Krisis Yunani harus jadi pelajaran bagi Indonesia. Jangan sampai Indonesia mengalami hal serupa dengan Yunani yang saat ini tidak mampu bayar hutang.

Namun, tak dipungkiri bahwa pemerintahan Joko Widodo saat ini fokus untuk melakukan pembangunan infrastruktur dengan mengalokasikan dana dalam jumlah besar yang sebagian besar didapat dari utang luar negeri.

Dan tidak salah jika muncul kekhawatiran bagaimana jika Indonesia tidak mampu bayar utang luar negeri. Faktor ekonomi yang tidak tumbuh dengan baik adalah pemicu Indonesia bisa bernasib sama seperti Yunani.

"Akan jadi proyek gagal, seperti jembatan Suramadu (Surabaya-Madura). Bukan pertumbuhan ekonomi, justru migrasi dari Madura ke Surabaya," ujar Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Imaduddin Abdullah, Minggu (5/7/2015), dilansir Tribunnews (6/7).
Pemerintahan Jokowi kata Imadudin saat ini juga justru memukul daya beli masyarakat, padahal saat krisis hampir terjadi di tahun 2008, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa mengatasi persoalan ekonomi dengan menjaga daya beli masyarakat.

"Tapi (pemerintahan) Jokowi justru memukul daya beli masyarakat. Terpukul itu daya beli masyarakat," katanya.

Kesalahan berikutnya lanjut Imadudin adalah perubahan nomenklatur, yang menyebabkan tidak ada belanja sama sekali di awal tahun.

Keadaan tersebut dibarengi dengan konflik politik, yang menyebabkan kepercayaan investor berkurang.

Dengan demikian INDEF menilai Presiden Joko Widodo ikut bertanggungjawab atas pelemahan ekonomi yang terjadi. Presiden dinilai kurang berperan dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

"Saya khawatir jangan-jangan masalah pemimpin. Saya khawatir kalaupun diganti menteri-menteri bidang ekonomi, tidak akan ada perubahan," tuturnya.
sumber http://pekanews.com/2015/07/jokowi-b...eperti-yunani/