Kiai Hasyim Tolak Hasil Muktamar NU Jombang
Jumat, 07 Agustus 2015 , 05:21:00


Kiai Hasyim Muzadi, mantan Ketua PBNU, sekarang Wantimpres Jokowi.

MALANG - Ormas terbesar di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama (NU) sedang dalam krisis konflik setelah helatan Muktamar NU ke-33 yang baru selesai dilaksanakan di Jombang.

Mencuatnya konflik pasca Muktamar tersebut datang setelah kemarin sore, tokoh Nahdlatul Ulama (NU) asal Kota Malang yakni KH Hasyim Muzadi menolak hasil muktamar Jombang. Dari kediamannya di Jalan Cengger Ayam, Kota Malang, mantan Ketua Tanfidiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini menolak hasil Muktamar Jombang.

Menurut dia, Muktamar Jombang yang menghasilkan Ketua Tanfidiyah KH Said Aqil Sirodj dan Rois Am KH Ma'ruf Amin dinilai tidak sesuai aturan.

"Kalau konsep yang dihasilkan muktamar mungkin menerima, tapi kalau pemimpin yang dihasilkan dari muktamar ini saya menolak," kata dia dalam konfrensi pers kemarin.

Pria yang dalam muktamar Jombang mencalonkan diri sebagai Rois Am ini menambahkan, ada sejumlah hal yang ditabrak oleh Muktamar Jombang. Salah satunya adalah tidak memenuhi kuorum-nya pemilihan ketua tanfidiyah yang menghasilkan KH Said Aqil Sirodj sebagai pemenang.

Kiai Hasyim berkesimpulan kalau forum pemilihan yang dilaksanakan di Alun-Alun Jombang ini karena pada waktu bersamaan, dirinya dengan Calon Ketua Tanfidiyah yang lain yakni KH Sholahudin Wahid mengumpulkan pimpinan NU dari wilayah dan cabang di Pesantren Tebuireng.

Dari hasil mengumpulkan pimpinan NU inilah, menurut Kiai Hasyim diketahui kalau totalnya ada 401 pimpinan wilayah dan cabang. Jumlah ini sangat banyak karena total pimpinan wilayah dan cabang yang punya hak suara hanya 508.

Nah, karena inilah, menurut Kiai Hasyim tidak mungkin muktamar di Alun-Alun Jombang kuorum karena pimpinan wilayah dan cabang mayoritas berada di Tebuireng. "Bisa dicek kalau di Tebuireng memang jumlahnya 401," tambahnya.
http://www.jpnn.com/read/2015/08/07/...ar-NU-Jombang-


Penentang AHWA Kalah, Isu Muktamar Tandingan Muncul
Rabu, 05 Agustus 2015 , 20:42:00

JOMBANG - Isu muktamar Nahdlatul Ulama (NU) tandingan langsung muncul pasca-keputusan tentang penerapan sistem ahlul halli wal aqdi (AHWA) untuk memilih rais aam syuriah dalam pleno Muktamar NU ke-33 di Alun-Alun Jombang. Sebab, penerapan AHWA itu disebut-sebut sebagai kekalahan kubu KH Sholahuddin Wahid dan KH Hasyim Muzadi.

Gus Sholah -panggilan Sholahuddin Wahid- memang merupakan salah satu kandidat untuk ketua umum tanfidziyah PBNU. Sedangkan KH Hasyim Muzadi merupakan kandidat rais aam syuriah PBNU.

Namun, isu muktamar tandingan itu ditepis KH Abdurrahman Kautsar, putra KH Nurul Huda Jazuli asal Ponpes Ploso, Kediri. Ia menjamin tidak akan ada muktamar NU tandingan.

"Insy Allah saya pikir itu tidak akan terjadi. Itu pihak (yang menolak AHWA, red) tetap kiai-kiai yang tak mungkin melakukan hal itu (menggelar muktamar tandingan, red). Mereka tidak akan pernah menghendaki perpecahan di tubuh NU," kata Kiai Nurul saat konferensi pers di Media Center Muktamar NU di Jombang, Rabu (5/8).

Hal senada disampaikan KH Abdul Salam Shohib, pengasuh Ponpes Mambaul Maarif Denanyar, Jombang. Menurutnya, di NU tidak ada yang namanya forum tandingan seperti yang berkembang itu.

"Insya Allah tidak. Di Nahdlatul Ulama terkenal diawali gegeran (ricuh, red) dan diakhiri ger-geran (tertawa)," pungkasnya.

Informasi adanya muktamar 'tandingan' berkembang di media center SMAN 1 setelah sejumlah PWNU, PCNU yang menolak sistem AHWA, melakukan pertemuan di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang. Pertemuan itu digelar setelah pleno muktamar mengumumkan 9 kiai yang duduk dalam tim AHWA untuk memilih rais aam syuriah PBNU
http://www.jpnn.com/read/2015/08/05/...dingan-Muncul-


Hasyim Muzadi Soal Muktamar: Ulama Turun Harga Jika Dipilih Politisi
Kamis, 06/08/2015 16:05 WIB


Hasyim Soal Muktamar: Ulama Turun Harga Jika Dipilih PolitisiKH Hasyim Muzadi (baju putih) berjalan dikawal pendukungnya seusai menghadiri rapat dengan sejumlah pengurus PWNU dan PCNU di Ponpes Tebuireng Jombang, Jawa Timur, Rabu (5/8). KH Hasyim Muzadi meminta pendukungnya tidak menggelar muktamar tandingan, apalagi membentuk NU tandingan karena akan merusak organisasi yang didirikan para ulama. (ANTARA FOTO/Syaiful Arif)

Jombang, CNN Indonesia - Penyelenggaraan Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur, menghasilkan terpilihnya KH Ma'ruf Amin sebagai Rais Aam atau Ketua Dewan Syuro dan Said Aqil Siradj kembali menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Namun terpilihnya dua pucuk pimpinan NU itu menyisakan persoalan. Gejolak yang terjadi di ajang muktamar memantik kegaduhan di antara para peserta. Banyak pertanyaan yang kemudian muncul di kalangan masyarakat. Apa yang sesungguhnya sedang terjadi dalam tubuh organisasi kemasyarakatan terbesar di Tanah Air itu. Benarkah sejumlah partai politik "bermain" hingga merecoki pelaksanaan muktamar. Dan apakah NU sudah dihantui perpecahan.

Untuk mengetahui lebih mendalam fenomena di tubuh NU terkini, wartawan CNN Indonesia Wida Subianto mewawancarai KH Ahmad Hasyim Muzadi di Ndalem Kasepuhan atau tempat tinggal pendiri NU KH Hasyim Asy'ari di area Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Rabu malam (5/8). Berikut perbincangan dengan kiai sepuh NU yang juga bekas Ketua Umum PBNU dan kini terjun dalam kancah perpolitikan nasional itu.

Sebagai tokoh NU sekaligus seorang politikus, seiring dengan Muktamar NU ke-33 ramai ditengarai ada partai politik yang masuk dalam Nahdlatul Ulama, sebenarnya bagaimana, apa masalahnya?
Sebenarnya dalam berpolitik, Nahdatul Ulama sudah punya patokan. Patokan yang pertama adalah politik kekuasaan, yang mengejawantah pertama adalah politik-politik partai politik. Dia memang bergerak dan disiapkan untuk mengambil kekuasaan dan jabatan. Bagian yang kedua adalah politik kemashlahatan, baik politik kebangsaan, keumatan, politik internasional, dan politik apapun yang menyangkut masalah kemaslahatan umat. Untuk yang pertama, kegiatan politik praktis tidak boleh merangkap dengan Nahdlatul Ulama. Boleh bersinergi tapi tidak boleh dirangkap (jabatan), ketua partai tidak bisa jadi ketua di NU, tapi bisa bekerja sama dalam satu umat. Politik kemaslahan itu kewajiban NU.

Apakah ada yang membahayakan bagi NU saat ini?
Dalam hal ini PKB (Partai Kebangkitan Bangsa). Sebenarnya dia (PKB) lahir dari NU, seharusnya dia memegang amanat NU dan membesarkan NU di dalam bidang politik. Seharusnya jadi kepanjangan tangan di bidang politik dan struktural tetap harus dipisahkan. Seharusnya menunggu amanat NU harus apa. Tapi belakangan ini karena merasa fasilitasnya cukup, merasa juga mungkin banyak pejabat yang di-create dan dibentuk melalui PKB maka secara psikopolitik PKB merasa di atas NU, NU yang mengabdi ke PKB. Ini NU menjadi dieksploitasi.

Teknis awal mulanya adalah AHWA (Ahlul Halli Wal Aqdli)?
Sebenarnya AHWA bukan lembaga, AHWA itu metodologi pemilihan yang lazim di NU baik syuriah, tanfidziah, direct election. AHWA ingin mengubah direct ke indirect. Yang sebetulnya hak cabang dan wilayah. Tapi oleh PBNU diambil. Sebenarnya enggak apa-apa diambil, asal memiliki persatuan, yang semula memiliki hak. Namun ternyata adaptasinya kurang matang, sehingga dari PBNU memaksakan suaranya diambil. Sementara dari wilayah dan cabang enggak ingin suaranya diambil, di sinilah terjadi konflik kepentingan. Jadi sebenarnya enggak ada kaitannya, kaitan partai politik dan AHWA, tetapi mungkin secara analisis dan kepentingan, AHWA lebih menguntungkan buat partai politik daripada direct. Cuma yang tidak bagus adalah partai politik yang mengabdi NU mengatur NU dengan mindset politik. Di NU itu kan minset politiknya kan civil society, misalnya gotong royong, silaturahim, saling tolong menolong, akhlaqul karimah. Belum terkontaminasi terlalu jauh tentang masalah kepentingan jabatan, kalau politik kan transaksional dengan baik tentang kepentingan-kepentingan. who get what.

Baik who get what. Lalu, kalau diambil partai politik, sebenarnya kekuatannya sebesar apa Nahdlatul Ulama?
NU lebih besar dari partai apapun. NU mendidik, pendidikannya, agamanya. Diambil kekuatan-kekuatan NU dalam mendidik agama, akhlak, wawasan kebangsaan, keumatan, termasuk tata hubungan secara teoritis antara agama dan negara.

Anggota Jam'iyah NU diambil sebesar itu?
Saya kira ndak lah, banyak orang NU yang masuk Golkar, masuk PDIP, jadi PKB tidak mungkin sebesar NU, karena politik NU keumatan, partai politik setingkat, pasti terbagi, tidak mungkin terkonsentrasi. Kalau mau berbaik-baik dengan NU secara riil, bukan basa basi, tentu naik (massa pendukung partainya).

Jadi karena jumlah massa NU besar, menarik minat partai-partai?
Saya kira iya. Partai punya elite, tapi partai enggak punya grass roots, akar rumputnya ada di NU. Dia (partai) melihat langsung, tapi melompati NU, kan harus kompromi, dia maunya langsung, tidak melalui jenjang NU-nya, lebih ringkas. Jadi untuk ke depan perlu penaatan kembali hubungan antara NU dan partai politik semua, tak hanya PKB.

Apakah ada yang lain selain jumlah jemaahnya dari NU?
Ada. NU kiai-kiainya belum masuk angin, dia punya kepercayaan. Itu sulit dicapai politisi. Politisi pragmatis, sementara masyarakat lihat politikus pragamatis, cash and carry. Kiai NU banyak yang karismatik, inilah kesulitan partai. Ibarat kendaraan, dia (partai) memerlukan kernet untuk cari penumpang. Ini mengapa partai sulit meninggalkan NU dan Muhammadiyah.

Anda di sini karena mengejar posisi Rais Aam?
Jadi di NU jabatan Rais Aam itu bukan jabatan yang diminta, tapi lebih pada hati nurani. Rais Aam itu jabatan yang sangat kultural, belum tentu orang yang pintar bisa diangkat jadi Rais Aam kalau tidak ada kesamaan kultural. Saya pun sudah lama di NU, sudah 50 tahun, saya tahu itu, saya tidak pernah nyeletuk lisan saya meminta posisi Rais Aam.

Kalau ditunjuk muktamirin di Tebuireng?
Kalau penunjukannya normal, saya masih mempertimbangkan. Sekarang hari ini (Rabu malam) di Tebuireng seperti ini. Saya tidak menerima jabatan Rais Aam. Kalau saya terima sekalipun ditunjuk oleh mayoritas, itu mengakibatkan NU terbelah. Tapi kalau dipilih di Alun-alun (arena muktamar) ya tidak mungkin karena saya tidak mau memimpin dengan diproses secara tidak sehat yang dilakukan panitia muktamar 2015.

Muktamirin di sini menuntut demisioner lalu membentuk muktamar ulang tiga bulan lagi. Bapak mempersiapkan diri untuk posisi Rais Aam muktamar ini? Kalau ditunjuk di muktamar tiga bulan ini?
Iya. Tapi kalau ndak. Jadi misalnya kalau iya, kalau ndak tiwas bilang iya tapi tidak berarti malu, biarkan berjalan alamiah, seluruh yang ada di NU diproses denganberjalan alamiah, tanpa rekayasa, tanpa dipolitisasi. Yang diperlukan itu siapa yang menangani (muktamar). Masalah krusialnya itu saja. Kalau yang krusial itu sudah ditangai, saya pikir akan beres, karena NU itu sudah terbiasa rebut-rebutan, gegeran berakhir dengan ger-geran, sudah biasa itu.

Ini kejadian ("muktamar lanjutan") ada di Tebu Ireng, Bapak di sini. Apakah memang yang disiapkan Bapak dan Gus Sholah?
Gus Sholah memang iya, kan memang menyampaikan maju sebagai calon ketua umum, tapi kalau untuk Rais Aam maju nyalon enggak ada, nyalon diketawain orang, karena itu bukan posisi yang diminta, itu posisi secara nurani merupakan pilihan kiai-kiai, ulama. Bukan pilihan dari politisi atau pilihan dari civil society. Kalau yang memilih ulama itu politisi maka pasti turun harga ulama itu.

Apa yang harus dilakukan NU, terutama warga nahdliyin dari orang-orang yang melihat NU dari luar dengan kondisi seperti ini?
Saya kira masyarakat di bawah sebaiknya tidak usah ikut bergejolak, biasa-biasa saja. (Muktamar) ini memberi pelajaran kepada elite di Nahdlatul Ulama supaya kalau memproses sesuatu itu yang konstitusional, yang wajar, yang santun, jauh dari rekayasa, apalagi sampai penekanan, sampai menghilangkan rasa tawadhu’ pada kiai, sampai berani bentak. Itu terakumulasi sehingga ada pengelompokan yang terjadi.
http://www.cnnindonesia.com/politik/...ilih-politisi/


Muktamar NU
Hasyim Muzadi: Saya tidak Bersedia Dipilih Sebagai Rais Aam
Rabu, 05 Agustus 2015, 20:32 WIB


Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Hasyim Muzadi ANTARA/Andika Wahyu

REPUBLIKA.CO.ID,JOMBANG -- Salah satu kandidat yang digadang-gadang menjadi rais 'aam, KH Hasyim Muzadi memastikan tak akan mau dijadikan pemimpin tertinggi di Nahdlatul Ulama (NU). Ia merasa kecewa atas perlakuan panitia terhadap muktamirin atau peserta muktamar.

"Saya tidak bersedia untuk dipilih sebagai rais 'aam, baik forum di Tebu Ireng maupun (forum) yang di alun-alun," kata dia di Ponpes Tebu Ireng Jombang, Rabu (5/8).

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) ini mengatakan, sebagian besar muktamirin dikecewakan oleh panitia. Perlakuan panitia, menurut dia, sangat tak pantas terhadap muktamirin yang notabene sebagian besar adalah ulama.

Menurut Kiai Hasyim, PBNU saat ini telah demisioner. Artinya, kata dia, kendali kepengurusan NU saat ini berada di pengurus wilayah dan cabang di seluruh Indonesia. Hasyim akan menunggu suara atau keinginan dari para pengurus wilayah dan cabang. Namun, Hasyim mengatakan tetap tak akan mau ditunjuk sebagai pemimpin tertinggi di NU.

"Bukan karena tidak menghormati mereka, tapi menjaga agar NU tidak terbelah," ujar mantan cawapres pendamping Megawati di pilpres 2004 ini.
http://khazanah.republika.co.id/beri...bagai-rais-aam


Hasyim Muzadi, Tokoh NU di Wantimpres
Senin, 19 Januari 2015 | 14:55 WIB


Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Hasyim Muzadi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo melantik sembilan anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Senin (19/1/2015). Pelantikan digelar di Istana Negara dan dihadiri beberapa pimpinan lembaga dan menteri Kabinet Kerja.

Salah satu anggota Wantimpres adalah Hasyim Muzadi, mantan Ketua Umum Nahdlatul Ulama. Ia dikenal sebagai tokoh yang dekat dengan PDI Perjuangan. Hasyim pernah menjadi calon wakil presiden berdampingan dengan Megawati Soekarnoputri pada pemilu presiden 2004 lalu.

Berikut profil Hasyim seperti dikutip Litbang Kompas.

Lahir di Tuban, Jawa Timur, 8 Agustus 1943

Pendidikan:
- Madrasah Ibtidaiyah Bangilan, Tuban
- SMP, Tuban
- Kuliyatul Muallimin Islamiyah (KMI) di Pondok Modern Darussalam, Gontor, Ponorogo
- Kuliyatul Muallimin Islamiyah (KMI) di Pesantren Al-Anwar, Lasem, Rembang
- Pesantren Al-Fadholi, Senori, Tuban
- Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel, Malang

Perjalanan karier:
- Pendiri Pesantren Al-Hikam, Malang
- Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Malang

Legislatif:
- DPRD Kab/Kota dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ( 1972 - 1982 )
- DPRD Provinsi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ( 1986 - 1987 )

Kegiatan lain:
- Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Malang ( 1966 - 1969 )
- Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Cabang Malang ( 1969 - 1973 )
- Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Cabang Jawa Timur ( 1986 - 1989 )
- Ketua Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor ( 1987 - 1991 )
- Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Jawa Timur Nahdlatul Ulama ( 1997 - 2002 )
- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( 1999 - 2004 )

Keluarga:
- Mutamminah (isteri)
- Anak: 6 orang (3 putri, 3 putra)
http://nasional.kompas.com/read/2015....di.Wantimpres


Bila Hasyim Muzadi-Gus Sholah Pimpin NU, Tapi Duet ini Condong ke Jokowi"


Gus Sholahuddin Wachid, masih adik kandung Gus Dur, pernah menjadi calon Cawapres bersama Wiranto di Pilpres 2009 lalu, kanan. Sementara KH Hasyim Muzadi adalah mantan Ketua PBNU, pernah menjadi calon Cawapres yang mendampingi Megawati di musim Pilpres 2004 lalu, kini adalah penasehat Jokowi (Watimpres)

Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) yang juga Pimpinan Ponpes Ar-Risalah Mlangi, Ahmad Syukron Amin, menyempatkan menyindir kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), terkait bursa pimpinan NU.

Syukron Amin menyebut kader PKS berharap KH Hasyim Muzadi-KH Salahuddin Wahid menjadi pimpinan NU. “Kader PKS di sosmed berharap Kiai HM & Gus SW jadi Pimpinan NU. Ternyata mereka tak sadar bahwa duet tersebut lebih condong ke Jkw,” sindir Amin melalui akun Twitter @syukronamin.

Sejumlah media menulis, bahwa berbagai intrik politik mewarnai pelaksanaan Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama (NU) yang di selenggarakan di Kabupaten Jombang 1-5 Agustus 2015.

Siasat politik dilancarkan pihak-pihak tertentu untuk mengganjal adik kandung Gus Dur, KH Salahudin Wahid (Gus Sholah) yang maju mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PBNU, dan KH Hasyim Muzadi sebagai calon Rais Am PBNU periode 2015-2020.

Disebut-sebut, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di NU khawatir, jika dua tokoh pro Gus Dur ini memimpin NU maka warga NU akan meninggalkan PKB.

Wakil Rais Syuriah Jawa Tengah, KH Fadlolan Musyaffa Mu’thi menegaskan, bahwa intrik politik menjadi pemicu kisruhnya Muktamar NU di Kabupaten Jombang ini.

“Ada kepentingan politik yang tampak sejak awal pelaksanaan Muktamar. Mulai dari regitrasi (pendaftaran) peserta, hingga iming-iming uang dan pemaksaan sistem AHWA (Ahlul Ahli wal Aqdi) dalam pemilihan Rais Aam di Muktamar ke 33. Sistem itu jelas-jelas tidak ada dalam AD/ART,” ungkap Fadlolan seperti dikutip lensaindonesia
http://www.intelijen.co.id/kader-pks...ong-ke-jokowi/

-------------------------------------------------------------

Selama Kiai yang menjadi elit di tubuh NU dan PBNU masih suka main politik dan terlibat kegiatan politik praktis, sukarlah membuat lembaga NU itu bisa hidup tenang damai kayak di Muhammadiyah, yang memang disana tak ada pengurusnya yang bermain politik praktis seperti halnya yang banyak dilakukan oleh elit NU saat ini. Seharusnya kalau Kiai NU mau berpolitik praktis, cukup menjadikan PKB atau PPP sebagai kendaraan politiknya, tapi jangan lagi seret-seret NU ke wilayah itu. Diseretnya lembaga NU ke kancah politik praktis oleh para elitnya (terutama yang duduk di PBNU), otomatis menjadikan NU menjadi sasaran tembak dan ajang perebuatan kekuasaan bila ada pergantian kepengurusannya seperti di Muktamar Jombang sekarang ini.