http://www.afr.com/opinion/australia...0150819-gj38ud

Kita semua tau posisi lemah Presiden Jokowi memungkinkan celah pejabat dan bos partai mengambil keputusannya sendiri. Tidak jarang presiden terjatuh ke dalam nasionalisme ekonomi, pembatasan perdagangan dan keputusan2 nekad yang didasarkan data yang telah "dipermak". Berdasarkan data semaam ini, presiden Jokowi percaya bahwa persediaan sapi nasional cukup memenuhi kebutuhan nasional.

Kenaikan drastis harga daging menunjukkan fakta kebalikannya. Bahkan sebelum larangan impor, Indonesia sudah mengalami krisis persediaan. Angka konsumsi terus naik dari 8-12% per tahun sementara supply hanya meningkat 4%. Menurut Tomas Sembiring, ketua Asosiasi Importir Daging "supply total cuma 11 juta ekor dan sebenarnya anjlok 2,5 juta ekor per taun".

Kementrian Pertanian termasuk perdagangan dan impor sapi yang merupakan bisnis menggiurkan, selalu dikendalikan Partai Keadilan Sosial. Sebagai bagian dari Koalisi Pelangi Presiden SBY, bos2 PKS menggelapkan uang milyaran dolar dari perdagangan internasional, pemasukan pajak, dan anggaran pemerintah untuk memperbaiki sisi supply dari industri sapi. Setelah masa Suswono dan Luthfie Hasan yang terjegal skandal korupsi dan sex, PKS berfokus di tokoh Anis Matta dan Hilmi Aminuddin dan merupakan tantangan tagguh untuk pemerintahan Jokowi.

Kemudian masuklah Amran Sulaiman, menteri pertanian baru yang adalah kroni Wapres Jusuf Kalla. Sejak tahun 2011 Kementan memiliki kebijakan tak ada toleransi untuk sapi impor yang mengandung hormon sintetik. Namun di tahun 2015 media Indonesia mulai memberitakan paling tidak 10 importir besar (termasuk diantaranya Great Giant Livestock dan Elders Indonesia) sedang diinvestigasi dalam penggunaan zat kimia berbaya untuk penggemukan sapi (begimana importir kaya gini dikasi ijin kalo ga ada permainan duit dibawah meja). Untuk menghindari pemberitaan media dan resuffle kabinet, sekaligus mengikis kekuasaan PKS di Kementan dengan mengurangi kuota impor, Amran mengalihkan perhatian publik ke klaim nekad bahwa Indonesia mampu melakukan swasembada sapi dan "balas dendam" kepada Australia.

Larangan impor juga memberikan ruang alokasi anggaran untuk proyek2 yang tidak realistik. Amran menginginkan pembangunan proyek feedlot senilai 100 juta dolar di pulau Buru dan program inseminasi buatan nasional. Keduanya adalah proyek oportunistik untuk melakukan mark-up biaya. Proyek ini yang tetap bakal memerlukan impor sapi dengan kriteria dilepas ke daerah, akan membuka risiko impor sapi Malaysia, Brazil, dan India yang memiliki penyakit kaki dan mulut. Menurut bekas dirjen pangan Prabowo Respatiyo Caturoso "Ledakan infeksi dapat merugikan kita 5 milyar dolar. Sapi paling aman tetap yg berasal dari Australia, New Zealand, dan Amerika Serikat".

Di atas kertas, larangan impor lebih merugikan Indonesia dari Australia. Dengan melarang impor dari Australia, industri sapi Indonesia tertekan luar biasa, hal mana menjelaskan perubahan perilaku dadakan akhir2 ini (tadinya melarang sekarang tiba2 mengimpor 50ribu kemudian 300rb sapi dari Australi). Australia sendiri telah membuka pasar baru di China dan Vietnam.