JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi membantah pihaknya diam-diam menemui Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk melakukan audit program-program yang dilakukan pada tahun anggaran 2014. Ia mengatakan, kemungkinan hanya pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemui Basuki di Kantor Gubernur.
"Tadi saya cek, tidak ada tim KPK ke tempat pak Ahok. Mungkin BPK," ujar Johan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (14/8/2015).
Sebelumnya diberitakan, Basuki mengaku didatangi KPK dan BPK secara diam-diam untuk melakukan audit program-program yang dilakukan pada tahun anggaran 2014. Kedatangan KPK serta BPK ini tidak tercantum dalam agenda resmi Pemprov DKI.
"Jadi, KPK minta BPK lakukan audit investigasi terhadap kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, pengadaan scanner, printer, dan alat fitness di sekolah-sekolah," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota, Kamis (13/8/2015).
Basuki juga menyampaikan keluhannya terhadap laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan APBD 2014 yang dilakukan BPK. Sebab, sebelum penyerahan LHP, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta tidak bertemu dengannya.
"Seharusnya memang benar hubungan ketatanegaraan, ketemu saya dulu. Gila, saya baru kenal tadi sama yang namanya Kepala BPK DKI," kata Basuki. (Baca: Diam-diam, KPK dan BPK Periksa Ahok soal Lahan RS Sumber Waras)
Menurut Basuki, audit BPK terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2014 telah menyalahi prosedur. Sebab, kata Basuki, BPK tidak bertemu dengan Pemprov DKI terlebih dahulu untuk melakukan audit.
Penulis : Ambaranie Nadia Kemala
Sumber
Wah ada KPK kw neh ......
TAMBAHAN
Quote:
Pimpinan KPK Belum Terima Laporan Soal Lahan Sumber Waras
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku telah bertemu dengan KPK dan BPK perwakilan DKI untuk membahas sengketa pembelian lahan seluas 36 ribu meter persegi RS Sumber Waras. Ahok menyebut KPK meminta BPK untuk mengaudit investigasi kasus tanah tersebut.
Sementara itu, Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi mengaku belum mendapat laporan lengkap terkait hal tersebut. Karenanya, Johan mengatakan KPK belum menentukan langkah selanjutnya.
"Belum ada informasi soal itu ke saya," kata Johan ketika dikonfirmasi, Jumat (14/8/2015).
Hal senada juga disampaikan pimpinan KPK lainnya. Plt Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji menyebut dirinya belum menerima laporan tersebut.
"Aku belum terima laporan," kata Indriyanto.
Pada Kamis (13/8/2015), Ahok menyampaikan keluhannya setelah langkah Pemprov DKI membeli lahan RS Sumber Waras itu berbuntut panjang. Ahok mengatakan KPK dan BPK perwakilan DKI menemui dirinya untuk membahas hal tersebut.
"Jadi KPK minta BPK audit investigasi atas kasus tanah Sumber Waras, termasuk scanner, printer dan alat fitness. Dia datang dengan tim lalu saya sampaikan keluhan saya," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (13/8).
"Ini baru benar secara tata negara, kalau mau periksa ya ketemu saya dulu ngomong langsung supaya bisa saya jelasin dan kasih data ke kamu," lanjutnya mengapresiasi.
Ahok terlihat senang dengan prosedur yang dilakukan oleh KPK dan BPK perwakilan DKI. Tidak seperti sebelumnya, BPK RI yang main langsung menyampaikan investigasinya dalam laporan hasil penyelidikan (LHP) tanpa bertanya lebih dulu kepada dirinya.
Ahok saat itu mengaku baru pertama kali bertatap muka langsung dengan Kepala BPK perwakilan DKI beserta timnya. "Gila nggak baru tadi ketemu BPK DKI. Saya baru tadi gila nggak ketemu namanya BPK DKI, baru tadi saya kenalnya," terang Ahok.
"Selama ini sudah menyalahi prosedur. Kalau Anda mau jadi terdakwa saja, polisi dan KPK panggil dulu kamu jadi saksi. Tanyain kamu dulu, sudah ada bukti baru jadi terdakwa. Ini mau ngincar saya, tapi nggak pernah ketemu saya. Jadi membuat laporan itu seolah-olah saya yang perintah. Saya baca yang tadi semua," urainya.
Ahok menegaskan pembelian itu masuk Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2014. Begitu juga sudah disetujui oleh DPRD DKI kala itu.
Dia meminta agar pembelian Gedung LKPP di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan diperiksa. Sebab gedung itu dibelinya seharga appraisal (ditentukan sesuai dengan harga pasar).
"Kalau dibilang harganya masih merugikan keuangan negara, saya bilang itu Gedung LKPP belinya harga appraisal. Kalau gitu Keppres Nomor 40 Tahun 2014 bahaya dong. Di situ dikatakan pembelian lahan di bawah 5 hektar kalau bersertifikat bisa dibeli dengan harga pasar," kata dia.
BPK RI dalam LHP menurut Ahok, tidak pernah mencantumkan ada bangunan seharga Rp 25 miliar di areal RS Sumber Waras. Tidak pernah juga disebutkan balik nama sertifikat dan urusan dengan notaris menjadi tanggungjawab Sumber Waras, sehingga begitu Pemprov sepakat membelinya sudah bersih.
"Hanya mau bandingkan dengan swasta, aturannya kalau gitu bahaya dong, kalau kamu mau beli tanah nanti di appraisal kalau dia buat perjanjian bahwa saya mau jual lebih murah lalu ditangkap. Yang penting kan tetap harga appraisal atau NJOP. Ini NJOP," sebutnya.
"Makanya sekarang kalian mau nodong saya, sekarang kalau saya suruh batalin RS Sumber Waras. Kalau batalin nanti kamu bilang ada bunganya karena uangmu sudah ada di Sumber Waras, salah lagi. Kalau suruh Sumber Waras balikin Rp 191 miliar, dia mana mau. Kalau dia mau balikin, kamu pasti bilang lagi 'Nah kan ada kerugian negara makanya dibalikin'," kata Ahok serba salah.
Ahok menegaskan enggan membatalkan pembelian tanah di RS Sumber Waras. Sebab menurutnya tidak ada yang salah dalam hal prosedur.
"Saya bilang, lebih baik saya bertahan karena saya nggak salah. Kalau kamu tuduh kita terima duit, periksa dong rekening bank kita. Pernah nggak saya bilang BPK periksa kasus Kantor Wali Kota Jakarta Barat yang udah kalah Eigendom (hak milik) terus bayar Rp 40 miliar lagi, pernah nggak telusuri duitnya bagi-bagi ke siapa?" tantangnya.
Oleh karena itu, dia pun mendukung dibentuknya tim pansus untuk menginvestigasi hasil laporan BPK RI. Ahok berharap agar tim pansus bisa secara objektif melakukan investigasi, termasuk aset-aset dari lama.
"Saya bilang sama Pak Pras (Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi) dan teman-teman, pansus itu juga mesti adil. Harus meneliti kenapa kejadian di Indonesia, penyerahan LHP BPK tidak menyerahkan kepada Gubernur, padahal ini pemerintahan DKI berdua lho," kata Ahok.
Dia semakin heran saat BPK malah menyerahkan laporan itu ke Sekda DKI Saefullah di ruangannya secara diam-diam. Padahal menurut Ahok hal itu tidak boleh karena Sekda belum mendapat surat kuasa darinya.
"Kenapa si Kepala BPK DKI tidak pernah ketemu saya. Itu prosedur tata negara dan kenapa waktu naikin LHP nggak pernah kasih ke saya draft-nya. Nggak pernah tanya sama saya, berarti tendensius. Ini yang perlu dilakukan pansus," ujarnya.
(dha/fdn)
Sumber
jadi siape ntuh nyang nyuruh audit investigasi??
