Gan, tau ga..Hari ini adalah perayaan hari harimau sedunia, demi meningkatkan kepedulian dan perlindungan terhadap satwa dan hutan rumah habitat mereka. Singa mungkin rajanya hutan, tetapi harimau memiliki kharisma dan mistik,gan.. Dari Zodiak China, Budha hingga budaya di Sumatra, Indonesia, spesies kucing terbesar ini telah menjadi simbol kekuatan dan keagungan dalam sejarah masyarakat lintas budaya.

Tetapi sayangnya nih gan.. keberlangsungan binatang buas nan agung ini dalam ancaman. Hari ini, cuma sekitar 3.200 harimau yang hidup di dunia, dan baru-baru ini diumumkan cuma tinggal 100 ekor harimau di hutan mangrove Bangladesh. Di sini, di Indonesia cuma tersisa kurang dari 400 ekor harimau Sumatra yang hidup di hutan, sementara harimau Jawa dan Bali diyakini sudah lama punah.

Tingginya laju deforestasi hutan habitat mereka di Sumatra untuk ekspansi kelapa sawit yang menggila telah mendorong para “Datuk” ini mencari makan di pemukiman warga. Konflik manusia dan satwa pun tak terelakkan. Pemenangnya adalah jerat yang diletakkan dan peluru yang digunakan manusia untuk mengamankan ladang, ternak dan keselamatan jiwa warganya. Tak pelak, harimau mati satu per satu.

Tapi betul ga sih jerat dan peluru menjadi mesin utama pemusnah harimau ini? Ternyata masih ada yang lain, gan.. yang lebih penting. Ketidaktransparanan pemerintah dalam upaya perlindungan harimau juga turut andil. Pemerintah sebenarnya telah memberlakukan kebijakan jeda izin tebang atau Moratorium Hutan untuk memastikan utan alam habitat mereka yang tersisa terlindungi. Tapi faktanya deforestasi tetap saja berlangsung saat ini. Apa yang terjadi?

Kebijakan Moratorium Hutan tidak dijadikan sebagai momentum bagi perbaikan tata-kelola kehutanan Indonesia. Tumpang tindih izin yang diterbitkan sejumlah kementrian dan pemerintah daerah terus terjadi. Itu karena pemerintah tidak memiliki peta tunggal (one Map), sebuah peta dasar yang menjadi rujukan semua pihak, mulai dari kementrian hingga masyarakat yang akan memantau.

Penyelamatan hutan dan kekayaan hayati Indonesia termasuk harimau membutuhkan peta tunggal yang berisi informasi yang terbuka bagi publik seperti siapa saja yang menguasai lahan di mana dan berapa luas, serta siapa yang mengeluarkan izin atas kawasan tertentu. Ketiadaan informasi tentang kondisi sebenarnya hutan Indonesia menyulut orang seperti saya bertanya, berapa hektar lagi hutan alam yang tersisa? Berapa ekor harimau lagi yang tersisa? Siapa yang bertanggung jawab atas kebakaran yang terjadi di satu kawasan?

Tidakkah ketidaktransparanan pengelolaan ini sudah banyak menyeret sejumlah pejabat tinggi negara ke jeruji penjara karena tersangkut kasus pidana korupsi? Ketidakterbukaan telah menjadi celah bagi segelintir orang untuk melakukan korupsi, memanfaatkan ketidaktahuan publik untuk memperkaya diri sendiri dan pada akhirnya menjadi mesin pembunuh harimau Sumatra itu sendiri...

Sudah beberapa tahun terakhir Greenpeace bersama lebih dari 70.000 orang di dunia telah berhasil mendorong perusahaan-perusahaan global untuk lebih ramah terhadap harimau Sumatra dalam rantai pasokannya yang dituangkan dalam kebijakan Nol Deforestasi. Sekarang waktu yang tepat bagi kita menggunakan “Hak untuk Tahu” dan mendesak pemerintah transparan dalam pengelolaan hutan Indonesia.
Jadi, siapa pemilik hutan ini sebenarnya?