Penertiban yang
dilakukan Pemporv DKI Jakarta di kawasan rawan
banjir Kampung Pulo Jakarta Timur, Kamis (20/8)
pagi, berlangsung ricuh. Warga melempari
petugas dengan batu dan petugas menembakkan
gas air.
Warga yang tidak mau direlokasi bahkan
membakar alat berat ( backhoe ) yang biasa
digunakan untuk menggusur bangunan liar.
Sedikitnya 12 Orang terluka akibat kerusuhan
tersebut. rusuh yang terjadi di Kampung Pulo, Jl
Jatinegara Barat, Jakarta Timur. 2 di antara yang
terluka merupakan anggota Satpol PP.
"Jumlah korban luka ada 12. 2 Dari satpol PP,"
ujar Wakapolda Brigjen Nandang J kepada
wartawan di lokasi, Kamis (20/8/2015).
Menurut Nandang, insiden di Kampung Pulo
merupakan dinamika di lapangan. Awalnya
merupakan lemparan batu dari warga.
"Ketika sudah terjadi lemparan batu, pasti akan
terjadi chaos," tuturnya.
Saat ini suasana di Kampung Pulo telah kondusif.
Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian datang
ke lokasi dan ikut bernegosiasi dengan warga.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
(Ahok) tak terkejut mengetahui adanya bentrokan
antara warga Kampung Pulo dengan petugas
Satpol PP serta aparat dari Pemerintah Provinsi
(Pemprov) DKI Jakarta. Pihaknya sudah
memprediksi reaksi warga dan sudah menyiapkan
langkah antisipasi.
"Mau tidak mau harus jalan pasti ribut pasti ribut,
enggak ada pilihan," kata Ahok, di Balai Kota,
Kamis (20/8/2015).
Selain itu, ia juga menegaskan tidak akan
memenuhi tuntutan warga untuk membayar uang
kerahiman atau ganti rugi. Sebab, Pemprov DKI
sudah menyediakan pengganti rumah mereka
yang ditertibkan, yakni unit rumah susun
sederhana sewa (rusunawa) di Jatinegara Barat.
"Makanya saya bilang tidak bisa ganti rugi. Kami
menyediakan rusun, malah ngotot mau duit.
Kebiasaan, sudahlah digusur saja," katanya.
"Sekarang kamu tanpa izin mendirikan bangunan
di atas tanah negara, kira-kira kalau dia tuntut
ganti rugi. Terus saya ganti, kira-kira saya
dipenjara enggak? Itu saja logikanya," jelas Ahok.
Sementara itu Direktur Pusat Pengkajian Jakarta
(PPJ) Muhlis Ali menyatakan bentrokan yang
sering terjadi antara Satpol PP dan warga karena
lemahnya kepemimpinan Ahok dan seluruh
jajarannya. Menurutnya, seharusnya Pemprov
melakukan pendekatan kemanusiaan dan dapat
menyelami keinginan warga.
"Mereka itu warga Jakarta juga yang harus
dilindungi dan diberikan jaminan rasa aman dan
nyaman hidup di Jakarta. Jangan karena
mementingkan pembangunan, aspek kemanusiaan
diabaikan. Jika pendekatannya benar,
menghindari arogansi, dan semua pihak
dilibatkan, maka bentrokan yang tidak perlu ini
pasti bisa dihindari," tegas Muhlis.
sumur