JAKARTA – Luhut Binsar Panjaitan langsung tancap gas
begitu menduduki kursi Menteri Kordinator Politik Hukum
dan Keamanan (Menko Polhukam).Kemarin, dia
mengumpulkan tiga Menko lain.
Yakni Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Menko
Perekonomian Darmin Nasution, dan Menko Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Usai pertemuan, pria yang juga Kepala Kantor Staf
Kepresidenan itu mengatakan, pertemuan tersebut
merupakan salah satu tradisi baru yang digagasnya. Dalam
pertemuan itu, nantinya keempat menko akan
mendiskusikan berbagai masalah secara bersama-sama.
“Kita berharap kabinet ini suaranya betul-betul satu,”
ujarnya.

Dia tidak ingin, ada menteri yang berbicara tanpa
koordinasi terlebih dahulu di internal kemenko masing-
masing. Menurutnya, perbedaan pendapat bisa dibicarakan
di internal, tanpa harus berbicara di luar.

Hal itu dibutuhkan untuk menciptakan iklim pemerintahan
yang kondusif. Dia tidak menghendaki adanya kegaduhan
di tataran kabinet sebagaimana yang sudah-sudah. Sebab,
kegaduhan bisa berdampak buruk pada pertumbuhan
ekonomi. “Suasana ekonomi saat ini memerlukan
ketenangan,” imbuhnya.

Rencananya, pertemuan tersebut akan dilakukan rutin
dengan sistem tuan rumah bergilir. Terkait waktunya,
keempat menko sepakat untuk menggelar kordinasi setiap
dua atau tiga minggu sekali. “Selanjutnya dilakukan di
tempat Pak Darmin, lalu Pak Rizal dan Ibu Puan,” imbuh
Luhut.

Di tempat yang sama, Puan Maharani menyambut baik
langkah Luhut. Menurutnya, sudah semestinya keempat
menko melakukan sinergitas dalam mengkordinasi dan
mengendalikan kementerian dan lembaga di bawahnya.
Sebab, lanjut Puan, dibutuhkan irama dan program yang
senada untuk menjalankan roda pembangunan nasional.
“Sehingga rakyat mendapatkan dampaknya secara
maksimal. Tidak berjalan sendiri-sendiri " ujarnya.
Sementara itu, Rizal Ramli yakin, kordinasi yang dilakukan
empat menko itu akan berjalan maksimal. “Apalagi
hubungan personal dan emosional di antara kami berempat
bagus, tidak ada masalah,” terangnya.

Tidak berhenti sampai di situ, secara marathon, kemarin
Luhut juga mengkordinir 12 kementerian dan lembaga yang
berada di bawahnya. Mulai dari Kemendagri, Kemenlu,
Kemenhan, Kemenkumham, Kemen PAN RB, Kejaksaan
Agung, TNI, Polri, BIN, LSN hingga Bakamla. Dalam
kesempatan tersebut, Luhut juga mendorong kementerian
dan lembaga di bawahnya untuk ikut membantu
perekonomian nasional.

Khusus kepada lembaga penegak hukum, Luhut berharap
Polri dan Kejaksaan mampu menciptakan situasi hukum
yang pro pembangunan. Sebab, berdasarkan catatannya,
ada banyak dana, khususnya di daerah yang tersendat
penyerapannya. “Alasannya karena takut salah,” tutur
purnawirawan jenderal TNI tersebut.

Untuk itu, dia berharap penegakkan hukum ke depannya
lebih mengedepankan proses pencegahan. Dia minta
Kejagung melakukan proses pengawasan dan
pendampingan kepada kepala daerah dalam menjalankan
program-programnya. "Jadi tidak ada lagi alasan pejabat di
daerah untuk takut mengeksekusi dana.”

Jaksa Agung, H.M Prasetyo yang hadir dalam kesempatan
tersebut menyatakan kesiapannya. Menurut dia, pihaknya
saat ini telah menyiapkan Tim Pengawal, Pengamanan, dan
Pembangunan Daerah (TP4D).

Nantinya, tim tersebut akan memberikan pemahanan dan
pendampingan kepada kepala daerah. “Sehingga tidak
menabrak ketentuan-ketentuan yang ada,” ujarnya. (far/
nw)

http://m.jpnn.com/read/2015/08/19/321242/Hindari-Gaduh,-Luhut-Panjaitan-Bangun-Tradisi-Baru,-apa-Itu?-

Idenya emanh bagus dan brillian yaitu menyatukan suara sehingga yg terlontar dimasyarakat sama dan berupaya sebisanya membahas perbedaan pandangan dengan pertemuan face to face,bukan lewat media.

akan tetapi kalo dipandang dari sisi lain luhut memang powerfull karena bisa menggerakkan menko dan mentri plus jajaran dibawahnya. disisi lain lagi kita bisa bandingkan peran luhut dengan tedjo waktu memimpin menkopolhukam, bahwa dari kinerja dan dobrakanya menegaskan kapasitas luhut sebagai intelectual actor ato mastermind. sehingga cukup beralasan bila jkw begitu percaya pada .

Luhut strong....