Belum Seminggu Menjabat, Rizal Ramli Picu Tiga Kontroversi

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli dilantik Presiden Joko Widodo menggantikan Indroyono Soesilo pada Rabu 12 Agustus 2015. Belum genap seminggu menjabat, mantan Menteri Koordinator Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu sudah mengeluarkan sejumlah pernyataan kontroversial.

Pernyataannya itu tidak saja berkaitan dengan kementerian yang dibawahinya, tetapi juga mengintervensi program kerja kementerian lainnya.

Setidaknya tiga masalah yang dipersoalkan Rizal, yang sebelum diangkat menjadi menteri dikenal sebagai tokoh yang kerap melontarkan kritik terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi-JK.

1. Program Listrik 35 Ribu Mega Watt.
Rizal melontarkan wacana agar target pengembangan listrik 35 ribu MW direvisi. Rizal Ramli beralasan target itu tidak realistis karena terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Pendapat Rizal dibenarkan oleh seorang pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sebab, target itu dipatok dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,6 persen per tahun. "Wajar kalau harus direvisi, pertumbuhan sekarang kan nyatanya beda," ujar pejabat tersebut.

Namun pernyataan Rizal ditentang oleh Menteri ESDM Sudirman Said. Dia kukuh tidak akan merevisi target tersebut. Pemerintah sebelumnya sudah menghitung target tersebut adalah proyeksi kebutuhan listrik nasional hingga 2019.

2. Pembelian 30 Pesawat Garuda Indonesia.
Rizal mengatakan rencana pembelian 30 pesawat itu harus ditunda dengan alasan tidak ingin Garuda bangkrut. Maskapai pelat merah ini diketahui meminjam duit US$ 44,5 miliar untuk memboyong burung besi Airbus A350 buatan Prancis itu.

Rizal juga mengatakan penggunaan pesawat itu hanya cocok digunakan untuk penerbangan ke Amerika dan Eropa. Sedangkan tingkat keterisian penumpang Garuda Indonesia pada rute itu hanya 30 persen.

Menteri BUMN Rini Soemarno, berang terhadap pernyataan Rizal yang dinilai kelewat batas lantaran Kementerian BUMN berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Perekonomian. "Jangan ada yang mencampuri Garuda di luar Kemenko Perekonomian," kata Rini.

3. Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung.
Rizal yang menjabat sebagai penasehat ekonomi PBB itu menduga ada kepentingan bisnis pribadi pejabat dalam “perang” proposal pengadaan kereta api cepat yang sedang diperebutkan Jepang dan Cina.

Informasi adanya backing dan pejabat yang bermain dalam proyek kereta api cepat itu diperoleh Rizal dari Jokowi. Meski adanya permainan di balik proyek tersebut, ujar Rizal, pemerintah tidak akan terpengaruh dan tetap akan memilih yang terbaik. "Kita tidak akan pengaruh. Kita pilih yang terbaik untuk bangsa kita," ucap Rizal.

Namun, menurut Mantan Menko Perekonomian Sofyan Djalil yang kini menjabat Kepala Bappenas, lamaran Jepang dan Cina sedang dinilai konsultan independen. Ditargetkan nama pemenang sudah keluar akhir Agustus mendatang.

SUMBER........