Badan Pemeriksa Keuangan RI kembali menemukan kejanggalan pada proyek pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS). Proyek tersebut tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jakarta tahun 2014.

Kali ini kejanggalannya terletak pada proses pelelangan pengadaan UPS. BPK dalam laporan hasil hasil pemeriksaan (LHP) terhadap laporan keuangan Provinsi DKI Jakarta tahun 2014 menyebut bahwa proses lelang pengadaan UPS tersebut bermasalah.

"Ada indikasi terjadi persaingan tidak sehat dalam proses pelelangan," tulis BPK dalam laporan yang dikutip detikcom, Rabu (19/8/2015).

BPK menemukan dugaan adanya pembagian kelompok (group) peserta lelang. Hal itu diketahui setelah menelusuri rekam jejak akses user di website Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), lpse.jakarta.go.id.

Rekam jejak akses user dalam website tersebut berupa alamat internet protokol (IP) publik. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas alamat IP tersebut diketahui ada 122 perusahaan yang melakukan penawaran untuk pengadaan UPS.

BPK kemudian menelusuri rekam jejak 122 perusahaan yang melakukan penawaran dengan cara mengunggah dokumen ke situs SPSE itu. Selama masa upload dokumen penawaran terdapat 784 IP address yang terekam.

"Berdasarkan analisis terhadap 784 IP address tersebut terindikasi terdapat 212 alamat IP yang pernah digunakan oleh dua atau lebih perusahaan peserta lelang, baik sebagai peserta maupun pemenang lelang. Sebagian peserta dan pemenang lelang mengakses/login ke dalam SPSE dengan mempergunakan alamat IP yang sama," tulis BPK.

Dua IP di antaranya yakni 118.97.66.4 dan 118.97.66.12, menurut BPK, merupakan IP publik milik Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan DKI Jakarta yang diberikan untuk koneksi internet.

"Perusahaan yang merupakan pemenang lelang tersebut berpotensi melakukan saling kerja sama karena riwayat aksesnya tercatat menggunakan alamat IP yang sama dan saling berkaitan," tulis BPK