Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo hari ini melantik lima pejabat eselon II Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Saat menyampaikan pesannya, Tjahjo memiliki cerita menarik karena dirinya belum lama ini dimaki-maki oleh seorang gubernur.

"Ada kepala daerah, gubernur yang arogan, masuk ke kantor Kemendagri, terus dia maki-maki menteri," kata Tjahjo
di Gedung BNPP, komplek IPDN Jl Ampera Raya, Jakarta, Senin (27/6/2015).

Tjahjo mengaku geram dengan perilaku Gubernur ini. Semestinya jika ada peraturan yang dianggap tak cocok maka bisa dibicarakan secara baik. Bukan sebaliknya dengan memaki-maki di depan umum.

"Dia memarahi orang di depan umum. Kalau ada kebijakan yang tidak disukai gubernur, kan bisa dirembug dengan baik. Kita ini satu tim, gubernur, walikota, Mendagri ini tangan kanan presiden," sebutnya.

Namun, Tjahjo menegaskan dirinya mencoba bersikap tegas karena perilaku gubernur tersebut. Dia mengancam jika kepala daerah itu mengulangi kembali perbuatannya maka akan dipecat.

"Sekali lagi Anda memaki menteri kabinet kerja, Anda bisa dipecat," tuturnya.

Lantas, siapa gubernur yang dimaksud Tjahjo? Dia enggan menyebut nama dan asal Gubernur tersebut.

"Pokoknya ada. Ada. Enggak perlu disampaikan. Pokoknya kalau sekali lagi, saya ancam pecat dia," paparnya.

sumber

Sudah Tahu Ada Gubernur Memaki Menteri, Pengamat: Kenapa Menteri Tjahjo Malah Tidak Beri Sanksi?
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kembali mengeluarkan sensasi dengan menyatakan adanya oknum gubernur yang berani menghina salah satu menteri Kabinet Kerja. Meski begitu, Tjahjo kembali tidak menyebut oknum gubernur yang dimaksud seperti yang pernah dilakukannya saat mengeluarkan ada oknum menteri yang menghina Presiden Joko Widodo.

“Ada gubernur datang memaki-maki menteri. Untung bukan mendagri (yang dimaki). Untung enggak ada saya. Kalau ada saya sudah saya gampar," kata Tjahjo dalam sambutannya pada pelantikan pejabat pratama di lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), di Kantor BNPP, Jakarta, Senin (27/7/2015).

Dia mengungkapkan, oknum tersebut memarahi menteri karena ada kebijakan pemerintah yang berbeda dengan daerah. "Kalau ada kebijakan yang berbeda harusnya urun rembug. Ini malah disampaikan secara arogan," ujarnya. "Saya bilang sama menteri itu, lawan! Sekali lagi enggak boleh. Saya ingatkan, sekali lagi memaki-maki menteri saya pecat," pungkasnya.

Pengamat politik Vicky Saputra bertanya-tanya dengan pernyataan Tjahjo mengenai oknum Gubernur yang memaki-maki salah satu menteri di Kabinet Kerja. “Mendagri mencoba menginformasikan ada oknum gubernur yang memaki-maki seorang menteri. Sudah tahu oknum gubernur tersebut salah, tapi tidak diberi sanksi. Jangan sampai intrik politik birokrasi coba digunakan pak Tjahjo,” kata Vicky menjawab Harian Terbit di Jakarta, Senin (27/7/2015).

Tak hanya itu, sejatinya, kata Vicky, manuver Tjahjo yang kerap menginformasikan oknum yang berperilaku tercela di media massa tanpa memberitahukan informasi nama, membuat publik semakin bertanya-tanya tentang sesuatu yang tak terkait dengan tugas dan fungsinya tersebut.

“Jangan sampai publik menilai, menteri satu ini seperti menyebar gosip bak infotainment. Ini bukti ketidaktegasan seorang menteri era Jokowi. Sudah tahu ada yang salah, malah justru dibiarkan tanpa ada sanksi yang jelas,” tuturnya.

Ia menambahkan, Tjahjo harusnya jika ingin membuka informasi ke publik terkait hal yang menyangkut tindakan sewenang-wenang seperti itu, harus secara utuh dan tidak setengah-setengah. “Yang ditakutkan adalah, ketika ada seorang pejabat tahu kebusukan bawahannya, dan pejabat tersebut menginformasikan ke publik tanpa menyebut nama. Pasti ada tujuan atau target yang diinginkan,” sambungnya.

Target yang ingin dicapai, sambungnya, mulai dari upaya mencari keuntungan si pejabat tersebut dengan menggertak oknum bawahannya dengan harapan bisa memberikan keuntungan. “Apa keuntungannya, ya jika tak ingin disebutkan nama maka harus ada imbalan. Testing in the water namanya,” terangnya.

Dirinya berharap, Tjahjo seharusnya dalam memberikan pernyataan ke publik haruslah dipikirkan matang-matang efek domino yang akan ditimbulkan. “Memberikan informasi ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oknum gubernur yang memaki seorang menteri, namun tanpa memberikan sanksi, adalah blunder bagi Tjahjo,” tandasnya.