Tribunnews.com, Jakarta - Besarnya tantangan yang dihadapi pemerintahan Jokowi-JK tidak hanya
nampak dari warisan utang yang mencapai lebih dari
Rp 3.000 triliun. APBN-P tahun 2014 dan ruang fiskal
yang tersedia pada tahun 2015 sangatlah terbatas
untuk melaksanakan agenda kerakyatan. Ditinjau beban subsidi yang diwariskan pun mencapai
Rp 350 triliun. Bandingkan dengan belanja modal
tahun 2014 yang hanya Rp 133 triliun. Bahkan utang
yang jatuh tempo pada bulan Januari 2015 yang
mencapai Rp 87 triliun pun menjadi bayang-bayang
beratnya tantangan fiskal yang dihadapi. Demikian paparan Deputi Tim Transisi Jokowi-JK,
Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Rabu (13/8/2014). Namun, menurut Hasto, buramnya potret fiskal
menjadi tantangan dan seni pemerintahan tersendiri
bagi Jokowi. "Rakyat, khususnya yang rentan terhadap berbagai
persoalan kemiskinan seperti petani dan nelayan,
harus menjadi fokus perhatian kita," tegas Jokowi
sebagaimana dikutip Hasto saat memberikan
pengarahan ke tim transisi. Karena itulah di dalam setiap pengarahan terhadap
agenda pokok yang harus dijalankan tim transisi,
Hasto mengungkapkan, Jokowi berulang kali
menegaskan bahwa Kantor Transisi harus
menjabarkan program-program seperti
mempercepat Kartu Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, penataan rumah rakyat agar lebih sehat, dan
mencerminkan kualitas sosial kehidupan yang
berperikemanusiaan serta kemudahan rakyat di
dalam mendapatkan pekerjaan. "Ke depan tidak boleh lagi nelayan tidak bisa melaut
hanya karena tidak ada solar, ataupun modal", tegas
Hasto. Untuk itulah Hasto menjelaskan, Pokja APBN dan
Energi harus mencari terobosan. "Kebijakan ekonomi berdikari dan kedaulatan energi
memerlukan cara berpikir baru dalam implementasi
kebijakan. Tidak boleh lagi kebijakan pemerintah
tersandera oleh berbagai kelompok kepentingan
seperti mafia impor dan mafia minyak," tambah
Hasto. Dengan demikian, kepemimpinan dari seluruh jajaran
kementerian negara untuk berani menyelesaikan
akar persoalan pokok sangatlah diperlukan. "Kepemimpinan kedepan adalah kepemimpinan
yang turun ke bawah dan memahami secara detail
persoalan di lapangan. Hanya dengan cara itu
pemerintah yang efektif dan bekerja akan benar-
benar hadir," ucap Hasto.