Berlagak Bak Koboi Jalanan, Pengemudi Moge Dibully Netizen

Beranda

...

Berita dan Politik
Berlagak Bak Koboi Jalanan, Pengemudi Moge Dibully Netizen

mat_indon

15-08-2015 16:00

Berlagak Bak Koboi Jalanan, Pengemudi Moge Dibully Netizen

Berlagak Bak Koboi Jalanan, Pengemudi Moge Dibully Netizen

Editor: Muammar in BERITA, REGIONAL Aug 15, 2015 20:16

Salah seorang pengemudi Harley memarahi pengendara sepeda yang menegurnya/Istimewa

KRIMINALITAS.COM, Yogyakarta – Budaya tertib lalu lintas tampaknya masih jauh dari para pengendara motor gede alias moge, seperti terlihat pada salah satu foto yang diunggah Netizen Suryo Wibowo di akun facebooknya.

Pada foto itu, terlihat pengendara motor Harley ramai-ramai melanggar marka jalan. Ironisnya, polisi yang melakukan pengawalan justru ikut-ikutan melanggar.

Saat ditegur oleh salah seorang pengguna sepeda, terlihat pengendara yang tidak diketahui identitasnya meluapkan kekesalannya.

“Ini acara negara!” kata pengendara harley dg kasar kepada mas @joeyakarta,” tulis akun tersebut.

Para netizen yang melihat foto tersebut, meresponnya dengan sumpah serampah.

“Acara negara? apakah negara mengajarkan utk melanggar aturan yah?,” tulis akun Rajawali Promosindo.

Ada pula penghuni dunia maya yang mengaku berang atas aksi bak koboi jalanan itu.

“Paling sebel aku klo ada konvoi harley! Nyebahi,” tulis Regina Safri.

Informasi yang dihimpun Kriminalitas.com, peristiwa tersebut terjadi di Simpang Empat Condong Catur Depok, Sleman, Yogyakarta pada Sabtu (15/8) sekitar pukul 15.00 WIB.

Aksi itu lalu direkam oleh sejumlah warga yang melintas jalan tersebut, kemudian disebarkan ke jejaring sosial facebook, instagram dan twitter.

(Muammar)

---

Quote:

Original Posted By cuangede►Surat terbuka untuk Kapolri Jenderal Badroddin Haiti dan para pemilik Harley Davidson di Indonesia
Terima Kasih pada Kapolri dan Pemilik Harley

Bapak Kapolri yang terhormat,

Sungguh senang saya membaca kabar di media sosial, ada ribuan penunggang Harley Davidson se-Indonesia berkumpul di Yogyakarta, 14-17 Agustus 2015 dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan ke-70 Republik Indonesia. Alangkah mulianya mereka, para pengusaha kaya raya, jenderal polisi dan TNI, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiunan. Toh, mereka masih kaya dan bisa berbagi rejeki kepada rakyatnya Sri Sultan HB X.

Memang hanya isu, kok, bahwa ada encegatan terhadap konvoi Harley Davidson. Harley kan milik warga negara sangat terhormat. Mosok ada yang menolak kehadiran mereka…

Saya yakin, Pak Kapolri, andai tiga malam saja mereka menginap, sudah jutaan rupiah duit mereka dibelanjakan, baru untuk biaya kamar saja. Pasti, mereka orang-orang kaya nan terhormat itu, andai memilih kamar seharga Rp 750.000 per malam, sudah Rp 2.250.000 dibelanjakan. Jika dikalikan jumlah Harley Davidson, andaikan 1.000 saja, maka sudah ada dua milyar rupiah lebih yang dibelanjakan untuk kamar saja. Belum keperluan makan, minum, rokok, dan barangkali perlu sewa selangkangan perempuan dan pantat lelaki (saya yakin, di antara penunggang motor gede, ada juga yang multiorientasi dalam perkara meng-happy-happy-kan jari tengah mereka).

Belum lagi kalau kita hitung jumlah mereka yang superkaya atau tidak mau repot. Pasti mereka juga akan membawa sopir pribadi yang mengangkut Harley dari kota asal mereka ke Yogyakarta. Sama dengan majikannya, mereka juga butuh kamar untuk beristirahat, mengurus perut supaya tetap fit dan siap sedia diperintah majikan, kapan saja.

Pak Kapolri, percayalah, ada trickle down effects dari perhelatan tiga hari mereka. Saya yakin, mereka yang kini bergembira merayakan kemerdekaan Indonesia, sengaja ingin berbagi rejeki, entah disadari atau tidak. Biarlah itu menjadi tugas kenabian mereka dan cara Tuhan menggerakkan sektor riil di Indonesia. Hotel pasti mempekerjakan tukang bersih-bersih hingga pengangkut sampah. Restoran tempat mereka singgah pun demikian juga. Mereka belanja bahan-bahan kebutuhan dari pasar, di mana terdapat mata rantai yang panjang di dalamnya. Ada kuli panggul, pedagang, pemasok, petani, makelar, preman pasar, dan masih banyak lagi.

Alangkah mulianya aksi mereka, Pak Kapolri…

Pak Badroddin Haiti yang budiman, sudilah Anda mengimbau Pak Komjen (Purn.) Nanan Sukarna, Ketua Umum Harley Davidson Club Indonesia (HDCI) agar menggelar acara sejenis di berbagai kota. Jangan hanya Yogyakarta, namun juga Solo, Semarang, Surabaya, Malang, Bandung, Jakarta, Balikpapan, Samarinda, Jayapura, Banda Aceh, Medan, dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Ini demi bangsa, Pak Badroddin. Tetesan harta mereka pasti bermanfaat bagi rakyat.

Jangan dilihat peristiwa kumpul mereka di Yogyakarta dalam acara bertajuk Jogja Bike Rendezvous (JBR2015) hanya dinikmati orang Kota Yogya semata. Petani mBantul, tukang angkut sampah dari Wates dan pegawai hotel dari Wonosari, pasti kebagian cipratan rejeki. Para pengusaha persewaan selangkangan, pasti juga ikut panen, bangga bisa melayani kebutuhan sebagian dari manusia kaya. Padahal, yang dipekerjakannya berasal dari berbagai suku dan daerah di Indonesia. Dari sana pula, multikulturalisme terpraktekkan dengan baik. Itulah sebagian kecil makna Bhinneka Tunggal Ika.

Yang betul itu skrinsut yang berwarna hitam. Yang berlatar putih (kanan), pastilah isu. Wong penunggang Harley Davidson itu orangnya baik-baik, berhati mulia, dan sahabat para jenderal kok…. Ngawur itu kalau ada yang menuduh macem-macem…

Pak Badroddin, saya (mungkin juga sebagian rakyat di berbagai kota di Indonesia) sudah muak dengan hiburan di semua saluran televisi. Kami sudah muak melihat koruptor tampil di televisi, bercerita tentang kebaikan mereka untuk rakyat sambil tersenyum. Kami juga risih dengan aneka hiburan dan sinetron yang menceritakan kehidupan orang-orang kaya.

Berbeda dengan JBR2015, di jalanan kami bisa saksikan aksi gagah mereka, jalan beramai-ramai dengan kecepatan tinggi, menerabas lampu merah, da membuat banyak pengendara mobil dan sepeda motor menghentikan lajunya. Ketahuilah, Pak Kapolri, mereka itu benar-benar terhibur, dan gratis. Alangkah menyenangkannya bagi orang seperti saya, melihat polisi berseragam dan berkendaraan dinas dengan gagah mengawal di depan dan dibelakang konvoi ratusan motor gede. Kami senang, karena pasti mereka juga memperoleh tambahan uang makan, atau bagi yang hemat, bisa digunakan untuk biaya seolah anak-anak mereka.

Pak Kapolri, jika belakangan ini banyak anggota gank motor berbuat anarkis, janganlah itu dilihat sebagai efek kecemburuan sosial. Jangan pernah percaya analis politik, pengamat sosial atau kriminolog. Mereka pasti berbohong atau sedang hendak mengganggu pikiran Bapak Kapolri yang terhormat.

Basmilah mereka, Pak. Kerahkan Brimob dan reserse untuk menangkap dan menembaki mereka yang nekad kurang ajar dan tak mau diatur. Juga, tolong sapu bersih anggota klub-klub motor yang suka konvoi panjang saat touring,dengan perilaku semena-mena di jalan raya, menyuruh pengguna jalan lain menyingkir, mengalah demi laju kendaraan mereka. Saya tahu, mereka jelas ilegal. Mereka telah nekad menerabas lampu yang menyala merah tanpa sepengetahuan dan pengawalan resmi, anggota satuan lalulintas berseragam yang sangat mulia itu.

Melanggar rambu-rambu lalulintas oleh konvoi pengendara sepeda motor murahan, jelas tidak pantas dan tidak boleh dilakukan. Mereka hanya rakyat jelata yang meniru kelakuan orang kaya, padahal tidak memberi kontribusi apa-apa. Tidak ada multiplier effects yang signifikan bagi sebanyak mungkin orang. Kalaupun mereka lantas teriak bahwa motor mereka tidak bodong alias dipajaki, percayalah itu merupakan kalimat tendensius, yang menuduh motor gede sekelas Harley Davidson tidak memiliki kelengkapan surat-surat dan bukti pajak. Saya yakin, mereka tidak tahu apa-apa soal demikian. Karena itu, basmilah mereka.

Bapak Kapolri yang terhormat, percayalah, jika sering-sering digelar konvoi ribuan motor gede di banyak kota, syukur sepekan sekali secara bergantian, rakyat Indonesia pasti terhibur. Ada perputaran uang besar di sana. Ya, uang besar untuk rakyat kebanyakan, yang sejatinya hanya recehan bagi pemilik kendaraan seharga milyaran rupiah itu.

Andai terjadi salah paham, misalnya rakyat marah dan bertindak anarkis terhadap mereka karena dianggap berlaku norak dan semaunya di jalan raya, yakinilah itu sebagai amal jariyah orang-orang kaya untuk menciptakan perubahan di Indonesia. Percayalah, hukum tak bisa ditegakkan jika tak ada peristiwa yang menggugah kesadaran bersama seluruh bangsa Indonesia. Syukur jika di antara pengendara Harley Davidson itu ada yang mau melakukan tugas-tugas kenabian, menggugah kesadaran hukum rakyat Indonesia, misalnya secara sengaja menabrak penyeberang jalan, atau menendang pengguna jalan yang dianggap menghalangi laju sepeda motor bermesin besar yang ditungganggi warga negara nan terhormat itu.

Anggap saja, rakyat yang marah dan mungkin bertindak anarkis itu, karena mereka tidak sadar hukum. Anggap saja mereka tidak tahu tugas polisi lalulintas yang mengawal orang-orang terhormat pengendara Harley Davidson itu sama mulianya dengan mengawal rombongan presiden atau tamu resmi kenegaraan.

Pak Kapolri yang terhormat…

Andai yang demikian kelak benar-benar terjadi, jangan takut dan jangan merasa bersalah. Revolusi rakyat terhadap hukum justru muncul karena pperan orang-orang hebat dan mulia pemilik mtor gede itu. Revolusi demikian, jelas lebih konkret dibanding ajakan revolusi mental dari Pak Jokowi dulu, saat kampanye pemilihan presiden.

Demikian, Pak Kapolri dan para warga negara pemilik Harley Davidson yang terhormat. Tolong sesering mungkin Anda mendukung gelaran jambore, kumpulan atau konvoi dalam jumlah besar, atau apapun namanya. Percayalah kemuliaan sikap dan tindakan Anda semua. Seperti dikatakan Komjen (Purn.) Nanan Sukarna, bahwa “kehadiran para bikers ini untuk mengangkat pariwisata Yogya. Soal ada miskomunikasi kecil pasti terjadi,” itu benar adanya. Abaikan saja kebodohan rakyat yang memang tidak mengerti makna pengibaran 70 bendera merah-putih di Candi Prambanan oleh para bikers, para pengendara Harley Davidson itu.

Demikian surat saya untuk Pak Kapolri, Pak Nanan dan para warga terhormat Negara Kesatuan Republik Indonesia pemilik Harley Davidson, yang sudah mengangkat citra pariwisata Yogyakarta dan membagikan sebagian rejeki mereka kepada warga miskin di Yogyakarta dan seluruh penjuru Nusantara. Semoga tidur Anda nyenyak, dan semua amal ibadahnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa.

http://blontankpoer.my.id/2015/08/15...medium=twitter

Makjleb nyelekit

-------------------
Elanto Wijoyono: Mengapa saya menghadang rombongan moge
Warga sebagai sesama masyarakat harus bisa saling mengingatkan.

Elanto Wijoyono
Published 5:33 PM, August 16, 2015
Updated 6:33 PM, Aug 16, 2015

Sabtu kemarin, saya menghadang konvoi Harley Davidson di perempatan Condong Catur, Yogyakarta.

Saya punya dua alasan untuk melakukan pencegatan. Pertama, penggunaan pengawalan sudah diatur di Undang-Undang No 22 tahun 2009 mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan hak utama menggunakan jalan. Rombongan motor tidak termasuk salah satunya.

Dari sisi legal, mungkin mereka bisa mencari alasan pembenaran, tapi dari sisi kepatutan, kami sebagai warga memandang itu sebagai penyalahgunaan.

Kedua adalah soal konvoinya. Konvoi apapun, tidak hanya moge. Cenderung ada pelanggaran pada konvoi, seperti konvoi parpol, konvoi suporter dan sebagainya, baik dengan pengawalan maupun tidak.

Seperti yang saya sering lihat di jalan, khususnya di Jogja, pelanggaran cenderung dibiarkan oleh polisi dari tahun ke tahun, dan malah diberi ruang lebih luas di jalan raya dengan meminggirkan hak pengguna jalan lain. Dari dua hal itu, sasaran tembak kritiknya memang polisi.

Pencegatan itu bukan aksi spontan. Sejak tahun lalu, saya sudah bicara dengan Direktur Lalu Lintas Polda DI Yogyakarta untuk mengatur konvoi kendaraan bermotor. Secara normatif dia menyatakan akan mengatur, tapi secara konkret tidak ada solusi di lapangan.

Hari itu, saya juga sudah melaporkan keluhan sesuai prosedur, mulai dari melapor ke pos polisi hingga ke Polda Yogyakarta.

Perjalanan saya hari itu dimulai dengan mendatangi pos polisi di Jombor untuk meminta mereka mengatur konvoi, tapi petugas lapangan meminta saya ke Dirlantas. Sabtu siang, saya ke kantor Dirlantas Polda DIY, menunggu satu jam tapi tak ditemui, hanya bertemu asistennya.

Saya sebagai warga melaporkan keluhan, berharap ada solusi dari polisi. Saya katakan jika di lapangan petugas tidak menindak pelanggaran, saya akan menegur langsung.

Saya sendirian, tapi sempat mengumumkan di Twitter sehingga ada beberapa orang dan media yang datang ke perempatan. Sekitar pukul 15.00 saya ke pos polisi di perempatan Condong Catur, mereka ternyata sudah tahu bahwa saya akan datang.

Mereka berjanji akan mengatur sesuai aturan. Saya kembali mengatakan pada petugas di pos polisi itu (ada 5-6 orang petugas) jika mereka tak mengatur, saya akan menegur secara langsung. Tak sampai 10 menit, konvoi utama lewat. Kemudian yang terjadi seperti yang ada di video.

Awalnya polisi di pos hanya memperlambat. Kemudian kami maju dan menghadang rombongan motor. Polwan yang mengawal diam saja saat dicegat, respons agak berlebihan justru datang dari pengendara, termasuk satu pengendara berbadan besar yang berdiri berhadapan dengan saya.

Saya bertanya, “Apakah Anda tahu fungsi patwal?”

Dia menjawab, “Untuk mengawal rombongan.”

Saya bilang, rombongan yang punya hak dikawal patwal itu harus sesuai aturan.

Dia bilang, “Lho ini juga rombongan kenegaraan.”

"Kenegaraan apa?"

“Tujuhbelasan,” katanya.

Saya tidak takut ada hal buruk terjadi karena semua tindakan sudah saya perhitungkan. Misalnya, saya menghadang di zebra cross. Jadi kalau ada sesuatu terjadi, maka sudah pasti yang menabraklah yang salah. Saya juga hanya menghadang saat lampu merah, dan sudah berkoordinasi ke polisi dari Polda sampai pos polisi di lokasi.

Saya percaya jika protes dilakukan di ruang publik, banyak yang mengawasi dan banyak pula yang mengingatkan. Tak hanya pada kasus ini, tapi juga untuk kasus yang lain. Apapun yang terjadi, selalu kami bagi ke teman dan warga.

Target saya sederhana: kalau lampu merah, mereka harus berhenti. Itu baru bisa dilakukan setelah saya bersama beberapa orang yang datang memaksa menghadang. Setelah beberapa kali lampu merah, polisi lalu lintas mau menuruti dan mengatur sesuai lampu.

Pesan sederhananya adalah: ini memang nampak sepele, cuma soal lampu merah dan soal pengawalan. Tapi kita bicara soal prinsip hukum. Ada aturan, tapi sudah tidak ditegakkan. Apalagi pelakunya termasuk aparat kepolisian, walaupun mereka bisa berlindung di balik pasal karet. Saya sendiri berpikir ini tak pantas, seharusnya warga tak perlu sejauh ini ketika aparat bisa berfungsi.

Semua yang terjadi di ruang kota dan wilayah saling terkait, termasuk semua yang terjadi di ruang publik dan di jalan raya. Konvoi ini pun sebenarnya berhak memakai jalan, karena semua orang berhak membuat kegiatan. Tapi tentu saja aktivitas itu tidak boleh menganggu orang lain.

Di situlah perizinan, pengawasan dan sanksi seharusnya berperan dalam tata kelola pemerintahan wilayah. Tapi yang kita lihat khususnya di Jogja, yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan prinsip yang ada di aturan dan hukum.

Konvoi ini masih akan ada sampai Senin, tapi saya tak merasa perlu melakukan pencegatan lagi. Saya ingin melihat apakah aparat berfungsi. Kalau tidak, keterlaluan sekali jika aparat baru melakukan fungsinya setelah ada tekanan warga.

Siapa yang harus mengawal itu semua? Dalam dunia yang ideal, harapan ada di wakil rakyat. Tapi kita tahu, kita tak bisa mengandalkan mereka. Justru mereka jadi bagian dari masalah itu sendiri. Maka solusinya adalah gerakan warga.

Saya yakin sebenarnya warga sudah pernah bertindak di lokasi lain. Memang tidak semua orang punya kesempatan untuk bisa bertindak ketika melihat sesuatu yang salah. Bukan soal berani tak berani, tapi mungkin tak semua orang bisa atau punya kesempatan bertindak.

Warga sebagai sesama masyarakat harus bisa saling mengingatkan. Tidak ada orang yang bisa 100 persen benar. Ukuran selalu relatif sehingga komunikasi antar masyarakat selalu diperlukan.

Dalam jangka panjang, saya sebagai warga Jogja ingin ikut membangun modal sosial Jogja, membantu menyambung antar inisiatif. Siapapun bisa melakukan itu, siapapun bisa melanjutkan. Tentu saja itu harus rutin dan harus bergulir terus, entah sampai kapan, mungkin selamanya.

Seperti dikatakan oleh Elanto Wijoyono kepada Famega Syavira Putri, Minggu, 16 Agustus 2015.—Rappler.com

Buat ente2 yang bilang konvoi ini dilindungi UU lalu Lintas:

Baca pasal 134 (g) dan penjelasannya. Apakah konvoi moge termasuk kepentingan yang dicontohkan di bagian penjelasan: kepentingan yang memerlukan penanganan segera seperti penanganan ancaman bom, kendaraan pengangkut pasukan, penanganan huru-hara, dan penanganan bencana alam?

#savepointG

Lalu argumen kayak apa lagi untuk membenarkan yang di bawah ini?