NUNUKAN - Otoritas Malaysia baru saja mengeluarkan larangan pengiriman sembilan bahan pokok (Sembako) ke Kecamatan Krayan. Akibatnya, warga di kawasan Kayan Mentarang tersebut terancam krisis sembako.

Larangan yang belum diketahui pasti penyebabnya ini, mengakibatkan dampak yang begitu besar terhadap kelangsungan hidup warga Krayan. Betapa tidak, sekitar 90 persen sembako warga Krayan, selama ini didatangkan dari kawasan Serawak, Malaysia.

“Lebih 90 persen, masyarakat Krayan hidupnya bergantung dari barang-barang asal Malaysia. Dengan kejadian ini (larangan, Red), tentu berdampak terhadap kebutuhan masyarakat,” ungkap Gat Kaleb, tokoh masyarakat Krayan dilansir Radar Nunukan (Grup JPNN.com), Sabtu (16/5).

Otoritas Malaysia tidak lagi memperkenankan produk negara mereka masuk ke Krayan. Padahal, kebutuhan sehari-hari daerah yang berpenduduk sekitar 18 ribu jiwa ini sangat bergantung dari Malaysia.

“Kalau mau ambil (Sembako. Red) dari Indonesia, sangat sulit. Harganya lebih mahal dan transportasinya sulit karena faktor geografis yang dimiliki Krayan ini,” ungkap Kaleb.

Kaleb menjelaskan, sembako made in Malaysia yang selama ini disubsidi pemerintah Malaysia untuk warganya masuk ke Desa Long Bawan ibukota Kecamatan Krayan dari Bakalalan (Malaysia).

Sementara barang dari Bakalalan ini diperoleh dari Lawas (Malaysia). Namun, setelah jalan dari Bakakalan bagus, para pedagang dari Lawas (Malaysia) itu langsung membawa barang-barang ke Long Bawan dan tidak lagi melalui pedagang di Bakalalan. Sehingga, pedagang yang berada di Bakalalan menyampaikan protes yang menyebabkan Pemerintah Malaysia akhirnya menempatkan petugas dari Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) untuk memantau lalu lintas barang yang akan masuk ke Krayan.

“Kalau sebelumnya, barang bisa masuk ke Krayan dengan menggunakan kendaraan tapi sekarang sudah tidak bisa lagi,” terang Kaleb.

Menurutnya Kaleb, meskipun baru sepekan terjadi penutupan, dampaknya sudah luas. Harga barang-barang sudah naik puluhan persen. Contoh, gula yang biasanya Rp 12.000 sekarang sudah menjadi Rp 15.000 per kilogram (kg). Bahkan, di Kecamatan Krayan Selatan kini telah mencapai Rp 20.000 per kilogram.

“Jika keadan ini hanya dibiarkan, masyarakat Krayan pasti alami krisis yang berkepanjangan,” ungkapnya.

Olehnya itu, atas nama tokoh masyarakat Krayan, Gat Kaleb berharap pemerintah, baik daerah, provinsi dan pusat segera mencarikan solusi agar perekonomian di Krayan dapat berjalan normal seperti biasanya.

“Artinya, ada solusi yang permanen. Paling tidak jalur perdagangan itu legal. Sebab, selama ini perdagangan di perbatasan dilakukan secara pendekatan budaya dan pendekatan kekeluargaan tanpa melihat bentuk perdagangan legalnya. (ogy/ris/jpnn)

sumber

jalannya ke krayan ngga ada