POJOKSATU.id, JAKARTA – “Ayo Kerja!” dipilih sebagai tagline perayaan kemerdekaan ke-70 tahun ini. Presiden Jokowi pun selalu menyerukan ‘Ayo Kerja’. Sayang, tagline yang dicap sebagai gerakan nasional itu seperti hanya retorika. Sebab, hinga Juli 2015, sudah 11.000 lebih karyawan Di-PHK.

Deretan angka jumlah pengangguran selama tujuh bulan terakhir ini membuat Menteri Tenaga Kerja (Maneker) Hanif Dhakiri membentuk tim investigasi. Tim yang dipimpin Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Haiyani Rumondang itu bertugas memantau daerah-daerah untuk mencari penyebab melesatnya jumlah penggangguran.

Ternyata, PHK besar-besaran terjadi di beberapa perusahaan besar. Kemenaker menyebut, per Juli 2015 ini, ada 11.350 pekerja terpaksa menyandang status baru sebagai pengangguran. Data itu baru diperoleh dari lima provinsi. Yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Kalimantan Timur.

Haiyani mengatakan, PHK tak dapat dihindari karena pengusaha harus mengencangkan ikat pinggang. Para pengusaha tak bisa bergerak akibat terus lesunya perekonomian belakangan ini.

“Pengurangan produksi sudah dilakukan. Tapi, ternyata masih dirasa cukup berat,” tutur Haiyani.

Direktur Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPPHI) Kemenaker Sahat Sinurat menambahkan, kebanyakan PHK tak bisa dihindari oleh perusahaan-perusaan yang bergerak di sektor padat karya dan pertambangan. Misalnya, tekstil, sepatu, batu bara serta minyak dan gas (migas).

“Kondisi ekonomi yang seperti ini membuat perusahaan di sektor tersebut tak bisa berbuat saat kontrak kerja para karyawannya telah berakhir,” terangnya.

Data ketenagakerjaan Indonesia
Data ketenagakerjaan Indonesia
Manaker Hanif Dhakiri sudah bertemu dengan beberapa perusahaan. Politikus PKB itu berharap agar para pengusaha bisa menahan diri karena dia yakin dalam waktu dekat perekonomian nasional bakal membaik.

Bahkan menurut prediksinya, beberapa bulan ke depan, kondisi perkonomian akan lebih menguntungkan dunia usaha.

“Pemerintah kan terus mengembangkan kebijakan-kebijakan yang bisa membuat dunia usaha semakin kondusif,” ungkapnya.

Hanif berharap, jika memang perusahaan sudah tak bisa menghindari PHK, segala prosesnya mesti dilakukan sesuai aturan.

“Hak-hak para pekerjanya harus dibayarkan full sesuai dengan aturan ketenagakerjaan,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan, menyikapi kondisi perekonomian seperti saat ini, para pengusaha dan pekerjanya harus memiliki saling pengertian. Menurut dia, kondisi perekonomian saat ini sebenarnya tidak bisa menjadi pembenar bagi perusahaan untuk serta merta melakukan PHK.

Sesuai dengan amanat UU No 13 / 2003, pengusaha, buruh, serikat pekerja, dan pemerintah harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Hal tersebut harusnya menjadi pegangan para pengusaha agar tak mudah melakukan PHK.

Timboel berharap perusahaan melakukan segala bentuk efisiensinya terlebih dulu sebelum memutuskan PHK.

“Mengurangi pekerja harusnya menjadi pilihan terakhir bagi pengusaha,” ujarnya. Ada banyak solusi efisiensi yang bisa dilakukan perusahaan. Salah satunya, pengurangan jam kerja selama perusahaan mengalami kesulitan finansial.

“Pengurangan jam kerja pasti dimengerti pekerja jika situasi permintaan memang produk memang tidak bagus,” urainya. Dengan mengurangi jam kerja, tak perlu lagi ada sistem lembur yang membuat biaya produksi meningkat.

Di sisi lain, Timboel juga berharap para pekerja memiliki sense of crisis. Artinya mereka juga harus pengertian terhadap kesulitan perusahaannya. Misalnya dengan tidak menuntut kenaikan gaji yang terlalu besar.

“Yang biasanya minta kenaikan 30 persen, saya himbau jangan terlalu menuntut pada perusahaan,” ujarnya. Selain itu, sebagai regulator, pemerintah juga wajib memberikan insentif agar perusahaan bisa tetap beroperasi.

Angka PHK 2013
Angka PHK 2013
Upaya efisiensi sebenarnya telah dilakukan sejumlah perusahaan. Hal itulah yang ditangkap oleh Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Presiden KSPI Said Iqbal menyebut perusahaan sebenarnya telah berupaya mencegah terjadinya PHK. Namun apa daya kondisi perekonomian memang terus melemah.

Said mencontohkan pada kuartal pertama ada banyak perusahaan yang sudah mati-matian melakukan efisiensi. Upaya itu dilakukan dengan mengurangi jam kerja buruh. Selain itu ada juga kebijakan merumahkan karyawan.

“Merumahkan itu maksudnya dalam seminggu harusnya 5 hari kerja. Tapi terjadi efisiensi 3 hari kerja, 2 hari di rumah,” jelasnya. Tapi kenyataannya hal itu juga tidak bisa membantu nafas perusahaan.

Said justru lebih meminta pemerintah sungguh-sungguh menjalankan sejumlah kebijakan yang bisa mencegah perlambatan ekonomi. Sebab bagi serikat pekerja, kebijakan pemerintah saat ini sebatas retorika. Said mencontohkan Presiden Jokowi yang menyatakan perekonomian Indonesia membaik. Tapi, kenyataan di lapangan serapan APBN rendah.

Regulasi yang bisa mencegah perlambatan ekonomi juga belum sepenuhnya dijalankan. Terutama kebijakan terkait beban logistik dan kepelabuhanan. Kasus dwelling time, kata Said bisa menjadi contoh nyata.

Menurut dia, kasus itu menunjukan pemerintah belum serius membenahi kebijakan kepelabuhanan.

Said berharap dwelling time bukan berhenti pada pengungkapan perkara di Tanjung Priok. Namun kejadian itu juga menjadi trigger perbaikan peraturan kepelabuhanan.

“Banyak pengusaha yang mengeluh beban produksinya tinggi karena dwelling time itu,” ujarnya.

Penegakan hukum harusnya juga dilakukan di pelabuhan lain. Sebab praktek tercela seperti itu pasti terjadi di daerah lain juga.

“Jangan hanya di Tanjung Priok karena sebelumnya presiden sidak ke sana. Pelanggaran di pelabuhan daerah lain juga harus diungkap,” jelasnya.

Faktor-faktor itulah yang tanpa disadari menjadi beban bagi para pengusaha yang efeknya kemudian ke para buruh.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, dunia usaha sangat khawatir atas perkembangan perekonomian nasional saat ini. Sebab, melemahnya kurs rupiah misalnya, semakin membuat dunia usaha tertekan. Jika tidak diantisipasi, PHK besar-besaran bisa terjadi secara nasional.

“Daya beli turun, ditambah rupiah melemah membuat keuntungan perusahan makin tipis,” ujarnya.

Hal ini, lanjut Hariyadi, sangat berdampak buruk terhadap upaya memulihkan kondisi perekonominan nasional. Sebab perekonomian Indonesia sangat tergantung dari kinerja dunia usaha. Sektor industri tercatat tidak mampu tumbuh dengan baik di semester pertama tahun ini.

“Saya sudah ketemu Ketua Apindo Kalimantan. Kata dia di sana puluhan perusahaan tambang tutup,” tuturnya.

Dia mengakui sejumlah sektor industri seperti tekstil, alas kaki, perhotelan, semen, pertambangan serta migas (minyak dan gas) telah melakukan PHK untuk mengurangi beban perusahaan.

Apindo meminta agar para pengusaha tetap memberikan hak pesangon kepada para karyawan yang di-PHK sesuai dengan aturan Undang-Undang yang berlaku. Disamping itu, pemerintah diminta untuk segera mengatasi masalah ini.

“Kalau kondisi ini dibiarkan terus, bukannya bonus demografi yang kita dapat, tetapi malah bencana demografi. Mungkin akan timbul gejolak sosial dan tingkat kriminalitas tinggi,” katanya.