Merdeka.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyiapkan ancang-ancang jika nantinya proyek reklamasi teluk Jakarta digugat dan masuk ranah hukum. Sebab, pihak kementerian sudah mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahwa izin reklamasi bukan berada di pemerintah daerah.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menuturkan, pihaknya juga tidak bisa memberikan sanksi kepada pemda ataupun pengembang terkait proyek reklamasi.

"Kalau pidana kan bukan urusan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kami tidak bisa menindak karena saya bukan polisi," ujar Menteri Susi saat rapat bersama Komisi IV di gedung DPR, Jakarta, Senin (15/6).

Izin reklamasi tidak bisa sembarangan dikeluarkan. Harus memenuhi syarat-syarat mendasar. Salah satunya memenuhi analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

"Wilayah saya memberikan izin lokasi, izin itu terbit bila ada Amdal. Kalau Amdal oke, saya pun akan oke. Tapi Kementerian Kelautan dan Perikanan dan saya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan akan mengeluarkan izin lokasi bila Amdal sudah keluar," paparnya.

Selain itu, perusahaan atau pengembang juga harus menyediakan lahan pengganti penggunaan kawasan laut yang direklamasi. Karena jika ini tidak dilakukan akan berdampak dengan berkurangnya kawasan tampungan air.

"Siapapun yang buat reklamasi harus menyediakan lahan untuk tampungan air sejumlah dengan reklamasi tersebut. Kalau dia reklamasi 1.000 hektar ya disiapkan 1.000 hektar," tegasnya.

Seperti diketahui, PT Agung Podomoro Land Tbk melalui anak usahanya PT Muara Wisesa Samudera bakal menggarap proyek besar membangun pulau buatan seluas 165 hektar. Menurut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan, izin proyek reklamasi ini berdasar keppres yang terbit pada 1995. Dengan kata lain, izin reklamasi Teluk Jakarta untuk membangun 17 pulau buatan sudah ada sejak keppres tersebut lahir.