Liputan6.com, Jakarta - Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Anwar Nasution menyatakan negara ini tengah dilanda empat krisis dalam waktu bersamaan. Bahkan kondisi tersebut disebut-sebut lebih parah dari krisis 1997-1998.

Anwar menyebut, empat krisis yang membelit Indonesia, antara lain, pertama, krisis harga komoditas primer yang sudah jatuh sejak 2011 pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kedua, lanjutnya, krisis tingkat suku bunga utang luar negeri meningkat, sehingga aliran modal asing keluar secara besar-besaran.

"Krisis ketiga, musim kering berkepanjangan dan keempat krisis ada perubahan kecil di mata uang Yuan China. Koreksi penguatan mata uang ini tidak terlalu besar, wajar-wajar saja tapi persepsi masyarakat ini pertanda awal dari perang mata uang," jelas dia saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Rabu (26/8/2015).

Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia ini menerangkan, Republik ini jelas sudah memasuki fase krisis, di mana pelemahan nilai tukar rupiah sampai ke level 14.000 terhadap dolar Amerika Serikat (AS) harus diwaspadai.

Sebab Anwar mengatakan, hal itu akan berdampak pada kenaikan inflasi. Potensi terkereknya inflasi lebih tinggi, menurut dia, bisa terjadi karena ada El Nino atau musim kering berkepanjangan.

"Mungkin saja tahun ini kita harus impor beras, darimana uangnya? Inflasi semakin tinggi karena subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik dihapus," tegasnya.

Lebih jauh dikatakannya, pelemahan kurs rupiah membuat dunia usaha semakin kelimpungan membayar utang luar negeri. Banyak pengusaha yang berutang dalam bentuk valuta asing, seperti perusahaan pertambangan, perkebunan sampai para pengembang yang membangun gedung pencakar langit dan proyek real estate.

Belum lagi, sambung dia, maskapai penerbangan, seperti Garuda Indonesia dan Lion Air yang rajin borong pesawat terbang dengan bayaran dolar AS. Sementara Anwar bilang, mereka menjual tiket penerbangan dalam denominasi rupiah. "Bagaimana bisa bayar utang luar negerinya," paparnya.

Dari sisi perbankan, diakui Anwar, tekanan pada kurs rupiah mempengaruhi kinerja bank karena anjloknya harga komoditas primer. Lanjutnya, tingkat bunga naik sehingga banyak nasabah tidak sanggup membayar kreditnya.

"Akhirnya kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) naik, dan modal tergusur. Krisis 1997-1998 terjadi karena gabungan krisis perbankan dan sektor korporat. Perusahaan swasta tidak bisa membayar utang luar negeri mereka karena nilanya membengkak," ujarnya.

Sementara pemerintah, dinilai Anwar selalu membanggakan defisit anggaran sudah semakin mengecil dan utang luar negeri masih dianggap aman. Padahal, menurutnya, akar masalah bukan terletak pada persoalan defisit anggaran maupun transaksi berjalan.

"Buktinya saat krisis 1997, APBN kita surplus, defisit transaksi berjalan cuma 3 persen dari Product Domestic Bruto (PDB). Jadi persoalan bukan disitu. Defisit transaksi berjalan yang perlu diwaspadai itu jika sudah 8 persen dari PDB. Periode 1997-1998 terjadi krisis karena sektor perbankan sangat lemah dan pelaku usaha tidak bisa bayar utang bunga kredit," pungkas Anwar. (Fik/Ndw)