JAKARTA – Rendahnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2015 yang hanya 4,67 persen menjadi perhatian banyak pihak. Menkeu Bambang Brodjonegoro menjelaskan bahwa perlambatan ekonomi semester pertama disebabkan rendahnya penyerapan anggaran. Namun, dia menegaskan bahwa hal itu bukan satu-satunya penyebab.

Menurut Bambang, kinerja pemerintah daerah juga memiliki andil dalam rendahnya pertumbuhan ekonomi saat ini. Setidaknya ada dana Rp 273,5 triliun yang menganggur di bank pembangunan daerah (BPD).

’’Jadi, kalau ada yang tanya kenapa pertumbuhan ekonomi melambat? Salah satunya disebabkan anggaran Rp 273,5 triliun masih mengendon di bank (daerah),’’ ujar Bambang di Jakarta kemarin (6/8). Adanya dana yang mengendap di bank daerah tersebut dilaporkan Bambang kepada Presiden Jokowi kemarin.

Itulah salah satu faktor lemahnya konsumsi pemerintah pada kuartal II 2015. ’’Itu jadi concern. Tadi saya usulkan. Jadi, mau dicari mekanisme supaya di daerah bisa dipercepat,’’ katanya.

Mantan kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) tersebut mengungkapkan, total dana pemda di BPD terus meningkat setiap bulan sejak Januari sampai Mei. Dia mengakui bahwa jumlah dana transfer ke daerah yang mencapai Rp 664,6 triliun dalam APBN Perubahan (APBNP) 2015 cukup besar. Karena itu, pemerintah daerah kewalahan dalam mengelola dana tersebut.

’’Mereka kewalahan, jadi larinya ke bank. Tapi, yang terpenting, seharusnya itu jadi aktivitas dan kegiatan. Kami sudah imbau pemda,’’ jelas Bambang. Selain itu, minimnya penyerapan dana pemda disebabkan bakal diselenggarakannya pilkada serentak. Dia memprediksi pencairan dana mulai dikeluarkan saat mendekati waktu pilkada serentak.

’’Pilkada kan kampanye mulai September. Mungkin, setelah itu, akan melonjak. Mudah-mudahan pengeluarannya benar dan tepat sasaran,’’ tegasnya. Meski begitu, pihaknya akan mengambil sikap terkait dengan tersendatnya penyerapan anggaran di daerah.

Pihaknya bakal memberikan reward dan punishment bagi daerah yang mampu menyerap anggaran dengan baik dan cepat. (ken/c14/oki)
http://www.jawapos.com/baca/artikel/...ndon-Rp-2735-T
====================================
mending tidak terserap daripada di korupsi