DPR mendukung dibentuknya Badan Siber Nasional seiring makin meningkatnya serangan siber ke dalam negeri. Indonesia harus memiliki rancang bangun yang komprehensif untuk membangun sebuah sistem ketahanan siber yang kuat.

Kalangan DPR menilai perlu empat hal yang harus diperhatikan, yakni regulasi, teknologi, SDM dan institusi.

"Badan ini memang perlu karena seperti di negara-negara maju, mereka sudah menyiapkan secara khusus tentara-tentara siber yang khusus mengcounter dan melakukan serangan-serangan siber antarnegara," kata anggota DPR, Sukamta, di Jakarta, Senin (24/8).

Regulasi yang diharapkan tidak perlu setingkat UU, namun dipastikan dia menjadi landasan hukum yang kuat untuk membangun pertahanan siber di dalam negeri. Dalam hal sumber daya manusia, harus diciptakan dan dikoordinasikan, serta Badan Siber Nasional diperlukan untuk menghadapi tantangan perang siber.

"Berbeda dengan badan Security Incident Response Team on Internet Infrastrucure (ID SIRTII) di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berfungsi sebagai pengawas internet publik," katanya.

Dia menjelaskan, dirinya ingin memastikan dulu ke pemerintah apakah benar informasi bahwa BSN nanti akan bekerja sama dengan NSA dan mencakup percakapan privasi masyarakat.

Dia mendorong Komisi I DPR RI untuk memanggil Kementerian Pertahanan atau Panglima TNI untuk rapat terkait hal ini agar mendapat informasi yang benar dan rinci langsung dari pemerintah.

"Iya, saya juga mendapat info di sosial media seperti itu bahwa pembentukan Badan Siber Nasional ini akan dilakukan melalui kerja sama dengan Amerika Serikat. Saya mendorong Komisi I DPR RI memanggil Kemhan atau Panglima TNI, jangan hanya berdasar info-info yang beredar," ujarnya.

Sukamta mengkhawatirkan penyedotan data-data penting pemerintahan termasuk juga urusan pribadi masyarakat jika kerja sama dengan NSA.

Menurut dia, kemampuan siber Indonesia dengan Amerika jelas tidak seimbang, karena itu kerja sama yang terjadi nantinya malah akan merugikan Indonesia.

"Nanti yang terjadi malah penjajahan siber atau 'cyber imperialism', Kan malah repot kalau seperti itu nantinya," katanya.

sumber: http://sp.beritasatu.com/nasional/in...an-siber/94545