Selasa, 4 Agustus 2015 | 08:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana menyatakan tidak memiliki niat buruk terkait usulannya yang hendak berniat memanggil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. 

Menurut Lulung, sapaan Lunggana, tujuannya mengusulkan pemanggilan Basuki hanya untuk menanyakan mengenai mekanisme pemberantasan korupsi yang ada di Pemprov DKI Jakarta.

Oleh karena itu, ia kesal dengan sikap Ahok yang justru berpikiran buruk terhadap niatnya itu. 

"Saya ingin diskusi dengan Ahok bagaimana pencegahannya. Saya ingin tanya sama dia. Itu kewajiban kami. Tapi kenapa kami dibilang bodoh?" ujar dia di Gedung DPRD DKI, Senin (3/8/2015). 


Lulung menyebut, temuan dugaan tindak pidana korupsi di Pemprov DKI Jakarta selama kepemimpinan Ahok sudah terjadi berulang kali.


Oleh karena itu, ia mengaku ingin menanyakan langkah pencegahan yang sejauh ini sudah dilakukan oleh Ahok. Menurut Lulung, cara terbaik dalam menjalankan pemberantasan korupsi adalah dimulai dari pencegahan. Ia menyebut hal tersebut mengikuti mekanisme yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


 "Besok kalau ada korupsi lagi kan bahaya. Jangan lihat persoalan ini jadi persoalan sentimen. Kita sepakat tidak ada lagi persoalan politis," ujar dia. 


Lulung kemudian menyontohkan kasus dugaan korupsi proyek pengadaanuninterruptible power supply (UPS) dan printer.


Ia menyebut pengadaan kedua alat tersebut sepenuhnya berada dalam tanggung jawab instansi terkait yang ada di Pemprov DKI.


 "Yang melakukan eksekusi Pemda. Ini UPS atau printer yang akan dilelang. Kewajiban gubernur, TAPD dan ULP meminta daftar harga barang kepada pabrik. Berapa harga satuannya," ucap politisi PPP ini.

Penulis: Alsadad Rudi

Editor: Ana Shofiana Syatiri