TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan ia menggunakan posisinya sebagai wakil presiden untuk menegur menteri yang mengeluarkan pernyataan di luar batas. Teguran itu ia lontarkan kepada Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli.
Menurut JK, setelah ditegur, Rizal diyakini tidak bakal kembali mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan pimpinan negara. "Artinya, menteri itu harus disiplin. Seharusnya menteri itu punya etika," ujar JK di kantornya, Rabu, 19 Agustus 2015.

Sebelumnya, terjadi kegaduhan antara Rizal dan Kalla. Rizal memprotes pembangunan megaproyek pembangkit tenaga listrik 35 ribu megawatt (MW). Ia menganggap pembangunan proyek itu masih harus dikaji mendalam karena terdapat kekeliruan.

Kalla tentu saja berang dengan pernyataan Rizal. Jk balik menuduh Rizal yang tidak memahami persoalan. Kemarahan Kalla dibalas lagi oleh Rizal yang menantang Kalla berdebat dengannya dalam sebuah diskusi terbuka di depan publik.

Usai rapat kabinet, Rabu, 19 Agustus 2015, Rizal sempat meninggalkan istana, namun sekitar pukul 17.00, dia kembali. Pertemuan itu untuk memediasi Rizal dan Kalla. Jokowi, kata Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki, mengutus Luhut berbicara dengan Rizal.
Luhut, kata Teten, meminta anggota kabinet tidak mengeluarkan pernyataan yang menimbulkan kegaduhan. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna siang tadi. "Pak Luhut minta para menteri menunjukkan soliditas yang tinggi agar pemerintahan efektif."

JK membantah adanya mediasi yang dilakukan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan terkait perang pernyataan JK dan Rizal. Menurut Kalla, mediasi tidak perlukan lantaran posisinya saat ini adalah sebagai Wakil Presiden.

"Ah. Tidak ada mediasi. Saya kan Wapres. Saya hanya sampaikan tadi pada saat rapat kabinet, bahwa dia tidak boleh begitu lagi," ucap Wakil Presiden Kalla. "Saya kira semua orang juga marah sama dia."

Terkait respons Rizal setelah ditegur olehnya, Kalla hanya mengatakan, "Ya memangnya dia mau apa?" kata Kalla. Dia mengatakan Presiden Joko Widodo saat sidang kabinet, membelanya yang sedang mendamprat Rizal. "Ya otomatis Pak Jokowi setuju," kata dia.

Ada pun Jokowi tak akan merevisi program pembangunan pembangkit listrik 35 ribu MW karena proyek tersebut memang menjadi kebutuhan. Karena itu, Presiden Jokowi terus mendorong agar pembangunan pembangkit listrik itu bisa lekas selesai.

Menurut Jokowi, saban kali berkunjung ke daerah, ia selalu mendapat keluhan perihal kekurangan pasokan listrik. "Tiap kali ke daerah, saya dapat komplain soal listrik. Byarpet, listrik mati," katanya di Jakarta Convention Center, Rabu, 19 Agustus 2015.

Jokowi mengatakan, dia dan Kalla harus turun tangan mengatasi berbagai kendala guna mewujudkan program pembangkit listrik 35 ribu MW. Di antaranya masalah pembebasan lahan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Batang, Jawa Tengah. Jokowi berbicara tentang program pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawatt setelah wartawan bertanya padanya soal pernyataan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli. Rizal menilai program itu tidak realistis dan perlu dikaji.
Menurut Jokowi, banyak pihak yang mengatakan proyek listrik 35 ribu MW target yang ambisius. Namun dia tidak ingin menanggapinya. Jokowi justru meminta menteri terkait, termasuk menko, mencarikan solusi bila ada masalah yang dihadapi oleh investor. "Itu tugasnya menteri, menteri koordinator untuk mencarikan solusi, mencari jalan keluar setiap masalah yang dihadapi oleh investor," kata Presiden Jokowi.

REZA ADITYA
Sumber : http://nasional.tempo.co/read/news/2...owi-bela-siapa

Pada berita tersebut, disebutkan kalau Rizal meminta untuk mengkaji ulang mengenai MEGAproyek 35.000 MW. Apa salahnya dengan mengkaji ulang sebuah proyek yang munkin akan menelan triliunan rupiah? Ingat, bahwa tidak ada satu proyek pun di bangsa ini yang tidak di korupsi. Bayangkan, bila pengkajian ini bisa menekan biaya dan juga menekan angka korupsi, sangat menguntungkan negara bukan?

Pernahkah Anda mendengar sebuah perusahaan Kalla Energi? Ya perusahaan tersebut bergerak di bidang energi. Siapakah pemiliknya? Bisa dilihat bukan dari nama perushaan itu sendiri [http://kallagroup.co.id/kalla-energi/]? Wajar bukan kalau Pak Rizal sedikit berkomentar?

Saya hanya ingin pemerintah jangan anti-kritik. Apa salahnya dengan mengkaji ulang? Mengingat besarnya skala megaproyek ini. Pemerintah jangan terlalu ambisius, pemerintah harus mempertimbangkan matang-matang tentang kebijakannya, mengingat itu adalah uang kami juga yang dipergunakan oleh pemerintah. Dan kami sebagai rakyat berhak mengetahui untuk apa uang tersebut dipergunakan.

Catatan Penting!
1. Saya sebagai warga negara dilindungin konstitusi untuk berpendapat dengan bertanggung jawab.
2. Tulisan ini saya buat BUKAN untuk menggiring opini publik ke arah-arah tertentu yang bersifat destruktif.
3. Tulisan ini saya buat dengan maksud untuk mengajak pembaca agar dapat berpikir secara kritis dan bertanggung jawab.