TRIBUN-TIMUR.COM - Laporan publik yang disampaikan melalui laporpresiden.id turun drastis. Minimnya respon langsung dari Joko Widodo terhadap isu terkait menjadi salah satu penyebabnya.

Ainun Najib, pencetus Lapor Presiden mengatakan jumlah laporan pernah meningkat drastis ketika situs Lapor Presiden di tweet oleh akun resmi presiden @jokowi, 12 Juli 2015 lalu.

"Ketika itu, jumlahnya bisa mencapai lebih dari 1.000 per hari. Namun, sebulan setelahnya laporan kian menurun dan kini sekitar 20 laporan per hari," kata Ainun Senin (10/8/2015) kepada BBC Indonesia.

Turunnya kuantitas laporan bisa disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah minimnya tanggapan langsung Joko Widodo tentang laporan terkait.

Ainun mengatakan lima keluhan teratas tiap bulan - yang dipilih berdasarkan sistem vote - selalu disampaikan ke presiden untuk dicermati.

Namun, Joko Widodo tidak menanggapi langsung laporan itu dalam situs laporpresiden.id sehingga para pengguna seakan tidak mendapat respon.

Padahal lanjut Ainun, Jokowi secara tidak langsung sudah menanggapi melalui berbagai output seperti di media massa atau Facebook dan Twitter resminya.

"Jadi misalnya bulan Mei itu isu tentang Novel Baswedan dan KPK, secara umum beliau sudah komentar di berbagai media. Terus kemudian soal sepak bola yang pada Mei juga. Itu bertepatan dengan beliau mengambil keputusan dengan tegas bahwa mendukung Menpora untuk membekukan PSSI," jelas Ainun.



Dalam akun Facebook, Joko Widodo mengatakan laporan publik yang dia terima melalui laporpresiden.id menjadi "bahan masukan" untuk "menentukan solusi serta melahirkan kebijakan yang selaras dengan kepentingan rakyat."

Respon Langsung ala Gedung Putih

Namun idealnya, agar para pengguna (yang kini telah mencapai 8.000) tetap aktif, perlu dibuat sistem respon yang jelas sehingga pengguna tahu bahwa laporan mereka mendapat tanggapan.



Ainun mencontohkan situs petitions.whitehouse.gov yang menampung petisi warga Amerika Serikat kepada pemerintah. Petisi-petisi dengan jumlah tanda tangan tertentu akan ditanggapi langsung di situs itu sehingga tercipta komunikasi dua arah.

"Memang awalnya situs ini dibuat untuk menciptakan alur komunikasi yang baik dari publik ke presiden. Karena itu, yang bisa saya lakukan adalah membenahi sistem pelaporan. Namun untuk mekanisme respon dari presiden ke publik tentu diserahkan ke Pak Jokowi dan staffnya," kata Ainun.

Sejak Mei, Lapor Presiden telah memberikan tiga laporan ke presiden untuk dibaca. Beriku adalah beberapa keluhan yang banyak Anda dukung:

- Usulan Kebijakan Hukuman Mati Untuk Koruptor oleh Adie Yoga
- Bubarkan Ormas Yang Bikin Resah Masyarakat (Bermasalah) oleh Mutiara Dari Timur
- Anak Indonesia Juga Butuh Acara Televisi Yang Sesuai oleh Eks Prams Kas
- Buat Perpres Tentang Berita Hoax dan Fitnah oleh Mimar Hidayat Makim

Pengamat politik dari CSIS, Tobias Basuki, mengatakan ada masalah dalam komunikasi presiden dan publik dan karena itu ada dua pekerjaan rumah besar dalam sistem komunikasi presiden yang harus dibenahi.

"Pertama, hingga saat ini Jokowi masih belum punya juru bicara resmi sehingga menjadi hambatan.

"Kedua, secara teknis ketika dia ingin menerima laporan publik, dia belum tahu bagaimana memilah informasinya dan bagaimana meresponnya. Karena tidak semua aduan relevan untuk presiden."

Konsep yang "kurang matang" ini, pada akhirnya bisa menjadi beban dua arah. "Baik ke presiden sendiri yang belum tentu menanggapi semua, juga ke masyarakat yang belum tentu mendapat respon karena tidak semua bisa ditanggapi."(bbc) BukanUrusanSayah