Publik media sosial ramai membicarakan maraknya warga yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat terpuruknya nilai tukar rupiah dan melambatnya perekonomian nasional.

Akun @rezan menilai, PHK mu­lai marak terjadi karena ekonomi lesu dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) anjlok. Sepengetahuannya, banyak pabrik tidak lagi beroperasi lantaran tak mampu impor bahan baku dari luar negeri. "Pekerja sudah banyak terkena PHK. Pabrik tutup operasional," kicaunya.

Akun @mohammadirfanr me­nyayangkan, pemerintah belum melakukan upaya besar, meski sudah banyak PHK menimpa masyarakat. "PHK di mana-mana, pemerintah ngapain?" tanyanya.

Akun @mohd kecewa, di saat rakyat Indonesia terancam PHK, pemerintah justru merancang aturan untuk mempermudah warga negara asing bekerja di dalam negeri.

"Pemerintah memang sudah lib­eral. Lebih liberal dari negara liberal sekalipun," kritiknya.

Akun @donsanny mengungkap­kan, ribuan pekerja di pabrik gar­men dan tekstil sudah dirumahkan karena ekonomi lesu dan nilai tukar rupiah terpuruk. "30 ribu pekerja sektor garmen sudah kehilangan pekerjaan," klaimnya.

Akun @boyo berpendapat, pe­merintah stidak serius memikirkan nasib pekerja yang terkena PHK. Menurutnya, pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa. "Rakyat di-PHK, eh pemerintah malah bebasin pekerja asing datang," tudingnya.

Akun @speed sedih, pemerintah masih menganggap pelemahan nilai tukar rupiah dan kasus PHKwajar. "Heran Indonesia ancur-ancuran gini. Pemerintah kerjanya cuma bilang masih aman. Aneh pemerin­tahan," ketusnya.

Akun @oot01 berkelakar, karena rakyat salah memilih kepala pemer­intah waktu pemilihan umumlah yang menyebabkan Indonesia sekarang terpuruk. "Waktu pilpres banyak pilih salam dua jari sih. Sekarang gigit jari deh, haha," kelakarnya.

Akun @kakabobo bergurau, rakyat yang terkena PHKbisa terhibur karena sekarang baru ditemukan bis­nis Go-Jek. "Hahaha, yang ngangur bisa langsung ketampung Go-Jek," guraunya.

Berbeda, @rei62 mengimbau, semua pihak tidak menyalahkan pemerintah semata atas terpuruknya nilai tukar rupiah dan maraknya. PHK. "Maju terus Pak Jokowi," belanya.

Akun @danyterejo menjelaskan, PHKbukan semata disebabkan nilai rupiah anjlok, tapi juga akibat kualitas SDM lokal yang masih rendah.

"Jangan nyalahin pemerintah aja dong. Pekerja lokal juga malas kerja sih," belanya.

Anggota DPR Eni Maulani Saragih mengatakan, perekonomian Indonesia yang terus terpuruk akibat pelemahan nilai rupiah akan memicu PHK. Diingatkan, banyak industri nasional tergantung dari bahan baku impor. "Seperti garmen atau tekstil sekarang susah nafas. Meski mereka ekspor, tapi bahan baku banyak yang harus impor," tegasnya.

Politisi Partai Golkar mengingat­kan, jika keadaan seperti ini terus dibiarkan, maka pelemahan rupiah akan membuat biaya operasional perusahaan yang impornya tinggi ter­tekan. Dikhawatirkan hal itu membuat perusahaan gulung tikar. "Banyak PHK negara terancam. Bisa ada gera­kan sosial yang mungkin saja seperti krisis tahun 1998," ingatnya.

Dia memahami rupiah melemah adalah karena faktor global. Itu terjadi karena pemerintah AS menaikkan suku bunganya. Serta karena mata uang yuan sedang melemah. "Tapi jadi nggak wa­jar karena pelemahan rupiah sangat tinggi," kata Ketua Umum Kesatuan Perempuan Partai Golkar ini.

Eni menilai, fundamental ekonomi nasional pada dasarnya sudah tidak bagus. Selain faktor eksternal, ka­tanya, ada juga faktor internal yang menyebabkan rupiah melemah.

"Kebutuhan dolar sedang menin­ggi di dalam negeri karena banyak yang lebih memilih dolar AS. Untuk kebutuhan proyek atau bayar utang luar negeri," katanya.

Diakuinya, salah satu cara yang bisa dilakukan saat ini adalah men­gurangi penggunaan dolar dan meningkatkan ekspor. Menurutnya, pemerintah perlu membantu dan memberikan insentif pada sektor-sektor yang mendorong ekspor.

"Beri bantuan modal, beri kerin­ganan pajak kalau perlu. Kita sebagai warga negara juga jangan beli barang impor. Pelaku usaha juga sudah banyak yang mengurangi pemaka­ian dolar dan bahan baku impor," sarannya.

Eni mengingatkan, kebijakan pe­merintah saat ini yang ngotot menarik pajak tinggi dari perusahaan dalam negeri berlebihan. "Kalau perusahaan lagi susah malah diminta setor pajak tinggi itu nggak pas," katanya.

Menurutnya, pemerintah saat ini belum kreatif mengelola sumber keuangan, dan tidak pintar men­ciptakan sumber pendapatan baru. "Jangan tunggu rakyat lapar turun ke jalan," pungkasnya.


Sumber


Sabar!!!

Pak Jokowi Lagi Mempersiapkan ROKET. Ingat Bulan September Akan MEROKET