Merdeka.com - Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Celukan Bawang di Buleleng Bali akhirnya resmi beroperasi. Proyek yang menelan anggaran mencapai Rp 8 triliun lebih ini terletak di wilayah Pelabuhan Celukan Bawang, Kabupaten Buleleng, Bali.

Diharapkan dengan adanya PLTU ini akan berdampak baik dengan kondisi pasokan listrik di Bali yang masih sangat terbatas.

Assisten Ekonomi Pembangunan Provinsi Bali, Ketut Widja saat peresmian mengatakan di hadapan para pekerja yang ditugaskan di PLTU Celukan Bawang, bahwa Bali memiliki persediaan energi listrik sebesar 1300 MW. Diakuinya juga, dengan pesatnya perkembangan pembangunan di Pulau Bali, maka dalam waktu 10 tahun nanti, Bali masih memerlukan energi kelistrikan 2 kali lipat dari jumlah sekarang yakni, mencapai 3.000 MW.

"Yah Bali sangat masih memerlukan energi listrik dua kali lipat dari jumlah pasokan yang ada sekarang. Setidaknya dengan adanya PLTU di Celukan bawang ini, bisa membantu menambah pasokan yang ada," terang Ketut Widja, di hadapan puluhan pekerja PLTU Celukan Bawang, beberapa waktu lalu.


Ironisnya, tanpa sadar Widja yang ceramah di depan pekerja saat itu lebih dari 10 menit, ternyata tidak ada yang mengerti apa yang disampaikan pejabat dari perwakilan provinsi Bali, ini. Dari pantauan di lokasi, kondisi ini memang sangat miris karena ternyata para pekerja yang mengenakan baju warna mirip Satpol PP ini seluruhnya warga asal negara Tiongkok. Bahkan ucapan dalam panggung juga menggunakan tulisan huruf Tiongkok. Jadi apa yang diungkapkan Ketut Widja hanya lewat di telinga para pekerja ini.

Selang beberapa hari setelah diresmikan, Kementerian Ketenagakerjaan RI melibatkan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Buleleng melakukan sidak ke lokasi tersebut.

Tentu saja sidak ini membuat kalang kabut sejumlah pekerja asing asal Tiongkok di PLTU Celukan Bawang. Bahkan kata petugas sidak, banyak tenaga kerja asing yang bersembunyi dan menutup pintu ruangan. Melihat hal tersebut, petugas Disnakertrans Buleleng, terpaksa mendobrak tiap pintu yang dikunci.

"Ya maaf saja terpaksa kami dobrak tadi. Itu karena mereka tidak membuka pintu saat kami ketuk, ada beberapa pintu yang terpaksa kami tendang. Kami juga lihat banyak naker asing yang malah bersembunyi," ujar salah seorang staf pegawai yang ikut dalam tim sidak ini, Selasa (18/8) di Buleleng, Bali.

Dari hasil pengecekan diketahui bahwa beberapa pekerja tidak melengkapi dokumen tenaga kerjaannya. Bahkan dokumen ketenagakerjaan mereka justru dokumen izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Provinsi Bali. Atas kondisi tersebut, sebagian tenaga kerja asing tersebut terancam akan dideportasi secepatnya.

Kepala Disnakertrans Buleleng, Ni Made Dwi Priyanti Putri Koriawan mengatakan, dengan adanya kondisi seperti ini, tentu sangat merugikan Kabupaten Buleleng. Hal ini karena sejak Oktober 2014 Buleleng telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) No 4 Tahun 2014, tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

"Ini jelas merugikan Pemerintah Buleleng, saya akan tindak tegas mereka ini," tegas Putri Koriawan.

Kasubdit Pengawasan Penempatan Tenaga Kerja Dirjen Pembinaan Pengawasan Kementerian Ketenagakerjaan RI, Hariyanto menjelaskan, sidak ini dilakukan pihaknya untuk merespon terkait keberadaan Naker asing asal Tiongkok, yang saat ini mendominasi di PLTU Celukan Bawang.


"Memang ada persoalan yang perlu disikapi, soal lokasi kerja yang faktanya bekerja hanya disatu proyek, namun dalam izin IMTA yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali justru disebut ada di 3 lokasi dan di 3 Kabupaten. Ini akan berdampak terhadap retribusi Kabupaten Buleleng, karena diambil alih oleh provinsi. Semestinya ini harus dikoordinasikan dulu," sentilnya.

Menurut Hariyanto perbandingan tenaga kerja lokal dan asing, memang diakuinya masih belum memenuhi amanat Permen No 16. "Di Permen menyebutkan idealnya satu naker asing, dapat menyerap 10 naker lokal, tapi seperti yang kita lihat sekarang. Jika mengacu kepada Permen No 16 ini, maka ratio naker di PLTU Celukan Bawang, saya katakan belum ideal," terangnya.

Namun hingga kini belum ada tindakan lebih lanjut dari Pemkab, DPRD dan juga Pemprov Bali. Salah satu tokoh masyarakat Buleleng, Nyoman Gede Suweta menyesalkan aksi 'bisu' dan tutup mata para penyelenggara negara tersebut.

"Kalau hanya mengecam, semua orang bisa mengecam dengan tegas. Rakyat ini butuh pelaksanaannya, tidak satupun yang proaktif menyikapi persoalan di PLTU Celukan Bawang, dari sejumlah anggota dewan di Provinsi Bali ini," geram Suweta, Kamis (20/8) kemarin di Denpasar, Bali.

Sebagai salah satu tokoh masyarakat Buleleng, dia yang juga merupakan ketua DPD PAN Bali, meminta Dewan di Provinsi Bali ini mengambil sikap untuk menindak langsung pengelola perusahaan PLTU Celukan Bawang ini.

"Ini negeri kita, harus dijunjung adat dan budaya kita. Ini sama saja sudah melukai dan merugikan warga lokal," tegas Suweta.

Kata Suweta, yang tak kalah merendahkan wibawa NKRI adalah ketika bendera perusahaan yang berlabelkan tulisan mandarin ini justru dipasang lebih tinggi dibandingkan bendera Indonesia (Merah-Putih).

Menurut Suweta, PLTU Celukan Bawang yang mampu menyuplai 40 persen energi listrik ke Bali sangat dirasakan masyarakat Bali. Namun jangan sampai hal ini dijadikan sifat merendahkan wibawa dan harga diri bangsa.

"Semua tenaga teknisi pekerjanya orang Tiongkok, nanti bisa jadi ke depannya batubara untuk kebutuhan PLTU di impor pula dari negerinya," lirihnya.

"Sistem Asimetris ini sudah mengobrak-abrik budaya dan ekonomi kita. DPRD harus bersikap cepat, bila perlu bentuk tim pansus," pungkasnya.