BERIKUT PENYEBAB EKONOMI INDONESIA MELAMBAT

Pertama, massif nya pemberantasan mafia di era Jokowi secara otomatis juga mengganggu perekonomian Indonesia, sebab apa? Jumlah mafia yang bermain dalam ekonomi Indonesia sangat besar, artinya jika selama ini para mafia ini yang menggerakkan ekonomi RI dengan cara-cara busuk mereka, tiba-tiba berhenti aktifitasnya, itulah yang terjadi dalam enam bulan pertama pemerintahan Jokowi JK, terjadi kontraksi dalam nadi ekonomi kita.


Kita dapat membayangkan, berapa banyak mafia yang bergerak dalam bidang Migas, tiba-tiba berhenti kegiatannya, berapa banyak pengangguran yang tiba2 muncul akibat tidak beraktifitas lagi mereka. Akibat yang lain dari aktifitas mereka yang berhenti, dana-dana mereka terparkir dan tidak menghasilkan apa2. Di samping itu, berapa banyak dari mereka yang tiba tiba tidak mempunyai kekuatan untuk belanja. Itu sebabnya, penjualan Mobil, Properti menurun drastis.


Kita juga dapat membayangkan, berapa banyak perusahaan yang tiba-tiba stop dan tidak beraktifitas akibat Menteri Susi memerangi mafia Ikan dan mafia-mafia yang beroperasi lewat laut seperti illegal logging, penyelundupan pakaian bekas, dan lain sebagainya. Berapa banyak oknum aparat yang terganggu mata pencaharian tambahan mereka mulai dari Sabang sampai Merauke. Yang berakibat juga kepada lesunya daya beli mereka.


Kita juga dapat membayangkan berapa banyak perusahaan yang tiba-tiba colaps dalam aktifitas mafia pangan. Import pangan benar-benar ketat diberlakukan, hingga 6 bulan pertama, belum pernah ada import beras, demikian juga komoditas lainnya. Berapa banyak dari para orang-orang yang terlibat yang kehilangan daya beli mereka.


Hampir semua bidang ekonomi Republik ini digerakkan para mafia dan para pemburu rente di masa yang lalu, yang kini aktifitas mereka tidak leluasa lagi, meskipun masih banyak yang tetap bermain, tetapi di masa Jokowi JK, semoga sudah jauh berkurang.


Kedua, Akibat berbagai perbaikan yang dilakukan pemerintahan Jokowi JK dalam pengawasan pembangunan dan anggaran, banyak kontraktor dan juga para birokrat yang ketakutan mengeksekusi dana-dana APBN maupun APBD, yang berakibat kepada mandeknya penyerapan anggaran baik di pusat dan daerah.


Kebiasaan kontraktor dan birokrat mempermainkan dana-dana APBN dan APBD membuat mereka gamang dan janggal dalam mengeksekusi anggaran. Itu sebabnya meskipun kita dengar yang dianggarkan besar dalam setiap kementrian, tetapi minim dalam realisasi.


Akibatnya apa? Dana APBN dan APBD yang tadinya dapat diharapkan menjadi stimulus ekonomi, tidak dapat segera berfungsi akibata budaya kotor di masa yang lalu.



Kita juga dapat membandingkan perlambatan ekonomi dalam bidang otomotif, properti yang mengalami penurunan penjualan yang cukup significant, penyebabnya disamping daya beli yang menurun, tetapi juga juga akibat massifnya pemerintahan Jokowi mengontrol dan mengawasi permainan para pemburu rente, sehingga Mobil dan properti yang biasanya digunakan sebagai barang untuk menyuap dan gratifikasi, kini menurun drastis. Semua kebijakan yang seperti ini berdampak. Akibatnya apa? Para pihak yang terganggu akan saling berkoordinasi untuk kemudian membentuk persekongkolan.