Kemenkeu: Dapat THR Tahun Depan, PNS Gajian 14 Kali

CNN Indonesia Senin, 17/08/2015 11:08 WIB

Kemenkeu: Dapat THR Tahun Depan, PNS Gajian 14 Kali Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro (kanan) didampingi Dirjen Anggaran Askolani menyampaikan penjelasan mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2016 kepada wartawan di Jakarta, Kamis (28/5). (Antara Foto/Subur)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah mulai tahun depan akan memberikan gaji ke-14 bagi pegawai negeri sipil (PNS) sebagai kompensasi atas tidak dinaikkannya gaji abdi negara. Gaji ke-14 tersebut merupakan tunjangan hari raya (THR) dengan besaran satu kali gaji pokok.

Untuk itu, pemerintah sudah menganggarkan dana sebesar Rp 6 triliun dalam Rancangan Angggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016.

"Anggaran tahun depan sekitar Rp 6 triliunan ya, itu untuk pegawai pemerintah pusat ya. Kalau pemerintah daerah masuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) masing-masing," ujar Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani saat ditemui di Jakarta, Senin (17/8).

Askolani mengatakan dengan diberikannya THR tersebut, penghasilan bersih atau "take home pay" PNS dalam satu tahun akan jauh lebih meningkat dibandingkan dengan yang diterima pada tahun ini.

Menurut Askolani, kebijakan meniadakan kenaikan gaji dan menggantinya dengan THR akan berdampak positif secara jangka panjang terhadap penghasilan yang diterima PNS. Apabila masih mengandalkan kenaikan gaji, PNS akan tetap mendapat potongan dari biaya Tunjangan Hari Tua (THT) yang dikelola PT Taspen.

Berkaca dari pengalaman, ujar Askolani, dengan kenaikan gaji pokok, kerap terjadi kekurangan dana iuran kepada PT Taspen. Akibatnya, pemerintah yang menanggung kekurangan dana itu.

Oleh karena itu, ujar Askolani, dengan ditiadakannya kenaikan gaji pokok ini juga akan membantu mengurangi beban risiko fiskal pemerintah.

"Cost jangka menengahnya jadi lebih ringan dibandingkan dengan memberikan gaji pokok," kata Askolani

Dalam RAPBN 2016, pemerintah mengusulkan belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.339 triliun, yang terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp780,4 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp558 triliun.

THR PNS Satu Kali Gaji Mulai Tahun Depan

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengusulkan tunjangan hari raya (THR) untuk pegawai negeri sipil (PNS) mulai tahun depan berlaku satu kali gaji.

Usulan tersebut sudah diolah di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan juga sudah disetujui oleh presiden, serta tahun depan pihaknya akan menuntut PNS untuk disiplin, tidak boleh korupsi.

"Kalau ada indikasi korupsi akan langsung dikejar polisi dan jaksa, tidak ada lagi peluang untuk penyalahgunaan wewenang. Loyalitas pelayanan publiknya diminta untuk memperbaiki melakukan evaluasi organisasi institusi pemerintah, jadi banyak sekali pemerintah tuntut," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), di Kementerian PAN-RB, Jakarta, Senin (24/8/2015).

Yuddy melanjutkan, THR tersebu akan diteruskan pada APBN 2017. Sekali pihaknya memberikan THR, maka berniat untuk terus.

"Ya masa kesejahteraan menurun, itu kan kesejahteraan harus ditingkatkan," ucapnya.

Dengan demikian, lanjut Yuddy, PNS yang mendapatkan THR tersebut tidak ada kenaikan gaji berkalanya. Karena kenaikan gaji berkala tersebut kecil hanya 4 persen.

"Kalau gaji Rp2 juta, 4 persen itu kan kira-kira Rp80 ribu, itu tidak terlalu signifikan. Jadi dengan diakumulasikan menjadi gaji ke-14 atau THR bisa digunakan untuk Lebaran misalnya untuk kebahagiaan keluarga, untuk beli tiket mudik, untuk beli ketupat, baju baru anak-anaknya kan manfaatnya lebih besar, daripada hanya dinaikkan 4 persen. Pokoknya itu manfaatnya tidak terlalu besar," ungkapnya.

Kemenkeu Gelontorkan Rp6 Triliun untuk THR PNS di 2016

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menggelontorkan dana sekira Rp6 triliun untuk Tunjangan Hari Raya (THR) Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2016 mendatang. Angka tersebut hampir sama besarannya dengan anggaran gaji pokok (gapok) untuk PNS.

Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan, dana sebesar Rp6 triliun tersebut dianggarkan untuk THR PNS di Pemerintah Pusat. Namun, untuk PNS di Pemerintah Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

"Yang di pusatnya mungkin Rp6 triliun ya. Budgetnya hampir sama dengan gaji pokok. Kalau PNS daerah itu dari APBD masing-masing. Tergantung dari jumlah PNS daerah masing-masing," kata Askolani saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/8/2015).

Sebelumnya, pemerintah memang telah menghapuskan anggaran kenaikan gaji PNS pada RAPBN 2016. Namun, penghapusan tersebut dikompensasikan dengan anggaran THR yang sebelumnya tidak pernah ada.

Meski demikian, Askolani menyatakan masih perlu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan baru tersebut. Sehingga belumbdapat dipastikan keberlanjutannya pada 2017 mendatang.

"Kita evaluasi dari pelaksanaan 2016. Intinya kita bisa lihat efektivitasnya. Kalau baik, ke depannya bagus, mungkin bisa dilanjutkan di tahun 2017. Bentuknya evaluasi saja," jelas dia.

Untuk anggaran THR di pemerintah daerah, dia juga mengaku masih belum mengetahui besaran anggarannya. Sebab, jumlah PNS tersebut masih belum didata lebih lanjut.

"Belum tahu. Tergantung jumlah PNS nya. Ini harus nanggung PNS pusat dan TNI Polisi. Itu yang budgetnya hampir sama dengan gaji pokok," tandas dia.

Kemenkeu: THR untuk PNS Sementara Hanya di 2016

Rabu, 19 Agustus 2015 | 08:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menegaskan, pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk sementara hanya diberlakukan pada 2016.

"Sementara di 2016, kalau jangka panjang, nanti kami lihat," ujarnya di Jakarta, Selasa (18/8/2015).

Askolani mengatakan, pemerintah ingin melihat dulu efektivitas dari kebijakan baru ini dan implementasinya pada tahun depan, sebelum memutuskan pemberian THR kepada para PNS secara permanen.

"Kami ubah dulu kebijakannya, kalau efektif bisa dilanjutkan, tapi hitung-hitungannya lebih efisien di tempat," katanya.

Selain mendapatkan THR, Askolani memastikan dalam RAPBN 2016, para PNS masih mendapatkan gaji ke-13 dan pendapatan setiap bulannya.

Dengan kebijakan ini, maka penghasilan bersih atau take home pay para aparatur pemerintah dalam satu tahun diperkirakan jauh lebih meningkat dibanding insentif yang diterima pada 2015.

Sebelum kebijakan pemberian THR ini, pemerintah memberlakukan kenaikan gaji PNS yang salah satu indikatornya berdasarkan laju inflasi.

Kebijakan meniadakan kenaikan gaji pokok dan menggantinya dengan THR ini, bisa berdampak positif secara jangka panjang terhadap penghasilan yang diterima PNS.

Pasalnya, apabila masih mengandalkan kenaikan gaji, PNS akan tetap mendapat potongan dari biaya Tunjangan Hari Tua (THT) yang dikelola PT Taspen.

Berkaca dari pengalaman tersebut, dengan kenaikan gaji pokok, sering terjadi kekurangan dana iuran kepada PT Taspen. Akibatnya, pemerintah yang menanggung kekurangan dana itu.

Oleh karena itu, menurut Askolani, dengan ditiadakannya kenaikan gaji pokok ini juga akan membantu mengurangi beban risiko fiskal pemerintah.

Tidak hanya PNS yang masih aktif bekerja, ia memastikan, para PNS yang sudah pensiun pun akan memperoleh THR.

"Tapi tidak full (penuh), karena kemampuan fiskal terbatas. Karena selama ini pensiun kalau naik tidak setinggi PNS, tapi sudah lumayan buat bantu pensiun juga," kata Askolani dalam kesempatan terpisah.

saya ga stuju kl gaji pns naik ekonomi akan bergairah.efeknya dikit ke masyarakat luas.ga akan sampai ke masyarakat kelas bawah.
Itu namanya teori trickle down dllm bhs inggris .dl pemerintah amrik jg nerapin begitu.tp ga jalan.knp ?.krn duitnya lbh byk di simpan.yg di belanjain dikit.kl benar begitu pemerintah mendidik rakyatnya untuk konsumtif.pemerintah mendesain ekonominya berbasis konsumtif bukan produktif.impor makin tinggi.mknya masyarakat jadi konsumtif.segalanya impor.ga mikir bikin , ga mau pakai produk lokal.

gimana ekonomi bisa maju seperti china, jepang, korea kl caranya begitu ?

Lbh bagus kl pemerintah bikin proyek yg banyak, proyek2 infrastruktur yg menyerap tenaga kerja banyak maka pengangguran berkurang, lebih kena sasaran.yg paling ngefek bikin jalan raya, jalan ka, jembatan, pelabuhan, bandara.kl jalan bagus, banyak pelabuhan, transportasi lancar, biaya angkut murah, harga sembako murah.kl ada jalan biasanya ekonomi di daerah tsb hidup.harga tanah naik.byk yg bangun perumahan, pabrik, umk, dll.lebih bermanfaat ke masyarakat drpd bikin gendut pns yg sdh gendut2.

Ekonomi Perkotaan Dan Perdesaan Trickle Down Effect

PEMBANGUNAN EKONOMI PERKOTAAN DAN PEDESAANTEORI TRICKLE DOWN EFFECT DALAM PEMBANGUNANEKONOMI DI INDONESIA
Dosen Pengasuh :
Dr.Ir. I Made Adhika,M.SP
Oleh :
I Komang Arta WigunaNim : 1291861011
UNIVERSITAS UDAYANAFAKULTAS PASCASARJANATAHUN 2013

A.

PENDAHULUAN
Istilah Trickle Down Effect pertama kali dikeluarkan oleh Ronald Reagendalam suatu pidato pada Januari 1981 dimana dia mengumumkan pemotongan pajak besar-besaran bagi orang-orang kaya, suatu keistimewaan yang dia klaimakan
“merembes” ke seluruh rakyat.
Dalam ecyclopediaofmarxism.com dijelaskan
bahwa “The trickle
-down effect is a now-discredited theory of distribution whichholds that the concentration of wealth in a few hands benefits the poor as the
wealth necessarily “trickles down” to them, mainly through employment
generated by the demand for personal services and as a result of investments made
by the wealthy.“Kebijakan Trickle Down Effect menempatkan orang berpunya
sebagai ujung tanduk pembangunan perekonomian. Kapasitas ekonomi merekaditingkatkan, dengan memberikan kemudahan pendanaan, membangun sarana daninfrastruktur untuk mendukung bisnis mereka, memberikan kemudahan pajak dan perizinan, dll. Dengan dibukanya akses dan pendanaan secara menyeluruhterhadap segala aktivistas maka investasi domestik diharapkan akan berjalan dan berlipat dengan semakin gencarnya fokus pada sektor bisnis infrastruktur serta pasar keuangan sehingga pada gilirannya skema ini akan menciptakan sebuahstruktur kapasitas produksi yang meningkat. Produksi yang menggeliat akanmenggiring harga-harga pada tingkat yang lebih rendah dan menciptakanlapangan kerja untuk para kelas menengah dan menengah kebawah.Kebijakan
trickle down effect
pada prinsipnya merupakan kebijakan yangmemposisikan para kaum berpunya sebagai kelas yang diutamakan dalam halmenggerakkan perekonomian suatu bangsa. Dengan dibukanya akses dan pendanaan secara menyeluruh terhadap segala aktivistas maka investasi domestik diharapkan akan berjalan dan berlipat dengan semakin gencarnya fokus padasektor bisnis infrastruktur serta pasar keuangan sehingga pada gilirannya skemaini akan menciptakan sebuah struktur kapasitas produksi yang meningkat.Produksi yang menggeliat akan menggiring harga-harga pada tingkat yang lebihrendah dan menciptakan lapangan kerja untuk para kelas menengah danmenengah kebawah.

Skema ini berjalan dalam sebuah ide dasar, dimana pendapatan (income)dapat difungsikan melalui tiga jalur utama yaitu pajak, permintaan domestik, dantabungan. Pemberdayaan pendapatan melalui sektor pajak tentu akanmenggeliatkan sektor investasi publik. Investasi publik ini bisa berupa pengembangan kegiatan pariwisata, pembangunan infrastruktur semisal jalan raya, pelabuhan dan kelistrikan, investasi sektor pertanian pada pembukaan jalur irigasiterpadu dan mekanisasi, serta investasi pada pengembangan sumber daya atauenergi alternatif. Investasi pada sektor-sektor ini tentunya akan menarik parainvestor baik domestik maupun asing untuk ikut berperan serta dalam pembangunan mengingat daya tarik dari lokasi industri yang sudah dipenuhi oleh berbagai fasilitas yang mendukung kelancaran berbisnis. Geliat industri-industriutama pada akhirnya akan memberikan sumbangsih positif terhadap pertumbuhanekonomi.

Sementara itu dari sisi yang lain, meningkatnya pendapatan akanmenaikkan proporsi permintaan domestik yang dapat berkontribusi baik secaralangsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berjalanalami sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa sektor konsumsimerupakan penopang utama pertumbuhan ekonomi dalam satu dekade terakhir.Jalur pemberdayaan terakhir adalah melalui tabungan. Meningkatnya pendapatanakan memperbesar proporsi pendapatan yang dapat ditabung. Dana dalamtabungan kemudian dapat difungsikan melalui sistem perbankan nasional untuk kemudian disalurkan bagi kebutuhan investasi swasta. Peningkatan investasiswasta diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagaiskema yang dijalankannya. Sebagai kesimpulan, mekanisme transmisi initentunya mengisyaratkan bahwa injeksi yang diberikan terhadap kelompok menengah keatas mampu memberikan dorongan positif terhadap pertumbuhanekonomi. Oleh karenanya, dalam konteks pertumbuhan ekonomi yang menetes ke bawah, yaitu pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yangterjadi akan dinikmati secara luas oleh masyarakat.


B.

TEORI TRICLE DOWN EFFECT DI INDOENESIA

Di Indonesia, pembangunan yang berusaha memanfaatkan Trickle DownEffect sudah berusaha dilakukan sejak masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru,haluan politik luar negeri Orde Lama yang revolusioner, anti-imperialisme
bersifat sangat konfrontatif diubah menjadi apa yang disebut sebagai “diplomasi pembangunan” yang bersifat kooperatif dengan negara –
negara Barat. Tujuanutamanya adalah untuk mencari bantuan luar negeri untuk pembangunanekonomi. Berdasarkan blueprint pembangunan yang dibuat oleh para teknokrat,dan yang juga merupakan resep pembangunan dari berbagai Lembaga bantuanasing, bantuan dana tersebut digunakan untuk memperkuat basis bisnis berbagai perusahaan dan konglomerasi yang sudah ada. Tujuannya, tentu untuk menghasilkan Trickle Down Effect yang sudah dijelaskan di atas. Namun, meskisecara makro kinerja ekonomi kita terlihat sangat impresif, namun padakenyataannya kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin semakinmeningkat. Hal ini bias terjadi, Karena Trickle Down Effect yang diharapkantidak berlangsung sempurna. Kekayaan golongan berpunya terus mengalir ke luar negeri, dan semakin memperkaya golongan tersebut. Golongan miskin yangmempunyai akses terbatas terhadap modal dan teknologi semakin tertinggal.Vonis umum menyatakan bahwa akar dari segala akar permasalahan adalahkorupsi. Korupsi memang amoral, namun bukan dampak secara langsung yangmenghancurkan perekonomian, seperti yang diargumenkan dalam blog yangmenjadi rujukan penulis yaitu
, “Korupsi memang melanggar batas norma,
sebagaimana korupsi memang memuakkan. Premis ini berujung pada kesimpulan bahwa korupsi mengkerdilkan pembangunan. Anggapan ini boleh jadi benar apabila hasil korupsi mengalir keluar negeri, akan tetapi akan beda hasilnya jikaharta hasil korupsi diinvetasikan ke dalam negeri. Hal ini sejalan dengan asumsiyang telah dijabarkan panjang lebar diatas mengenai sker ide trickle down effect
yaitu investasi domestik.” Hal ini bukan berarti kita menjustifikas korupsi, namun
adalah salah apabila usaha untuk meningkatkan perekonomian hanyalah denganmemberantas korupsi.

Karena kekayaan yang semakin mengalir ke golongan berpunya, makakebijakan Trickle Down Effect dianggap pro status quo, atau menopang sesuatuyang sudah kuat dan berkuasa. Trickle Down Effect banyak diserang, terutamaoleh kalangan sosialis dan penganut Post Development, dan dianggap tidak prorakyat miskin.Menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono teori Trickle Down Effecttelah gagal diterapkan di Indonesia. Pembangunan kedepannya akan mengacu pada keserasian dan keseimbangan antar pertumbuhan dan pemerataan atau
Growth with Equity.
Strategi ini merupakan koreksi atas kebijakan pembangunanterdahulu, yang dikenal dengan
trickle down effect
. Strategi
trickle down effect
mengasumsikan perlunya memprioritaskan pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan pemerataan.Karena itulah, kata dia, untuk mewujudkan pembangunan dan pemerataansecara bersamaan, sejak awal dia mengaku sudah menetapkan
triple track strategy
, yaitu strategi yang
pro-growth, pro-job, dan pro-poor
dalam pembangunan ekonomi nasional. Dengan
triple track strategy
ini, pembangunanekonomi nasional dilakukan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, melalui peningkatan investasi dan perdagangan dalam dan luar negeri.Pembangunan ekonomi juga ditujukan untuk menciptakan lapangan kerjadengan memutar sektor riil, dan bersamaan dengan itu, pembangunan ekonomi difokuskan untuk mengurangi kemiskinan melalui kebijakan revitalisasi pertaniandan pedesaan, serta program-program pro-rakyat. Teori Trickle down effectmerupakan teori yang diagung-agungkan dan dipakai oleh pemerintahan Soehartosaat menjalankan program pembangunan ekonomi nasional. Soehartomendahulukan menggenjot pertumbuhan ekonomi, namun mengabaikan pemerataan.

Akibatnya, yang tumbuh dan berkembang besar adalah pengusaha- pengusaha yang dikenal sebagai kroni Soeharto. Bisnis membesar dan mengguritamenghasilkan konglomerasi. Sedangkan, sebagian besar masyarakat Indonesia justru tertinggal dalam kemiskinan.C.

KESIMPULAN
Di Indonesia, pembangunan yang berusaha memanfaatkan Trickle DownEffect sudah berusaha dilakukan sejak masa Orde Baru. Tetapi teori Trickle DownEffect tidak berhasil meningkatkan taraf hidup orang miskin. Teori Trickle DownEffect hanya bermanfaat untuk orang-orang kaya. Presiden Susilo BambangYudoyono merubah teori Trickle Down Effect menjadi
triple track strategy
, yaitustrategi yang
pro-growth, pro-job, dan pro-poor
dalam pembangunan ekonominasional. Dengan
triple track strategy
ini, pembangunan ekonomi nasionaldilakukan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, melalui peningkataninvestasi dan perdagangan dalam dan luar negeri.

LINK