Rumor perombakan kabinet belakangan ini menjadi tricky business yang perlu dicermati oleh Presiden Joko Widodo. Rumor yang menghebohkan ini cuma memuaskan libido kekuasaan sejumlah kalangan the ruling elite. Sebaliknya, rakyat di akar rumput tak peduli.

Sejak terpilih sebagai presiden, Jokowi, sengaja atau tidak, telah menghadapi kerumitan tarik-menarik begitu banyak kalangan yang berkepentingan menempatkan orang-orangnya sebagai menteri. Maka, pembentukan Kabinet Kerja hanyalah kompromi politik yang kurang bermakna demi mencapai Nawacita-Trisakti.

Jokowi pasti ingin membuat senang semua orang yang berkepentingan dengan kompromi politik itu. Namun, pada akhirnya, orang-orang yang berkepentingan itu justru menjadi kurang senang dengan komposisi Kabinet Kerja.

Dan, ironinya, mungkin orang itu-itu juga yang kini menuntut perombakan kabinet dengan berbagai dalih yang layak dipertanyakan kesahihannya. Secara karikaturis, banyak yang menyaksikan seorang presiden yang ingin bekerja tulus direcoki oleh orang-orang di sekelilingnya.

Mungkin baru kali ini seorang presiden menghadapi dilema perombakan kabinet dalam sejarah negeri ini yang sudah menyaksikan hampir 50 kali terbentuknya kabinet sejak Proklamasi. Namun, dilema itu terjadi saat kita menghendaki terbentuknya sistem presidensial yang semakin kuat.

Ketika Presiden Soekarno memulai sistem presidensial yang kuat sebagai ralat terhadap demokrasi parlementer yang diramaikan oleh "kabinet jatuh-bangun", perombakan kabinet bak pekerjaan membalikkan telapak tangan. Bung Karno butuh 20 menit di lorong Istana Bogor berkonsultasi dengan Menpangad Letjen Ahmad Yani untuk mengganti dua menteri.

Presiden Soeharto memperkuat sistem presidensial melalui serial Kabinet Pembangunan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, dan pemerataan. Saat awal Orde Baru, Pak Harto masih menjatahi tokoh-tokoh partai non-Golkar duduk di kabinet.

Jokowi tentu tetap ingin memperkuat sistem presidensial tersebut. Ia ingin mencoba resep serial kabinet "kerja" yang pertama kali dibentuk Bung Karno, Juli 1959, yang semua menterinya dari kalangan independen nonpartai.

Ternyata cukup banyak politisi dari Koalisi Indonesia Hebat yang bertengger di Kabinet Kerja pimpinan Jokowi. Untungnya ada beberapa birokrat dan akademisi yang dapat dikategorikan sebagai orang-orang independen.

Ketika kampanye dan setelah terpilih sebagai presiden, Jokowi juga berkali-kali berjanji akan membentuk kabinet "profesional" dan "ramping". Akhirnya, definisi profesionalisme menjadi kabur, terutama setelah Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut ada juga "politisi yang profesional".

Mimpi membentuk kabinet yang ramping juga gagal. Apa lacur, rencana membentuk kabinet yang hanya terdiri atas sekitar 20 menteri juga gagal.

Alhasil, belum satu pun janji dari tiga predikat kabinet (kerja, profesional, dan ramping) yang terpenuhi. Namun, sebagian besar publik tampaknya mafhum janji tersebut tak bisa dipenuhi Jokowi akibat tekanan banyak pihak dalam pembentukan kabinet, September-Oktober lalu.

Satu lagi janji Jokowi dalam soal kabinet ialah baru akan merombaknya, jika perlu, setelah satu tahun bekerja. "Pokoknya tiap menteri akan saya beri target. Menteri-menteri yang gagal memenuhi target dalam setahun akan saya ganti," ujar Jokowi saat hari pencoblosan pemilu legislatif, 9 April 2014.

Sejak tanggal itu, Jokowi berkali-kali menegaskan rencana pergantian berkala setiap satu tahun. Sebenarnya ini periode pergantian yang logis dan bagus untuk menilai kinerja seseorang. Ini seperti kenaikan kelas murid SD sampai SMA yang juga dilakukan per tahun.

Janji kampanye Jokowi membentuk kabinet kerja, profesional, dan ramping sudah meleset. Kini, janji kabinet akan dirombak setelah evaluasi setelah satu tahun terancam meleset pula.

Jika perombakan dilakukan sekitar akhir Juli, usia kabinet baru genap sembilan bulan. Hasil evaluasi tiap menteri, buruk atau baik, perlu digantikan atau tidak, mungkin belum selengkap seperti yang dikehendaki Jokowi.

Begitu Jokowi mengumumkan perombakan kabinet melalui siaran langsung televisi-televisi nasional dan lokal, tersajikanlah drama menegangkan. Rating televisi meroket, portal-portal berita kebanjiran item berita, koran-koran akan menyajikan aneka analisis ataupun pro dan kontra perombakan.

Setelah hening sejenak, beberapa pekan kemudian, semua mata kembali memandang Jokowi seorang sebagai penanggung beban. Kita mengernyitkan dahi, memikirkan sebenarnya Jokowi orang nomor berapa di republik ini, nomor satu, dua, atau bahkan nomor tiga?

sumber

nomor berapa hayo