Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menggelar diskusi publik di Hotel Shangrila, Jakarta Pusat, Kamis (13/8/2015) malam. Dalam diskusi publik bertajuk Kota Cerdas itu membahas masalah ojek secara umum. Apalagi sekarang ini telah hadir ojek berbasis aplikasi sebagai alat transportasi. Seperti Go-Jek dan GrabBike. Masyarakat menyambut baik kehadiran ojek berbasis aplikasi tersebut.

Selama ini keberadaan ojek memang belum diakui secara undang-undang, tetapi kehadiran mereka sangat dibutuhkan masyarakat. Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organisasi Angkutan Darat (Organda) Ateng Aryono mengatakan bajaj adalah salah satu angkutan umum yang bersinggungan langsung dengan ojek. Mereka bersaing berebut penumpang hingga jalan-jalan kecil.

"Untuk angkutan lingkungan pasti. Seperti bajaj itu pasti mereka tersaingi, kalau Bajaj mereka sah, ada dalam Organda," jelas Ateng yang menjadi narasumber dalam diskusi tersebut.

Lebih lanjut, Ateng menjelaskan tidak seperti ojek, bajaj dalam pengoperasiannya sudah diatur dalam regulasi transportasi umum. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Regulasi itu dibuat untuk tujuan keselamatan pengemudi dan penumpangnya.

"Jadi bajaj itu legal, karena mereka ada uji KIR, juga ada izin operasional dan sebagainya. Sedangkan ojek mana ada. Salah satu ciri angkutan umum adalah diatur oleh pemerintah bahwa ini layak menjadi angkutan umum, setelah diuji melalui pengujian dinyatakan sah sebagai angkutan umum,” pungkas Ateng.

Narsum: http://www.infonitas.com/megapolitan...i-bintaro/9294

bajai msh beruntung ternyata