Presiden Joko Widodo meminta syarat bisa berbahasa Indonesia bagi pekerja asing dihapus. Tujuannya, untuk meningkatkan iklim investasi.

Dengan memberikan kemudahan kepada para pekerja asing bekerja di Indonesia, Jokowi berharap investasi di Indonesia kian meningkat.

Namun, langkah Jokowi yang ingin mempermudah syarat masuknya pekerja asing itu dinilai telah melukai hati rakyat, khususnya para pekerja.

"Hadirnya para pekerja asing ini semakin menjauhkan dari Nawacita Presiden Jokowi serta janji yang disampaikan pada Pemilu lalu. Apalagi, bila pekerja asing tersebut adalah pekerja unskilled, maka semakin melukai pekerja lokal yang memang mayoritas berpendidikan SD dan SMP," kata Anggota Komisi IX DPR RI, Okky Asokawati, Senin (24/08/2015).

Oki heran dengan sikap Jokowi yang begitu longgar dengan maraknya pekerja asing. "Dulu janji membuka 10 juta lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia justru yang terjadi lapangan pekerjaan untuk pekerja asing," kata Politikus PPP itu.

Dikatakan Oki, kemampuan bahasa Indonesia oleh pekerja asing harus tetap menjadi syarat mutlak pekerja asing di Indonesia. Karena ini menyangkut harkat dan martabat Bangsa. "Maka tidak aneh bila para TKA yang belakangan marak di Indonesia sama sekali tidak bisa berbahasa Indonesia," kata dia.

Permenaker No 16 Tahun 2015 yang menghapus persyaratan kemampuan berbahasa Indonesia bagi pekerja asing justru berpotensi melanggar norma di UU No 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. "Salah satu poin penting dari UU No 13 Tahun 2013 ini, Pekerja asing dapat bekerja di Indonesia dengan catatan melakukan transfer knowledge ke Tanah Air. Bagaimana bisa melakukan alih keahlian dan tekhnologi ke pekerja domestik bila bahasa yang digunakan bahasa asalnya, bukan bahasa Indonesia," kata dia.

Oki mengingatkan pemerintah agar membuat kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat sendiri. "Liberalisasi pekerja ini tentu paradoksal dengan Nawacita Presiden Jokowi," katanya.


Sumber


Jokowi Lukai hati Rakyat