RMOL. Pemerintahan Jokowi-JK diingatkan untuk
memprioritaskan kedaulatan Indonesia dalam
setiap kebijakan yang dikeluarkan.
Karena itu anggota DPR Bambang Haryo
mengkritik langkah pemerintah menandatangani
MoU tentang E-Government dengan Singapura.
"Kita masih ingat polemik yang ditimbulkan
perihal kerjasama data center di Singapura.
Alhamdulillah kalau pemerintah meyakinkan kita
bahwa ternyata data penting masyarakat
Indonesia tidak disimpan di Singapura,"
ungkapnya.
"Tetapi, jika data center di Indonesia namun yang
menggarap programmer Singapura, bukankah itu
namanya setali tiga uang?" kata Bambang
mempertanyakan.
Dalam siaran pernya (Jumat, 31/7), dia
menjelaskan bahwa rakyat sudah lelah dengan
langkah-langkah pemerintah yang berbelit. Untuk
itu ia meminta pemerintah lebih tegas dalam
mengambil keputusan dan tetap mengutamakan
kepentingan bangsa Indonesia.
"Saya kira kita juga sudah lelah dengan
pemerintah yang berbelit, kemarin data center
sekarang MoU E-Government nanti apalagi yang
akan dijadikan polemik," ungkapnya.
"Dulu Pak Jokowi bilang saat debat Capres
panggil programmer untuk E-Government, 2
minggu selesai. Kenapa sekarang harus meminta
bantuan Singapura?" sindir politikus Gerindra ini.
sumur