Sebagai partai pengusung Presiden Jokowi, PDIP meminta untuk lebih dilibatkan dalam kabinet. Sebab partai bermoncong putih itu merasa memiliki tanggung jawab moral terhadap jalannya pemerintahan.

"Kita bertanggung jawab pada pemerintahan ini. PDIP yang usung Jokowi, sehingga kita ada tanggung jawab moral untuk beri masukan pas bagi pemerintahan ini," ujar politisi PDIP Andreas Pereira dalam diskusi Perspektif Indonesia bertajuk 'Reshuffle Kabinet Sudah Net' yang digelar oleh Smart FM dan Populi Center di Restoran Gado-gado Boplo, Jl Gereja Theresia, Jakarta Pusat, Sabtu (8/8/2015).

"Bukan soal incar mengincar tapi tanggung jawab. PDIP ingin teribat lebih intensif di kabinet. Kalau baik pemerintah pasti baik, kalau buruk maka PDIP yang pertama (dicecar). 2019 menjadi pertaruhannya buat kami. Makanya secara intensif PDIP ingin terlibat," tegasnya.

Menyoal kocok ulang atau reshuffle dalam kabinet, Andreas menilai saat ini sudah sangat diperlukan. Partainya pun sudah pernah mengusulkannya kepada Presiden Jokowi secara langsung agar kinerja pemerintahan bsia berjalan lebih optimal, terutama dalam sektor krusial.

"Presiden yang punya wewenang dan hak. Keputusan hak prerogatif presiden. Yang evaluasi itu masukan dari berbagai pihak, tinggal presiden memutuskan. Ini soal waktu saja," kata dia.

"Sebenarnya buat saya lebih cepat lebih baik. Ini beri ruang lebih pasti bagi siapa yang gantikan untuk adaptasi. Sebelum lebaran, jadi biar menteri bisa lebaran di rumah jabatan hahaha. Tapi urusan itu kita tak ikut campur. Ya lebih cepat, lebih baik. Kalau bisa setelah pidato untuk penyelenggaraan anggaran menteri bisa mempersiapkan," tambah Andreas.

Sementara itu Ketua DPP PAN Teguh Juwarno menyerahkan reshuffle sepenuhnya kepada Jokowi. Namun dia berharap, Jokowi bisa menempatkan orang-orang yang berkompeten untuk merepresentasikan kinerja yang baik.

sumber

Temui Wantimpres, Seknas Jokowi Desak Perombakan Kabinet
Relawan pendukung Joko Widodo yang tergabung dalam Sekretariat Nasional Jokowi (Seknas Jokowi) meminta segera dilakukan perombakan kabinet (reshuffle). Pada Rabu (5/8/2015), Seknas Jokowi menemui Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) untuk menyampaikan keinginan mereka.

"Seknas kan sejak awal mendukung Jokowi, pasti kita ingin Jokowi berhasil. Bagaimana caranya supaya Jokowi berhasil ada hal yang harus dievaluasi serius, salah satunya adalah kabinetnya," kata Ketua Umum Seknas Jokowi Muhammad Yamin di Kantor Wantimpres Jakarta, Rabu (5/8/2015).

Menurut Seknas, masyarakat saat ini hanya percaya kepada Presiden Jokowi, bukan kepada kabinetnya. Oleh karena itu, Seknas menilai Jokowi perlu mengambil langkah berarti, yakni dengan melakukan perombakan kabinet, terutama tim ekonomi kabinet.

Baik tokoh, kebijakan, maupun program yang dikerjakan tim ekonomi Kabinet Kerja dinilai belum mencerminkan visi misi Nawacita.

"Semua orang kan melihat, semua orang mengeluhkan karena kinerja ekonomi tidak bagus, tidak sesuai harapan dan tidak sesuai Nawacita dan Seknas Jokowi berkomitmen dengan program kawal Nawacita," kata Yamin.

Menurut Yamin, tim ekonomi Jokowi perlu dipimpin tokoh yang mengerti Nawacita. Seknas mengusulkan agar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil diganti dengan tokoh lain.

Ada dua nama yang disebut-sebut sebagai calon pengganti Sofyan, yakni ekonom Rizal Ramli dan mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution. Dari dua nama itu, Seknas menilai Rizal Ramli lebih pantas memimpin tim ekonomi.

Kendati demikian, Seknas menyerahkan kepada Jokowi untuk menempatkan tokoh yang dianggapnya tepat dalam kabinet. Seknas mengaku tidak mengajukan satu pun nama melalui Wantimpres.

Menurut Yamin, Wantimpres merespon positif desakan reshuffle yang disampaikan Seknas ini.

"Saya kira Wantimpres juga bagian yang menginginkan reshuffle. Tadi kami bertemu Bu Ketua Sri Hadiningsih dan Pak Shidarta. Responnya positif, kita berdiskusi panjang lebar, Bu Sri ahli ekonomi jadi tahu," kata Yamin.

sumber