Pengaturan

Gambar

Lainnya

Tentang KASKUS

Pusat Bantuan

Hubungi Kami

KASKUS Plus

© 2024 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved

rajabergetarAvatar border
TS
rajabergetar
Media dan Masyarakat Masih Kurang Kritis pada Jokowi
JAKARTA - Pengamat Politik dari Universias Indonesia (UI), Panji Anugrah mengatakan media dan masyarakat kelas menengah harus bertanggungjawab atas tumpulnya daya kritik publik saat ini terhadap pemerintahan.

Media dan kelas menengah yang seharusnya mengawal dengan kritis jalannya pemerintahan saat ini justru sudah menjadi bagian dari rezim Jokowi-JK. So, menurut Panji, tidak heran kondisi saat ini dalam berbagai aspek sangat memprihatinkan.

"Terjadi perbedaan sikap publik terhadap rezim sekarang berkuasa dengan rezim sebelumnya. Pada rezim SBY, media dan kelas menengah sangat kritis, dan sikap oposisionalnya sangat jelas. Terhadap penguasa sekarang, justru media dan kelas menengah jadi pendukung rezim. Ini penyebab kondisi lebih buruk dan itu sangat tidak sehat untuk bangsa dan kehidupan demokrasi," kata Panji, Senin (27/7).

Menurut Panji, alasan mengategorikan publik jadi dua kelompok yaitu media dan kelas menengah karena di Indonesia tidak bisa dipukul rata masyarakat sebagai publik yang bisa memainkan peran sebagaimana di negara-negara maju.

"Di Indonesia, publik yang bisa memainkan peran hanyalah media dan kelas menengah terdiri dari para intelektual, cendikiawan, lembaga swadaya masyarakat dan kelompok mahasiswa. Sementara kelompok yang vokal tidak masuk sebagai penguasa opini dan pengendali partai," ungkapnya.

Panji mengatakan, Jokowi tampaknya memahami betul untuk mengabsorpsi kekuatan kelompok ini untuk mendukung pemerintahan sebagai konsekuensi dari ketidakpercayaannya terhadap kekuatan koalisi partai politik pendukung.

"Kekuatan masyarakat sipil diabsorpsi oleh rezim untuk menjadi penyeimbang dari kekuatan yang ada. Langkah tersebut jadi signifikan karena sifat elite politik Indonesia sangat pragmatis, bisa kemana saja, tidak ada model idealisme yang kelihatan murni untuk mendukung sistem presidensial. Artinya, KIH bisa kabur kapan saja atau KMP bisa bergabung kapan saja. Tidak ada yang mengikat," pungkasnya. (fas/jpnn)

http://www.jpnn.com/index.php?mib=be...tail&id=317220
0
5.7K
95
GuestAvatar border
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
Berita dan PolitikKASKUS Official
672KThread41.7KAnggota
Urutkan
Terlama
GuestAvatar border
Komentar yang asik ya
Ikuti KASKUS di
© 2023 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved.