Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menersangkakan dan menahan Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Gatot Pujo Nugroho bersama istri keduanya, Evi Susanti pada Senin (3/10).

Mantan Wakil Ketua DPD RI, Laode Ida di Jakarta, Rabu (5/8), mengapresiasi keputusan KPK yang menahan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang terindikasi terlibat suap hakim PTUN Medan, termasuk melibatkan pengacara senior OC Kaligis.

Laode Ida mengatakan, kasus korupsi Gatot itu memang khas dan menarik, karena justru istri keduanya barangkali digunakan khusus sebagai bagian dari jaringan mafia kasus-kasus hukum dan korupsinya.

“Luar biasa memang, istri gubernur yang berjilbab itu ternyata juga adalah mafioso, sehingga bukan mustahil akan timbulkan rasa muak dari banyak orang terkait kharakter istri gubernur yang tampil begitu mempesona mengesankan seorang muslimah yang taat, namun ternyata perilakunya sangat busuk dan jauh dari nilai-nilai agama,” kata Laode.

Gubernur Gatot sendiri juga, kata Laode Ida, sama saja. Latar belakang parpolnya bernuansa Islam, sosok dan tampilannya menarik, tapi perilakunya ternyata korup.

“Maka sudah seharusnya figur-figur pejabat dan istri pejabat seperti itu harus dihukum berat (jika perlu hukuman mati), karena di samping korupsinya juga sangat merusak citra orang-orang Muslim di negeri ini,” katanya.

Tebang Pilih

Kendati begitu, lanjut Laode Ida, tindakan KPK dalam menangkap dan memproses Gatot dan istrinya, bisa juga dikatakan sebagai bagian dari tebang pilih. Atau setidaknya bisa dikatakan sebagai pilih kasih dalam menjerat para kepala daerah yang korup. Mengapa?

Pertama, kasus kepala daerah yang sudah teridentifikasi sebagai pemilik rekening gendut hingga sekarang didiamkan saja.

Para kepala daerah itu umumnya bukan kader PKS. Sehingga akan mengesankan KPK sedang menghabisi kepala daerah dari kader PKS.

Kedua, para kepala daerah yang sudah terbukti sebagai penyogok Akil Muchtar hingga saat ini juga didiamkan saja. Baru satu orang dari Sumatera Selatan (Sumsel) yang ikut jejak orang yang disogoknya itu. Smentara lebih dari 10 kepala daerah lainnya masih saja dibiarkan bebas.

“Padahal dalam UU tentang Korupsi sangat jelas dikatakan antara penerima dan pemberi sama-sama harus dihukum," katanya.


Sumber


Ternyata Mafioso