Jakarta- Calon tunggal di 7 daerah yang mengikuti Pilkada langsung menjadi polemik karena berdasarkan peraturan KPU calon tunggal tak bisa ikut Pilkada dan harus ditunda hingga Pilkada berikutnya.

Menanggapi hal ini, Presiden Jokowi akan menggelar rapat untuk membahas polemik calon pilkada tunggal. Rapat akan dihadiri oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik, Mendagri Tjahjo Kumolo, MenkumHAM Yasonna H. Laoly, pimpinan DPR, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DPKPP).

"Nanti sore saya akan ketemu (mereka), untuk berbicara masalah ini. Bawaslu juga DKPP juga untuk menentukan apakah perlu dikeluarkan Perppu atau tidak," ucap Jokowi kepada wartawan di Pelabuhan Kaliadem Pluit, Selasa (4/8/2015).

Jokowi mengungkapkan sejak awal dia sudah memperkirakan bahwa akan ada masalah dalam calon tunggal di Pilkada serentak ini. Dan ternyata prediksi Jokowi benar.

"Dari 12 saya meyakini separuhnya, ternyata sekarang betul separuhnya yang calonnya tunggal," ucapnya.

Jokowi mengatakan hasil rapat nanti sore bisa menjadi solusi atas masalah ini. "Nanti sore tunggu," ucapnya.

KPU merevisi aturan soal calon tunggal dalam Pilkada serentak. Pada Peraturan KPU No 9/2015 memungkinkan pendaftaran terus dilakukan hingga calon lebih dari satu. Sedangkan pada PKPU No 12/2015 akan langsung dilakukan penundaan hingga Pilkada berikutnya bila calon pasangan tak kunjung lebih dari satu setelah pendaftaran tahap kedua ditutup.

Masalah Peraturan KPU yang mengganjal para calon tunggal itu diharapkan bisa diselesaikan oleh Presiden Jokowi. Presiden diminta menerbitkan Perppu untuk mengatur jalannya Pilkada apabila hanya ada satu calon. Perppu tersebut juga diharapkan bisa mengatur pengesahan masa pencalonan sampai menemukan kandidat lain.

Sekjen PSI: Perlu Perppu untuk Selamatkan Calon Potensial yang Diganjal

Jakarta- Presiden Jokowi menjadikan Perppu calon tunggal Pilkada sebagai alternatif terakhir untuk memastikan tak ada penundaan Pilkada. Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni menilai Perppu justru jalan penyelesaian yang diperlukan saat ini.

"Perppu itu menjadi penting dalam konteks itu karena mengantisipasi kekosongan kekuasaan yang berpihak kepada rakyat," kata Toni kepada detikcom, Selasa (4/8/2015).

Perppu perlu diambil karena adanya pihak yang berupaya mengganjal calon kepala daerah potensial. "Misalnya dalam kasus Bu Risma ini menjadi preseden bagi parpol untuk menggagalkan calon yang lain. Misalnya nanti Ridwan Kamil yang dianggap berhasil kemudian supaya secara otomatis dieliminir dalam proses demokrasi, kalau ditunda dua tahun dia tidak bisa apa-apa lagi kemudian yang rugi rakyat," kata Toni.

Toni pun memberikan masukan klausul yang bisa dimasukkan dalam Perppu. Misalnya perpanjangan masa pendaftaran calon kepala daerah dalam waktu dekat.

"Kalau memang tidak ada yang mencalonkan, misalnya bisa dengan gaya demokrasi desa lawannya adalah kotak kosong. Dengan proses demokrasi akan terlihat apakah rakyat lebih banyak memilih kotak kosong atau kandidat ini. Saya kira bagus kita mempraktikkan yang dilakukan di desa yaitu ditarungkan dengan kotak kosong, itu lebih baik dan membuat partai harus hati-hati," usulnya.

Penting bagi Presiden Jokowi mengambil langkah konkret dalam waktu secepatnya. Kalau tidak maka banyak tokoh potensial yang bakal terganjal.

"Ini bisa menimpa tokoh-tokoh yang populer. Kalau ini jadi preseden Ibu Risma dibiarkan menganggur dua tahun ya bisa jadi Ridwan Kamil atau Ahok bakal menyusul di 2017 karena dianggap terlalu kuat dan berani melawan begal APBD. Kalau begitu parpol lebih baik menarik semua jagoannya," pungkasnya.(van/try)

Sumber : http://m.detik.com/news/read/2015/08...pat-nanti-sore & http://m.detik.com/news/berita/29832...-yang-diganjal

Gigit jari dong partai yg berharap calon unggulan bakal gugur klo mereka ga ikutan calonin