JAKARTA, suaramerdeka.com - Kebijakan dan
tindakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja
Purnama (Ahok) yang menggusur warga
pribumi dari Kampung Pulo, sebagai tindakan
yang tidak manusiawi. Dalam kasus
penggusuran Kampung Pulo, Ahok semestinya
dapat mengedepankan dialog yang baik.
Pernyataan ini disampaikan Ikatan Mahasiswa
Muhammadiyah.
“Banyak cara diplomasi yang sesungguhnya
dapat dilakukan oleh pemerintah untuk
menertibkan, bukan masyarakat kemudian
diperlakukan semena-mena ketika menolak
penggusuran,” ujar Ketua Umum Ikatan
Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM), Beni
Pramula, Sabtu (22/8).
Apalagi penggusuran tersebut, lanjutnya,
dilakukan ketika proses hukum gugatan warga
kampung Pulo masih berlangsung.
“Penggusuran yang melukai perasaan kami
sebagai anak bangsa, juga tidak dilakukan
dengan mekanisme yang berlaku dalam hukum.
Misalnya saja, warga tidak mendapatkan
penjelasan yang memadai tentang rencana
penggusuran. Penggusuran juga melibatkan
Satpol PP, TNI, Polri, dan juga preman,” jelas
Beni yang juga Presiden Pemuda Asia Afrika
ini.
Selain dilakukan dengan cara yang tidak
manusiawi, kata dia, pascapenggusuran
biasanya warga menghadapi ketidakjelasan
nasib. Beni menegaskan, dalil
pertanggungjawaban dari pemerintah DKI ini
tentu harus diperiksa lebih lanjut. Pola
penggusuran semacam tersebut, kata dia, perlu
diketahui lebih jauh apakah masyarakat
mendapatkan kompensasi yang layak dari
Pemprov. (Budi Yuwono/CN38/SM Network)