INILAHCOM, Jakarta - Optimisme para menteri ekonomi tentang masih kinclongnya perekonomian nasional, mulai terbantahkan. Bisa jadi, masa depan suram (madesu) benar-benar terjadi.

Rabu lalu(5/8/2015), BPS (Badan Pusat Statistik) merilis data ekonomi triwulan II-2015 yang cukup bikin miris. Mulai soal pertumbuhan, pendapatan negara, sampai setoran pajak, semuanya menciptakan pesimisme.

Semisal, pertumbuhan ekonomi di triwulan II-2015 hanya 4,67%, atau lebih rendah di banding triwulan I-2015 yang sebesar 4,71%. Artinya, pertumbuhan di semester II-2015 tak lebih dari 4,7%. Perlu perjuangan ekstra keras untuk meraih target pertumbuhan sesuai APBN-P 2015 sebesar 5,7%.

Saya kok pesimis, akan terjadi lompatan yang berarti di kuartal III dan IV nanti, kata ekonom senior Prof Didik J Rachbini saat berbincang dengan INILAHCOM, Jumat (7/8/2015).

Selanjutnya Didik memaparkan terjadinya penurunan ekspor sebesar 13,1 persen di bandingkan dengan semester II-2014. Dalam neraca perdagangan, BPS mencatat adanya surplus sebesar US$ 2 miliar. Artinya, tergolong masih rendah. Sementara dari sektor konsumsi juga sama beratnya. Karena daya beli masyarakat memang anjlok, kata Didik.

Untuk realisasi pendapatan negara sampai 31 Juli, belum menggembirakan. Angkanya hanya Rp771,4 triliun, atau 43,8% dari target APBN-P 2015 sebesar Rp1.761,6 triliun. Indikasi ini juga menggambarkan beratnya setoran dari sektor pajak.

Benar juga. Pendapatan negara dari pajak di triwulan II-2015, memang cukup cekak, hanya Rp 621,0 triliun. Atau 41,7% target Rp1.489,3 triliun. Pendapatan itu berasal dari pajak penghasilan migas (minyak& gas), pajak non-migas, pajak pertambahan nilai, serta penerimaan bea dan cukai.

Hanya satu sektor yang dinilai Didik masih menjanjikan yakni arus investasi masuk ke Indonesia. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bilang, investasi masuk sepanjang April - Juni mencapai Rp 135,1 triliun. Atau naik 16,3% dibandingkan periode yang sama 2014 yang mencapai Rp116,2 triliun.

Meski investasi masih menjanjikan, masih ada tapinya. Bahwa pemerintah belum sepenuh hati dalam membuka masuknya investasi. Beberapa kebijakan justru dikhawatirkan membuat hengkang investor," kata Didik.

Semisal soal pengetatan pajak. Bagaimana mungkin investor mau ramai-ramai masuk, kalau beban pajaknya tinggi. Demikian pula bagi industri yang sudah ada. Bisa-bisa harus tutup atau melakukan PHK massal karena tak kuat membayar pajak, terang pendiri Indef itu.

Kondisi ini, jelas Didik, tentunya tak menguntungkan bagi pemerintahan Jokowi-JK. Apalagi, target pertumbuhan ekonomi pada akhir 2015 di patok antara 5,2-5,7%. Rasa-rasanya pertumbuhan ekonomi sampai akhir tahun, sulit menyentuh 5 persen, pungkas Didik.

http://m.inilah.com/read/detail/2228046/ekonomi-jokowi-terancam-madesu

Presidennya aja madesu, gimana negara?