Jokowi Diminta Hati-hati Ekonomi Terus Memburuk
Rabu,  5 Agustus 2015  −  15:04 WIB

JAKARTA - Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI) Muhammad Budyatna mengatakan, jika pemerintah tidak bergerak cepat mengatasi kondisi perekonomian, rakyat susah bertambah susah dan radikalisme akan berkembang pesat di masyarakat. Ketidakpuasan masyarakat atas kondisi akan memunculkan sikap anti pemerintah yang tidak pro rakyat. Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus hati-hati dengan kondisi ekonomi yang terus memburuk.

"Akan muncul sikap anti pemerintah yang bisa menyebabkan ideologi radikal berkembang pesat. Radikalisme muncul karena ketidakpuasan masyarakat atas sikap pemerintah yang dianggap tidak adil. Dimanapun seperti ini, simpati akan muncul pada pihak-pihak yang melawan pemerintah," ujarnya di Jakarta, Rabu (5/8/2015).

Dia melihat kehidupan rakyat yang semakin susah saat ini karena kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat dengan menaikkan harga BBM, listrik, gas dan ketidakmampuan pemerintah mengendalikan harga dan suplai kebutuhan pokok. Menurutnya, tidak ada satupun kebijakan dan langkah pemerintah  yang dinilai pro rakyat saat ini. "Radikalisme itu kan biasanya memanfaatkan ketidakpuasan rakyat. Mereka kerap menyuarakan  kebatilan. Kalau ini terjadi maka mungkin saja paham seperti ISIS menguat," kata Budyatna.

Jika hal ini terjadi maka apa yang terjadi di Irak dan Suriah bisa terjadi di Indonesia. Kalau sudah terjadi repot, karena Irak dan Suriah  sudah dibantu negara-negara besar seperti AS dan Inggris dan sekutunya tidak mampu membendungnya. Mantan Dekan FISIP UI ini pun mengingatkan Jokowi untuk segera mengambil langkah cepat dengan mengganti para pembantunya, terutama menteri di jajaran ekomomi.

Jokowi tidak perlu lagi mendengarkan permintaan-permintaan parpol pengusungnya untuk mendudukkan orang-orang parpol atau pesanan parpol yang tidak kredibel di kabinetnya. "Jangan sampai berkembang isu di masyarakat kalau Jokowi sengaja membuat kehidupan rakyat semakin susah secara sistematis, karena faktanya kehidupan rakyat yang susah saat ini disebabkan kebijakan yang salah dan tidak pro rakyat," jelas dia.

Ketika harga BBM dunia merosost menjadi USD47/barel, lanjut Budyatna, harga BBM di Indonesia tidak juga turun, padahal AS yang GDP nya jauh lebih tinggi, harga BBM sudah lebih murah dari Indonesia. "Ini kan seperti disengaja menyusahkan rakyat," ucapnya. Dia mengingatkan Jokowi dengan janjinya untuk membaut kabinet profesional dan tawar menawar. Dulu menurutnya Jokowi sempat membuat tim yang meminta masukan masyarakat untuk memilih menteri, tapi pilihan masyarakat tidak didengarkannya.
source: http://ekbis.sindonews.com/read/1029...ruk-1438761638


Perekonomian Menuju Bahaya
Ekonomi Terus Memburuk Ini Prediksi Fuad Bawazier
Senin, 29 Juni 2015 - 09:39:52

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier mengingatkan rakyat tak bisa lama bertahan dalam tekanan ekonomi. Dia memprediksi paling hanya setahun. Jika ekonomi tak membaik bisa memicu chaos. "Berdasarkan pengalaman selama ini rakyat paling lama hanya bisa tahan satu tahun menghadapi tekanan ekonomi. Jika terus memburuk terjadi chaos," ujar Fuad kepada TeropongSenayan, Minggu (28/6/2015) di Jakarta.

Fuad memberikan contoh peristiwa 1965 didahului memburuknya ekonomi setahun sebelumnya. Gelombang reformasi 1998 juga di picu oleh krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun 1997. Menurut Fuad, tekanan ekonomi yang dialami rakyat saat ini sudah lebih dari enam bulan. Ini terjadi lantaran keputusan Presiden Jokowi yang menaikan harga BBM hanya satu bulan usai dilantik menjadi Presiden.

Untuk itulah Fuad mengingatkan agar Presiden Jokowi menganggap enteng dan biasa saja atas memburuknya perekonomian ini. Sebab jika terus memburuk bisa menjadi bumerang bagi kekuasaannya. "Saat ini sesungguhnya perekonomian Indonesia sudah masuk resesi. PHK terjadi dimana-mana dan rakyat membeli harga bahan pokok semakin mahal," ujar Fuad yang juga Doktor Ekonomi lulusan Amerika Serikat ini.
http://www.teropongsenayan.com/13275...-fuad-bawazier


Kemiskinan Berpotensi Naik, Negara Terancam Krisis Ekonomi
Senin, 23/06/2014

Jakarta – Di tengah tingginya utang luar negeri Indonesia dan makin melebarnya ketimpangan pendapatan masyarakat, kalangan pengamat dan akademisi memperkirakan tingkat kemiskinan dan pengangguran di negeri ini akan semakin bertambah seiring diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

Pasalnya, dua musuh utama ekonomi Indonesia sekarang adalah kemiskinan dan pengangguran selalu menimbulkan persoalan di masyarakat. Tahun lalu, angka kemiskinan dan pengangguran masing-masing mencapai 11,47% dan 6,25% dari total jumlah penduduk. Ini berarti, di negeri ini masih ada 28,55 juta penduduk miskin dan 7,39 juta penganggur.

Tahun ini, angka kemiskinan dan pengangguran diprediksi akan meningkat sebagai dampak krisis ekonomi di sejumlah negara besar di AS, Tiongkok dan Jepang.

Ironisnya, kemiskinan dan pengangguran tersebut diiringi dengan makin meningkatnya ketimpangan antara penduduk kaya dan miskin, ketimpangan antara masyarakat sejahtera dan prasejahtera. Pada 2012/2013, Koefisien Gini, indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan, menunjukkan Indonesia sekarang berada di level 0,41, lebih tinggi dibandingkan era Presiden Soeharto masih tercatat 0,34.

Menurut pengamat ekonomi Center of Reform on Economic (CORE) Hendri Saparini, gejala tingkat kemiskinan dalam dua tahun terakhir sulit turun, sementara ketimpangan kesejahteraan melebar, maka kemungkinan tingkat kemiskinan serta pengganguran akan terus meningkat menjelang MEA 2015 nanti.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas seharusnya berimplikasi langsung pada penciptaan lapangan kerja sehingga tingkat kemiskinan dan pengganguran bisa ditekan. Hal ini bisa terlihat dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi pada 2010-2014 yang rata-rata 6,3-6,8% per tahun, berbanding terbalik dengan tingkat pengangguran yang pada 2013 sebesar 6,25%.

"Namun, sinergi pertumbuhan ekonomi dengan pengurangan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran di Indonesia menuju rakyat yang makmur dan sejahtera tidak terjadi. Bahkan pesatnya pembangunan masih dilakukan secara tidak merata memberikan dampak jurang pemisah antara si kaya dan si miskin semakin melebar sehingga pertumbuhan ekonomi tidak dirasakan oleh seluruh masyarakat," ujarnya kepada Neraca, akhir pekan lalu.

Hendri mengatakan, untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan penggangguran maka diperlukan dukungan strategi dan kebijakan komprehensif yang mendukung penciptaan lapangan kerja dan hal ini dapat dimulai dari kebijakan industri, perdagangan, dan investasi padat karya. Kemudian subsidi energi perlu dikurangi dan dialihkan untuk membangun infrastruktur serta program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Dia menambahkan terus menurunnya penyerapan tenaga kerja disebabkan sedikitnya investasi sektor industri padat karya yang masuk ke Indonesia. Sudah sekitar 10 tahun terakhir sektor industri padat karya sepi investasi, sedangkan yang banyak masuk itu industri padat modal, seperti perusahaan jasa industri yang tidak banyak menyerap tenaga kerja.

"Bahkan faktanya, pemerintah acap kali telanjur membuka akses asing di sejumlah bidang usaha dan baru di kemudian hari menyadari ada permasalahan. Makanya hal yang terpenting adalah investasi asing masuk ke Indonesia harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah," tambah Hendri.
http://www.neraca.co.id/article/4268...krisis-ekonomi


Jokowi Curhat Ekonomi Lesu, Khawatir Berlanjut
MINGGU, 17 MEI 2015 | 13:41 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Universitas Indonesia, Lana Soelistianingsih, memperkirakan perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berlanjut hingga kuartal kedua tahun ini. Prediksi itu tecermin antara lain dari impor bahan baku yang turun drastis. Hal itu mengindikasikan kegiatan ekonomi dua-tiga bulan ke depan akan melambat.

Menurut Lana, kondisi tersebut cukup mengkhawatirkan karena seharusnya impor bahan baku naik cukup signifikan menjelang puasa dan Lebaran. Ia memprediksi rendahnya impor bahan baku membuat kapasitas produksi industri melambat. “Pertumbuhan ekonomi kuartal kedua hanya akan mencapai 5 persen,” kata Lana saat dihubungi, Sabtu 16 Mei 2015.

Angka itu pun bisa diperoleh jika investasi swasta yang ditargetkan Badan Koordinasi Penanaman Modal tercapai. Selain itu, belanja pemerintah harus benar-benar terealisasi plus konsumsi masyarakat tetap naik. Untungnya, kata dia, pada kuartal kedua, ada masa Lebaran yang mendongkrak konsumsi masyarakat.

Pada kuartal pertama lalu, perekonomian Indonesia hanya tumbuh 4,7 persen dari produk domestik bruto. Angka ini jauh di bawah target pemerintah dalam asumsi makroekonomi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015 sebesar 5,7 persen.

Badan Pusat Statistik melaporkan neraca perdagangan April surplus US$ 0,45 miliar. Namun surplus ini bukan karena kinerja ekspor membaik, melainkan lantaran impor yang turun. BPS mencatat ekspor April 2015 mencapai US$ 13,08 miliar atau turun 8,46 persen dibanding April tahun lalu. Sedangkan impor turun 22,31 persen dibanding April 2014, dengan impor bahan baku/penolong turun 17,81 persen dan impor barang modal turun 13,94 persen.

Deputi Bidang Koordinator Fiskal dan Moneter Kementerian Koordinator Perekonomian, Bobby Hamzah Rafinus, mengatakan pemerintah akan mengandalkan belanja pemerintah dan investasi sebagai penopang utama pertumbuhan. Jika keduanya maksimal, ia yakin kuartal kedua tumbuh 5 persen. “Bobot kontribusi keduanya mencapai 30 persen PDB,” kata dia. Pemerintah juga akan berupaya ekstra mengagresifkan ekspor.

Presiden Joko Widodo mengatakan, tantangan yang dihadapi pemerintah dalam enam bulan pertama tak mudah. Selain harus menghadapi tekanan ekonomi global, pemerintah terpaksa mengeluarkan kebijakan tak populer untuk menjaga stabilitas ekonomi. “Saya yakin ekonomi semua negara turun, tapi tahun ini akan tumbuh lebih baik dari kemarin,” kata Jokowi dalam Jambore Komunitas Juang Relawan Jokowi, di Cibubur, Jakarta Timur, kemarin. ‎
‎
Jokowi mengaku kerap dimaki karena kebijakannya yang tak populer. "Saya siap dicaci-maki, siap tak populer, jangan dipikir Jokowi penakut,” ujar Jokowi dengan nada tinggi, yang disambut tepukan relawan.
http://www.tempo.co/read/fokus/2015/...atir-Berlanjut


Inilah Solusi dan Resep ketika menghadapi Ekonomi dalam Krisis seperti saat ini ...


----------------------------------



Bulan lalu ketika gua mengambil mata kuliah 'Perekonomian Indonesia', dosen gua menjelaskan teori siklus bisnis (Bussines Cycle) dengan kasus perekonomian nasional pada masa lalu dan yad. Menariknya, beliau mengatakan bahwa dengan teori siklus bisnis 7 tahunan, Indonesia saat ini sedang memasuki fase ekonomi resesi (kegiatan ekonomi mengalami kemerosotan) yang menurut beliau, tanda-tandanya sudah dimulai sejak 2012 lalu. Kondisi itu baru akan berakhir tahun 2019 nanti, kemudian ekonomi akan kembali 'booming'.

Beliau juga menjelaskan bahwa perekonomian AS sudah melalui siklus resesi itu semenjak terkena krisis keuangan pada tahun 2008 lalu. Makanya indikator makroekonomi perekonomian AS, cenderung membaik. Sementara Uni-Eropa masih terpuruk, sebab krisis ekonomi di wilayah Euro itu baru dimulai tahun 2010 lalu, yang secara teoritis baru akan berakhir 7 tahun kemudian, sekitar 2017 nanti (mungkin bila krisis Yunani bisa mereka selesaikan dengan baik). Bagaimana dengan CHINA? Negeri tirai bambu ini pun sebenarnya sedang dalam krisis ekonomi semenjak 2012 lalu, ketika pasar exportnya ke AS dan Uni-Eropa mulai jeblog. Krisis ekonomi China itu pun secara teoritis baru berakhir 7 tahun kemudian, sekitar 2019 nanti, hampir bersamaan dengan ekonomi Indonesia yang diperkirakan baru akan pulih kembali tahun 2019 nanti. Kok bisa sama dengan China? Itu karena sifat kedua negara yang hampir sama yaitu sebagai pemasok untuk perekonomian Dunia. Bedanya kalo China itu spesialisasinya memasok barang-barang produk industri/pabrikan, sementara Indonesia adalah pemasok utama untuk bahan mentah pertanian dan pertambangan di dunia. Makanya ketika permintaan pasar Dunia (baca: permintaan AS dan Uni-Eropa) pada jeblog akibat krisis ekonomi di negara-negara itu, China dan Indonesia pun ikut-ikutan jeblog pula pertumbuhan ekonominya.
.
Lalu apa yang sebaiknya kebijakan dilakukan Pemerintahan Jokowi dalam kondisi perekonomian mengalami krisis seperti pada masa kini? Yang jelas tentunya Pemerintah harus mulai melakukan penghematan di segala sektor. Apalagi ada kabar, sampai semester 1-2015 ini, Dirjen Pajak hanya mampu mengumpulkan 39% dari targetnyasebesar Rp 1.294 triliun itu. Adapun bentuk penghematan APBN itu, selain PNS di moratorium, itu gaji Pejabat tak dinaikkan. Semua perjalanan dinas dipotong 50%. Semua rapat kerja, seminar, pertemuan, penataran yang tak urgent dibatalkan saja anggarannya. Jangka panjang, itu provinsi, kabupaten jangan lagi dimekarkan, tapi justru dilikuidasi. Begitu pula dengan jumlah kementerian dan Badan/Lembaga Negara yang enggak penting amat,

Hal lainnya, sesuai saran IMF dan Bank Dunia diatas itu, pelaksanaan program 'social safety net' yang dimaksudkan untuk melindungi kelompok masyarakat miskin yang paling menderita (terutama anak terlantar) yang paling terimbas akibat sebuah kebijakan ekonomi atau akibat krisis ekonomi yang sengaja dilakukan oleh Pemerintah atau oleh sebab kejadian alam. Bantuan yang diberikan pada intinya adalah dimaksudkan untuk membantu kebutuhan dasar (basic need) daripada kelompok-kelompok. Di masa lalu saat Indonesia di landa krisis keuangan 1997 dan dilanjut dengan keruntuhan rezim Soeharto, rezim BJ Habibie melakukan program 'social safety net' itu dengan baik, dan hasilnya positip, Presiden BJ Habibie bisa memperbaiki nilai kurs rupiah, investor mulai pede kembali,hingga dia lengser oleh sebab PDIP yang waktu itu menguasai MPR-RI, menolak pertangungan-jawaban mandataris MPR sehingga BJ Habinie tak bisa lagi diikutkan dalam Pilpres 1999 waktu itu.