya menggunakan server sendiri alias private server,” jelasnya.

Konsekuensi memakai sharehosting ini menjadikan web revolusimental satu "rumah" bersama web lainnya. Mantan petinggi Lembaga Sandi Negara ini menyarankan sebaiknya kementrian PMK membuat server sendiri untuk web revolusimental.go.id.

"Private server ini sangat penting. Bila ada serangan maupun masalah kita bisa restore segera, karena kita sendiri yang pegang dan kelola. Selain sudah sepatutnya sebuah kementrian mempunyai private server sendiri, apalagi Presiden Jokowi menginginkan implementasi e-Government," terang Pratama.

Terkait desain yang meniru web barrackobama,com juga mendapat sorotan tajam. Menurut Pratama, sebaiknya Kemenko PMK harus memakai desain sendiri asli karya anak bangsa dan bebas masalah hak cipta.

"Pemakaian theme dari Wordpress punya resiko yang cukup besar. Hal ini karena banyak orang yang sudah tahu celahnya. Jauh lebih baik jika sistem web dibangun secara mandiri dengan memperhatikan aspek secure coding," terang pria asli Cepu ini.

Agar peristiwa semacam ini tidak terulang, Pratama mengusulkan agar instansi pemerintah mapun swasta rajin melakukan penetration test berkala. Tujuannya untuk mengetahui mana saja lubang di sistem yang menjadi kelemahan, sehingga bisa segera ditutup dan diperbaiki.

Pratama menekankan bahwa peristiwa ini menjadi cambuk sekaligus momentum perbaikan, khususnya bagi pemerintahan Jokowi yang sejak masa kampanye berkomitmen membangun e-Government. Dia berharap nantinya ada peningkatan keamanan cyber pada kementrian, lembaga negara sampai pada pemerintah daerah.

"Kalau mau dilakukan pengecekan, mungkin akan banyak lembaga pemerintah yang bisa bernasip sama dengan web revolusimental ini. Sebelum itu terjadi, sebaiknya dibuat standarisasi, terutama terkait aspek teknis keamanannya,” jelas Pratama.

Diterangkan olehnya memang belum ada standar khusus keamanan cyber seperti apa yang harus dipenuhi oleh kementrian, lembaga negara sampai pada pemerintah daerah. Melihat adopsi internet dan teknologi informasi yang cepat, sebaiknya memang segera direalisasikan agar tidak memperbesar kemungkinan pencurian data.

Pratama menambahkan, peristiwa ini membuktikan satu hal bahwa diperlukan lembaga khusus yang mengawasi dan membangun sistem keaman cyber di Indonesia. Ditambahkan olehnya, harus ada edukasi keamanan cyber mulai dari masyarakat, perbankan-swasta dan penyelenggara pemerintahan pusat sampai daerah. Karena sebagus apapun sistemnya, bila manusia sebagai pemakainya masih awam, jelas mudah bagi orang luar untuk mengganggu.

"Semoga ini menjadi awal keseriusan pemerintah untuk membangun regulasi dan infrastruktur cyber yang mumpuni dalam mewujudkan kedaulatan informasi. Bila terwujud dan dibarengi edukasi yang gencar, saya kira e-Government yang aman bisa segera terwujud," terangnya.


Sumber


Hebohnya Bermula Dari kaskus

Kaskuser Memang Luar Biasa