Kekerasan demi kekerasan terus berlangsung di Papua. Menurut catatan Kompas, aksi kekerasan bersenjata di Papua sudah menelan korban 41 orang, baik sipil maupun aparat keamanan. Lalu, khusus 2011-2012, korban warga sipil mencapai 26 orang dan aparat 14 orang. Beberapa waktu lalu juga masih ingat dibenak kita, konflik yang terjadi di Tolikara. Kejadian di Papua sudah sangat memprihatinkan. Pembukaan UUD 1945 menegaskan, “..membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia..” Artinya, membiarkan darah rakyat terus tertumpah di tanah Papua adalah sebuah kejahatan dan penghianatan terhadap cita-cita Republik.

Persoalan di Papua itu tidaklah semata soal keamanan. Tetapi ada persoalan yang lebih pokok di sana: ketidak-adilan ekonomi, politik, dan sosial-budaya. Anda bayangkan, tanah papua yang sebegitu kayanya tidak bisa mensejahterakan rakyat yang ada di sana. Sebagian besar kekayaan tanah Papua mengalir keluar: ke kantong korporasi asing dan penguasa di Jakarta. PT. Freeport Indonesia di Papua membukukan pendapatan US$5,9 miliar. Sebagian besar keuntungan Feeport-McMoRan Copper & Gold Inc didapatkan dari tanah Papua. Sebut saja, 93,78% keuntungan perusahaan emas dan tembaga asal AS itu didapat dari lubang Grasberg di Mimika, Papua.

Lalu, apakah rakyat Papau terkena cipratan kekayaan buminya itu? Menurut data statistik, hanya 50% jalan di papua yang beraspal, 75% penduduknya buta huruf, dan 37% berada di garis kemiskinan. Selain itu, data Kementerian ESDM juga menyebutkan, baru 34% rumah di Papua yang tersentuh aliran listrik. Sedangkan ancaman kelaparan dan kekurangan gizi terus menghantui rakyat di sejumlah kabupaten di Papua. Anda masih ingat, pada tahun 2009 lalu, ratusan rakyat mati kelaparan di Yakuhimo, Papua. Yang terjadi di Papua adalah eksploitasi neokolonial. Ironisnya, penguasa di Jakarta bertindak sebagai penjaga kepentingan neokolonialistik itu. Ini bisa dilihat pada sikap lunak dan bersahabat penguasa di Jakarta, dalam hal ini rezim SBY, terhadap kehadiran PT. Freeport di Papua. Penguasa di Jakarta tak segan-segan menggunakan TNI/Polri untuk mengamankan kepentingan Freeport di Papua.

Oleh karena itu, penyelesaian terhadap persoalan di Papua haruslah melampaui persoalan keamanan belaka. Penyelesaian persoalan di Papua harus bersinggungan dengan kedaulatan rakyat Papua atas tanah dan kekayaan sumber-daya alamnya. Pendekatan yang mesti diutamakan adalah dialog seluas-luasnya. Harus ada mekanisme demokratik, berupa konsultasi kerakyatan, untuk mendengar suara terdalam rakyat Papua. Tentu saja, supaya proses itu bisa berjalan secara damai, maka pasukan TNI/Polri harus ditarik dari Papua. Semoga Papu lebih damai.