Direktur Centre for Budget Analisis (CBA) Uchok Sky Khadafi memandang, terdapat kesalahan pada bantuan dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap aparat TNI dan Polri.

Pasalnya, dana hibah yang disalurkan melalui bantuan sosial tersebut seharusnya diberikan kepada yang memang benar-benar membutuhkannya.

“Hibah itu untuk membantu yang betul-betul tidak bisa ngapa-ngapain, ini kok malah tiba-tiba untuk TNI itu salah, Ada penyimpangan dalam hibah itu,” ujar Uchok saat berbincang dengan wartawan di Jalan Kebon sirih Jakarta Pusat, Selasa (28/7).

Lebih lanjut Uchok menyebutkan, seharusnya Pemprov DKI melapor dan meminta izin terlebih dahulu kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia. karena kata Uchok, dana hibah yang masuk kepada instansi pusat, akan dicatat oleh menteri keuangan sebagai harta kekayaan pemerintah pusat.

Selain itu pemberian hibah yang diberikan seharusnya tidak berbentuk uang, “Pemda kalau memberikan hibah harus bentuk barang, bangunan bukan uang saku, itu pun harus dapat izin dari menteri keuangan, apa yang mau dicatat menteri keuangan kalau tidak melapor,” imbuhnya.

Meski demikian, Uchok tetap menilai hal itu telah melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) Nomor 39 Tahun 2012 pasal 30 ayat 2 tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial, dimana salah satu yang menjadi objek penerima dana hibah diantaranya ialah lembaga non pemerintah.

“Hibah/Bansos itu aturannya sama, ini sudah melanggar dan masuk ranah hukum. Selayaknya sudah harus distop. Hibah/Bansos itu bukan untuk menggaji pegawai, hibah itu untuk membeli sarana/prasarana. Masa hibah itu untuk uang makan R 38 ribu, uang saku Rp250 ribu. Itu gede banget tuh,” tandasnya.

sumber

-----------------------------------------

dana hibah yg terkesan mendadak, ada apa?