RMOL. Presiden Jokowi tak ambil pusing pro kontra mengenai pasal penghinaan Presiden dalam pengajuan revisi KUHP. Jokowi memilih menyerahkan ke DPR RI untuk membahas pasal itu. Diterima atau tidak, terserah DPR.

"Ya itu kan juga rancangan, terserah di dewan dong. Itu kan baru rancangan saja, kok sudah ramai,” ucapnya di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (5/8).

Untuk dirinya sendiri, kata Jokowi, sebenarnya tidak masalah dihina dan dijelek-jelekin. Apalagi, sejak menjadi Wali Kota Solo, Gubernur DKI, sampai menjadi Presiden saat ini, dirinya sudah bisa dihina. "Sudah dicemoh, diejek, dijelek-jelekkan, sudah makan sehari-hari,” ucapnya sambil terkekeh.

Saat kembali ditanya perlu atau tidak pasal itu, Jokowi kembali menjawab terserah. Yang jelas, kata dia, di negara-negara lain presiden dianggap sebagai lambang negara.

"Tapi kalau di sini, di sini memang pinginnya tidak, ya terserah. Nanti di wakil-wakil rakyat itu kan (yang menentukan). Ini kan rancangan, rancangan,” imbuhnya.

Jokowi juga beralasan bahwa pemerintahannya hanya melanjutkan usulan yang dirancangan pemerintahan SBY. "Itu pemerintahan yang lalu juga mengusulkan itu. Ini kan dilanjutkan, dimasukkan lagi,” tandasnya. [sam]

http://m.rmol.co/news.php?id=212428

Kalo emang tulus gak mau ada pasal penghinaan, kok mewek sih Jok? bodoh lu..