Capres dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Joko Widodo atau Jokowi (kanan) bersalaman dengan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh disaksikan Sekjen Partai NasDem, Patrice Rio Capella (kiri) sebelum mereka mengadakan pertemuan tertutup di Kantor DPP NasDem, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, Sabtu (12/4/2014). Partai NasDem sepenuhnya akan mendukung Jokowi sebagai Capres 2014. Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha

Tribunnews.com, Jakarta - Sejak Pemilu Legislatif 9 April 2014 lalu, bakal calon presiden PDI Perjuangan Joko Widodo selalu menyebut kerja sama politik yang bakal dijalankan dengan parpol lain -jika terpilih jadi presiden- tidak berujung pada bagi-bagi kursi. Dengan kondisi politik Indonesia saat ini, mungkinkah itu terjadi?

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro berpendapat, janji Jokowi itu sangat mungkin terealisasi. Menurutnya, sepanjang sejarah kekuasaan di Indonesia, khususnya pascareformasi, seluruh parpol lebih menonjolkan transaksional dan bagi-bagi kursi ketimbang pembagian tugas pemerintahan.

"Bila kerja sama poltik seperti itu, yang terlihat memang menjadi motivasi siapa mendapatkan apa. Who gets what, how and when," ujar Siti kepada Kompas.com, Minggu (20/4/2014).

Lingkaran koalisi parpol penguasa, lanjut Siti, kerap tersandera kepentingan elit parpol. Menteri-menteri diisi oleh para petinggi parpol. Latar belakang menteri dengan instansi yang dipegang kerap 'enggak nyambung', sehingga ujung-ujungnya pengabdian terhadap kebutuhan masyarakat luas tidak terwujud lantaran para elit sibuk dengan kepentingannya masing-masing.

Siti mengatakan, janji Jokowi merupakan angin segar bagi dunia birokrasi di politik nasional. Koalisi tanpa bagi-bagi kursi, tutur Siti, memungkinkan pembagian kerja dan tugas yang profesional di jajaran kabinet. Apalagi, Jokowi pernah mengatakan bahwa kursi menteri di pemerintahan bakal diisi lebih banyak profesional ketimbang ketua-ketua partai politik, seperti yang kini terjadi.

Awas pembelot

Kendati demikian, Siti mengatakan bahwa kabinet kerja itu bukannya tanpa ancaman gangguan. Pembelotan anggota koalisi di tengah jalan demi meraup keuntungan pribadi atau partai politik masing-masing, sangat mungkin terjadi. Tak mudah, lanjut Siti, mengubah wajah politik di Indonesia yang dikenal cenderung transaksional.

"Seperti yang sudah-sudah, kerja sama antar partai senantiasa dilandasi oleh iming-iming keuntungan dengan menduduki jabatan strategis tertentu yang bisa menghasilkan profit," ujarnya.

Oleh sebab itu, Siti menyarankan, PDI Perjuangan lebih berhati-hati menjajaki kerja sama politik alias koalisi dengan sejumlah partai politik lain. Hambatan pembelotan di tengah jalan, kata dia, dapat diminimalisasi sehingga kabinet kerja bekerja efektif.
Sumber

Jokowi hasil kerjanya memang nyata dibandingkan Ocehan Capres sebelah tuh